• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

KPU Rancang Renstra 2020-2024

Tanggal : 19 Feb 2020 13:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 3728 x

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) KPU tahun 2020-2024, di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Rakor ini dilaksanakan KPU bersama perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Menurut Inspektur Utama (Irtama) KPU RI Nanang Priyatna, rakor ini dilaksanakan untuk membahas bersama hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam renstra KPU tahun 2020-2024. Sebagai penyelenggara pemilu untuk melayani lebih dari 192 juta pemilih, tentu KPU memerlukan sumber daya, energi, dukungan teknologi dan anggaran yang tidak sedikit.

“Tolok ukur kita tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 yang lebih dari 81 persen, tentu menjadikan tantangan besar ke depan adalah tahun awal renstra ada Pemilihan 2020 dan di akhir tahun renstra ada Pemilu Serentak 2024, yang sesuai UU saat ini pemilunya serentak mulai dari pemilu presiden, legislatif dan pemilu kepala daerah,” tutur Nanang saat membuka rakor.

Nanang juga menambahkan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di KPU RI, yang saat ini juga telah terbentuk Deputi dan Inspektur Utama, sehingga struktur biro juga menyesuaikan. Selain itu, KPU juga mempunyai target opini BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari sebelumnya Wajar Dalam Pengecualian (WDP), mengingat WTP ini bukan lagi sebuah prestasi, tetapi kewajiban bagi kementerian/lembaga.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Dwi Pudjiastuti Handayani mengungkapkan renstra kementerian/lembaga ini disusun untuk bekal Bappenas dalam menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang juga disesuaikan dengan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Semua ini akan menjadi pedoman dan langkah kerja untuk lima tahun ke depan.

“Dalam RPJMN terdapat 7 agenda pembangunan, kemudian 39 program prioritas, salah satu pelaksananya KPU, seperti untuk konsolidasi demokrasi, yang turunannya ada proyek prioritas. Untuk itu KPU juga harus bisa menyesuaikan, misalnya program kegiatan pendidikan pemilih, dengan pemilih sekian juta dalam DPT, pendidikan pemilih yang disasar harus berapa targetnya, semua harus sesuai,” ujar Dwi Pudjiastuti Handayani atau Ani.

Senada dengan Ani, Asisten Deputi Wilayah I KemenPAN-RB Kamaruddin menekankan target sasaran harus jelas dan dalam lima tahun ke depan itu program mana yang realistis bisa diwujudkan dan diprioritaskan. Terkait tujuan, KPU juga harus ada indikator kinerja, meski ada yang multi years, tetapi harus jelas spesifik. Terkait akan adanya SOTK baru di KPU, Kamaruddin meminya renstra diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti SOTK tersebut yang menyesuaikan.

Sementara itu, Kasubdit Bidang Politik Dalam Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, Indrajaya menyampaikan bahwa penyusunan renstra ini harus ditelaah baik-baik dan disesuaikan dengan RPJMN sebagai pedoman renstra. Renstra ini masih ada weaktu 2 bulan lagi untuk diselesaikan dan diajukan ke Bappenas. (hupmas kpu arf/foto: arf/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...