• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Kepedulian Masyarakat Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Tanggal : 16 Jan 2020 12:18:29 • Penulis : admin • Dibaca : 2763 x

Jakarta, kpu.go.id – Pemilu 2019 menyisakan cerita duka bagi para penyelenggara ad hoc. Banyak di antara mereka yang sakit bahkan wafat usai bertugas menyelenggarakan pemilu serentak legislatif dan eksekutif yang baru pertama kali digelar di Tanah Air.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Pemilu (MPPP) berinisiatif menghimpun dana dari masyarakat yang hasil donasinya kemudian diserahkan kepada perwakilan keluarga penyelenggara ad hoc di Kantor KPU RI, Kamis (16/1/2020).

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutannya berterima kasih kepada MPPP yang telah menginisiasi penghimpunan donasi bagi penyelenggara ad hoc ini. Bantuan dari masyarakat ini menunjukkan adanya kepedulian yang besar atas musibah yang menimpa penyelenggara pemilu. “Jadi ini bukan sekadar berapa besar materi (yang diberikan) tapi seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap pemilu,” ujar Arief di Ruang Sidang Lantai II.

Menurut dia KPU RI sendiri telah memberikan santunan kepada penyelenggara ad hoc yang sakit dan wafat sesuai dengan besaran yang telah ditentukan oleh peraturan. Meskipun diakuinya ada keterbatasan KPU dalam memberikan santunan dikarenakan aturan yang ketat dan keterpenuhan syarat yang harus dimiliki oleh penyelenggara ad hoc tersebut. “MPPP mengurangi, membantu para ahli waris penyelengggara yang tertimpa musibah. Maka saya tentu apresiasi ide dari tim ini yang bekerja cepat,” lanjut Arief.

Sementara itu inisiator MPPP Sri Adiningsih menceritakan latar belakang munculnya pengumpulan donasi bagi penyelenggara ad hoc yang wafat ini. Keinginan untuk membantu keluarga penyelenggara ad hoc yang tertimpa musibah menjadi yang pertama. “Kita berpikir tidak bisa lakukan sesuatu, sementara mereka telah bekerja luar,” ucap Sri.

Ketua MPPP Imam Prasodjo mengatakan santunan yang diberikan kepada keluarga penyelenggara ad hoc  disesuaikan dengan dana yang terhimpun. Dana yang ada kemudian disesuaikan dengan pertimbangan terkait siapa yang lebih berhak dan berapa jumlah yang diserahkan. “Akhirnya kami memutuskan mereka yang meninggalkan anak dibawah 12 tahun atau masih SD yang menerima santunan,” kata Imam.

Dari pertimbangan itu total ada 250 keluarga badan ad hoc KPU, 30 Bawaslu dan 19 Kepolisian yang menerima santunan. “Uangnya tidak seberapa jumlahnya, setelah dibagi Rp4.830.000 perorang. Jangan dilihat dari jumlahnya tapi ini kekuatan yang bisa kami ukur,” pungkas Imam.

Diakhir kegiatan diserahkan secara simbolis santunan kepada sejumlah ahli waris penyelenggara pemilu baik petugas dibawah KPU, Bawaslu maupun Kepolisian. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)


Post Terkait

  • Bale Pemilu Jawaban Digitalisasi Informasi
    Tanggal : 2020-02-17 04:28:17

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin menyiapkan diri menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Setelah berhasil memanfaatkan kemajuan sistem informasi untuk mempermudah proses pendataan pemilih, pendaftaran partai politik ...Selengkapnya...


  • Pentingnya Ketepatan Waktu untuk Raih WTP
    Tanggal : 2020-02-13 20:00:00

    Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi meminta 549 Satuan Kerja (Satker) memerhatikan waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2019. Hal itu disampaikan pria kelahiran Jawa Tengah ...Selengkapnya...


  • Teguhkan Tekad Semangat Kebersamaan
    Tanggal : 2020-02-13 01:43:37

    Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) KPU Tahun 2020 sebagai bagian dari meneguhkan tekad semangat kebersamaan untuk membangun integritas dan profesionalitas KPU seluruh Indonesia. Hal ini terutama menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020. ...Selengkapnya...


  • Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan
    Tanggal : 2020-02-10 21:00:00

    Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 memuat definisi gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mempunyai regulasi yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 ...Selengkapnya...


  • Integritas Mutlak Dimiliki Penyelenggara dan Peserta Pemilihan
    Tanggal : 2020-02-10 20:00:00

    Integritas dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah harus dimiliki tidak hanya oleh penyelenggara tapi juga peserta. Bagi penyelenggara integritas dilakukan dengan bersikap transparan dan akuntabel, sementara ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...