• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Hari Ibu: Semangat Feminisme Dalam Demokrasi Elektoral

Tanggal : 11 Dec 2019 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 2156 x

Hari Ibu: Semangat Feminisme Dalam Demokrasi Elektoral

oleh: Idham Holik (Anggota KPU Jawa Barat)

Setiap tanggal 22 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu –istilah lainnya Mother’s Day (internasional) atau Women’s Day (di Eropa dan Timur Tengah). Ada perbedaan waktu peringatan Hari Ibu antara Indonesia dengan 75 negara lainnya seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia, dan lain sebagainya dimana negara-negara tersebut memperingatnya di hari Minggu kedua di setiap bulan Mei. Perbedaan tersebut juga terjadi antara Indonesia dengan beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah dimana hari tersebut diperingati setiap 8 Maret.

Di Amerika Serikat, Hari Ibu (Mother’s Day) didirikan oleh Anna Jarvis seorang aktivis perdamaian tepatnya pada pagi hari 10 Mei 1908. Untuk pertama kalinya Jarvis mengadakan Hari Ibu untuk memperingati hari kematian ibunya (1905) di Gereja St Andrew’s Methodist di Grafton, West Virginia.

Jarvis melakukan hal tersebut terinspirasi oleh harapan dan doa ibunya dimana ada seseorang yang dapat memperingati hari kematian untuk dirinya. Itulah kenapa bunga favorit ibunya yaitu bunga anyelir putih (the white carnation) sebagai emblem resmi Hari Ibu di Amerika Serikat (Antolini dalam O’Reilly, 2010:602). Peringatan Hari Ibu yang digagas oleh Jarvis tersebut terjadi dalam konteks hubungan cinta antara anak dengan ibunya-konteks sosiologis.

Sementara di Indonesia, sejarah awal Hari Ibu sangat kontras sekali dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, mengenali sejarah Hari Ibu di Indonesia menjadi hal yang penting bagi kita semua. Faktanya, di sisi lain cukup disayangkan di era saat ini, masih banyak yang belum mengetahuinya. Misalnya generasi muda (generasi Y dan Z) mengalami krisis pengetahuan historis (crisis of historical knowledge) atau kurangnya keingintahuan sejarah (lack of historical curiosity) tentang hal tersebut dan ini telah menyebabkan generasi muda tersebut mengalami disorientasi dalam memaknai Hari Ibu.

Untuk mengetahui makna Hari Ibu di Indonesia yang sebenarnya, sejarah pergerakan perempuan di Indonesia harus dikaji kembali. Pengetahuan sejarah tersebut dapat berkontribusi bagi proses memperkuat agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia. Agenda tersebut tentunya juga termasuk peningkatan kesetaraan gender dalam politik –apalagi Indonesia telah menerapkan affirmative action dalam sistem elektoralnya, agar tidak terjebak pada mekanisme prosedural saja.

Sejarah “Semangat Mengubah Nasib”

Hari Ibu pertama kali diperingati oleh bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 22 Desember 1938. Penetapan tanggal tersebut dilandasi oleh kesepakatan peserta Kongres Perempuan III di Bandung, 22-27 Juli 1938. Kesepakatan tersebut didasarkan pada momen bersejarah dimana seluruh organisasi perempuan di Tanah Air, khususnya yang berasal dari wilayah Sumatera dan Jawa, untuk pertama kalinya mengadakan Kongres Perempuan pertama kalinya di Dalem Jayadipuran, Yogyakarta pada 22 Desember 1928.

Kongres Perempuan pertama tersebut terinspirasi oleh Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 dan dilandasi oleh kesamaan pandangan politik untuk mengubah nasib perempuan di Tanah Air. Selama tiga hari (22-25 Desember 1928), peserta kongres sebanyak 600 orang yang berasal dari 30 organisasi perempuan membahas berbagai isu seperti pendidikan perempuan bagi anak gadis, perkawinan anak-anak, kawin paksa, perceraian sewenang-wenang, dan lain sebagainya yang membuat perempuan pada posisi tak berdaya (powerless) dan kehilangan hak keadilan hidup (rights to justice of life). Selain itu, peserta kongres tersebut juga membahas dan berkomitmen memperjuangkan peran wanita tidak sebatas sebagai istri dan pelayan suami.

Kongres perempuan pertama tersebut juga dihadiri oleh kaum lelaki seperti dari Boedi Oetomo, PNI, Pemuda Indonesia, PSI, Muhammadiyah, Walfadji, Jong Java, Jong Madoera, dan Jong Islamieten Bond. Mereka hadir untuk mendukung perjuangan politik perempuan pada waktu itu. Dalam studi feminisme, organisatoris dan politisi lelaki yang hadir tersebut dapat dikatakan sebagai feminis lelaki (male feminists). Sebuah pelajaran inspirasional buat semua kaum lelaki hari ini, atau khususnya buat para pemimpin, politisi, dan aktivis selaku public opinion leader.   

Baru 21 tahun kemudian Negara melegalkan perayaan Hari Ibu sejak pertama kali diperingati pada tahun 1938 dimana Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 19 Desember 1959. Kepres tersebut mengesahkan Hari Ibu sebagai salah satu Hari Nasional dan dengan maksud sebagai bentuk dukungan atas penyelenggaraan Kongres Perempuan III. Melalui Hari Ibu, Presiden Soekarno ingin mengajak bangsa Indonesia untuk mendukung semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Literasi sejarah yang rendah di kalangan generasi bangsa saat ini telah membuat pemaknaan Hari Ibu bergeser jauh dari apa yang dimaksudkan oleh semangat juang politik Kongres Perempuan III dan pandangan politik Presiden Soekarno tersebut di atas.

Makna kekinian Hari Ibu adalah makna yang banal yang terjebak pada makna domestik dimana hari tersebut dirayakan dengan cara membebastugaskan seorang Ibu dari aktivitas keseharian seperti memasak, merawat anak (mothering), dan urusan rumah tangga lainnya. Atau Hari Ibu diperingati untuk  mengenang wafat seorang Ibu. Jadi Hari Ibu adalah hari sebatas merayakan cinta ibu yang tak bersyarat (mothers’ unconditional love). Oleh karena itu, tidak heran juga, menurut Wardhani (2010), perayaan tersebut dirayakan dengan saling bertukar hadiah dan menyelenggarakan berbagai acara dan kompetisi seperti lomba memasak, memakai kebaya, dan lain.

Jika Hari Ibu dimaknai dalam konteks domestik yang demikian, tidak perlu menunggu 22 Desember di setiap tahunnya. Yang demikian lebih tepat diperingati di setiap hari. Mom’s day is every day. Apalagi cinta ibu bersifat deontologis bagi setiap anak yang dilahirkan, tidak perlu adanya legalitas dari Negara. Cinta tersebut telah menjadi doktrin religius dan kultural masyarakat Indonesia.

Semangat Hari Ibu, Semangat Feminisme

Oleh karena itu, fakta historis dan sosial tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Kini sudah saatnya, kita dapat meluruskan pemaknaan peringatan Hari Ibu dimana ini merupakan momentum bagi kita bersama untuk mengakhiri buta gender (gender blind) yang telah menjadi hambatan berarti bagi agenda penguatan konsolidasi demokrasi. Hari Ibu adalah saat bagi bangsa Indonesia untuk berempati kognitif pada perempuan dan bertekad untuk memperjuangkan hak-hak sosial-politiknya dan memahami peran strategisnya dalam pembangunan sumber daya manusia untuk Indonesia yang lebih maju.

Sebagai hari gerakan politik perempuan, Hari Ibu idealnya ditujukan untuk mempertegas komitmen bangsa ini untuk meninggikan martabat perempuan Indonesia. Jadi, feminisme telah menjadi semangat filosofis dari Hari Ibu. Oleh karena itu, tidak hanya perempuan yang wajib merayakan hari tersebut, tetapi juga feminis lelaki.

Feminisme hadir untuk meciptakan kesempatan ekspresi-diri (self-expression) dan pemenuhan diri (self-fulfillment) tanpa memperhatikan karakteristik gender atau identitas lainnya. Feminisme merupakan komitmen intelektual dan gerakan politik yang berupaya mewujudkan keadilan untuk perempuan (justice for women) dan mengakhiri seksime (sexism) dalam semua bentuk (Littlejohn et al, 2017:449; MacKinnon & Fiala, 2018:173)

Dalam perspektif feminisme liberal –yang berkembang di era 1960-an dan 1970-an, gerakan ini berupaya mengaktualisasikan gagasan keadilan atas terjaminnya hak-hak yang setara (equal rights) atas semua individu. Bagi feminis liberal, perempuan telah ditindas sebagai sebuah kelompok dan oleh karena itu, mereka tidak memiliki hak yang setara dengan lelaki. Perempuan telah dieksklusi dari pengambilan keputusan dan pusat kekuasaan dan perempuan kurang memiliki kesempatan untuk berkarir sesuai pilihannya. Fokus gerakan mereka yaitu merubah hukum dan kebijakan terkait perempuan (Littlejohn et al, 2017:449)

Tentunya Indonesia kini, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh feminis liberal tersebut. Indonesia kini semakin baik dari sisi hukum dan kebijakan kesetaraan gender baik di politik ataupun pemerintahan. Misalnya dalam kandidasi elektoral, KPU RI mewajibkan keterwakilan perempuan 30% pada saat pengajuan calon legislatif dengan sistem zipper –dengan maskud agar memudahkan perempuan terpilih menjadi legislator. Ini merupakan suatu kemajuan dalam berdemokrasi.

Hari Ibu Menginspirasi

Walaupun hasil Pemilu Serentak 2019 belum sesuai harapan affirmative action (sekurang-kurangnya ada 30 persen calon legislatif/caleg perempuan terpilih), tetapi ada peningkatan persentase. Pemilu tersebut menghasilkan 117 orang legislator perempuan dari 575 anggota DPR RI atau sebesar 20,35 persen. Ada kenaikan sebanyak 20 orang legislator perempuan. Di Pemilu 2014 terdahulu hanya ada 97 orang legislator perempuan dari 560 orang anggota DPR RI –atau sebesar 17,32 persen. Secara prosedural ada kenaikan kesetaraan politik perempuan-atau kesadaran gender dalam politik.

Kenaikan persentase tersebut masih direspon dengan kritik dan keraguan dari berbagai pihak. Mereka masih meragukan atas komitmen dan kompetensi politik keadilan gender legislator perempuan dalam proses legislasi. Misalnya menurut peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Lucius Karus, legislator perempuan belum terlihat menjadi saluran aspirasi politik kelompok perempuan dan juga jarang muncul sebagai insiator dan konseptor pada isu-isu utama terkait perempuan (Kompas.com, 03/10/2019).

Momentum perayaan Hari Ibu 2019 ini adalah saat yang tepat bagi legislator perempuan di berbagai tingkatan untuk mempertegas komitmen politiknya atas gerakan kesetaraan gender atau politik inklusif melalui program legislasi di parlemen. Legislasi yang berorientasi pada pemberdayaan dan advokasi perempuan merupakan mekanisme penting dalam akuntabilitas politik legislator perempuan atas semangat affirmative action di Pemilu.

Akuntabilitas politik tersebut merupakan aktualisasi dari pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dan diharapkan berkontribusi positif atas pematangan partisipasi politik (perempuan) baik di masa pemilu/pemilihan ataupun pascapemilu (post-elections). Dalam perspektif feminisme lelaki (male feminism), tidak ada alasan bagi legislator lelaki untuk tidak mendukung agenda pengarusutaman gender tersebut.

Demokrasi tanpa keadilan gender, hanya omong kosong (bullshit). Oleh karena itu, dalam pengertian yang lebih dan tidak sebatas legislator saja, siapapun yang menjabat di lembaga publik melalui mekanisme elektoral (atau the elected officials) memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam aktualisasi komitmen pengarusutamaan gender dalam agenda kerjanya.

Begitu juga bagi para politisi yang sekiranya akan menjadi bakal calon di Pemilihan Serentak 2020, momentum Hari Ibu seharusnya dapat dijadikan inspirasi politik untuk memformulasikan desain pesan kampanye programatik berbasiskan feminisme. Program pemberdayaan perempuan yang ditawarkannya nanti selama masa kampanye didasarkan pada orientasi politik atau semangat politik Hari Ibu. Kampanye menjadi sarana edukasi untuk pemilih tentang pentingnya kebijakan publik yang berbasiskan keadilan untuk perempuan.

Apalagi perayaan Hari Ibu di Indonesia setiap tahunnya didahulukan oleh perayaan hari ulang tahun ke-71 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights), yang dirayakan di setiap tanggal 10 Desember. Salah satu slogan kampanye publik perayaan hari tersebut di tahun 2019 adalah Our Voice, Our Rights, Our Future (Suara Kita, Hak Kita, Masa Depan Kita). Sebuah slogan yang edukatif dan mencerahkan serta provokatif. Slogan tersebut memiliki relevansi dalam konteks demokrasi elektoral di Pemilihan Serentak 2020. 

Dalam perspektif politik elektoral, suara pemilih (voter’s vote) adalah hak politik (political rights) yang sangat bernilai. Oleh karena itu, suara tersebut harus digunakan dengan cerdas (rasional) dan etis (bijak), karena suara pemilih menentukan masa depan pemilih (voter’s vote is voter’s future). Dengan pengalaman elektoral di setiap pemilu/pemilihan, semoga pemilih (semakin) berdaulat dalam menggunakannya dan Hari Ibu menjadi inspirasi keputusan elektoralnya di 23 September 2020.

Mari kita semua merayakan Hari Ibu untuk keadilan perempuan dan demokrasi elektoral Indonesia yang lebih baik dan semakin matang. (*)


Post Terkait

  • E-Voting dan Kepuasan Pemilih Tuna Netra
    Tanggal : 2020-02-07 08:00:00

    Beberapa hari lalu, kami (KPU Kabupaten Temanggung) memfasilitasi Pemilihan Ketua Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat (OKPM) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung periode 2020-2021 ...Selengkapnya...


  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...