Lengkap, 16 Parpol Nasional 2 Capres-Cawapres Serahkan LADK

Tanggal : 23 Sep 2018 19:08:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1241 x


Jakarta, kpu.go.id - Sebanyak 16 partai politik tingkat nasional resmi menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minggu (23/9/2018). Selain ke-16 parpol, dua pasang capres-cawapres juga menyerahkan LADK-nya dihari yang sama, sementara calon perseorangan DPD menyerahkan di tingkat provinsi.

Komisioner KPU Divisi Hukum, Hasyim Asy’ari mengatakan hingga batas akhir pukul 18:00 WIB, tercatat seluruh parpol tingkat nasional telah menyerahkan LADK-nya. Selanjutnya laporan tersebut akan diverifikasi dan apabila ada yang belum lengkap masih dapat diperbaiki hingga lima hari kedepan. “Hingga lima hari kedepan berarti 28 September 2018,” ucap Hasyim.

Terkait besaran dana kampaye masing-masing peserta pemilu (parpol dan capres-cawapres) Hasyim mengaku belum bisa menyampaikannya saat ini. Pemberitahuan terkait besaran baru dapat disampaikan setelah masa akhir perbaikan LADK telah selesai. “Karena masih ada yang harus diverifikasi dan kemudian secara UU ditentukan KPU mengumumkan besaran dana kampanye itu nanti setlah masa perbaikan selesai jadi setelah 28 September 2018,” kata Hasyim.

Meski demikian Hasyim memastikan untuk tingkat nasional seluruh partai politik telah mengikuti aturan yang tertuang didalam UU 7/2017 tentang pemilu yang mewajibkan mereka melaporkan LADK-nya. Sebab sanksi dari ketidakpatuhan akan aturan ini kepesertaan bisa dibatalkan. Adapun untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang pelaporannya diserahkan ke masing-masing KPU di tiap tingkatan, dirinya belum mendapat laporan. “Untuk hal ini kami akan sampaikan perkembangannya karena kami juga masih menunggu informasi dari teman2 KPU di provinsi kab/kota seluruh Indonesia,” tambah Hasyim.

Sebagaimana diketahui selain LADK yang dilaporkan parpol, capres-cawapres dan calon perseorangan DPD hari ini, mereka juga masih diwajibkan untuk melaporkan dana kampanyenya dua kali lagi yakni Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 2 Januari 2019, serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) delapan hari setelah pemungutan suara. “Jadi kalau pemungutan suara 17 April 2019 maka LPPDK dilaporkan 25 April 2019,” tutup Hasyim. (hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR)

Post Terkait

  • Bimtek Kupas Persoalan Seputar Tungsura
    Tanggal : 2018-10-22 23:35:00

    Dalam konteks lainnya, Ketua DKPP Harjono mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama proses tungsura. Di sejumlah proses pemilihan terdapat laporan dugaan pelanggaran akibat penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. ...Selengkapnya...


  • Fokus Data Pemilih untuk Sukses Tungsura
    Tanggal : 2018-10-22 23:26:00

    “Permasalahan DPT ini sebenarnya proses sinkronisasi, harusnya masalah itu tidak perlu keluar karena proses masih berjalan. Saya yakin ini bisa diselesaikan. Sidalih harus sinkron dengan SIAK, kami dari pemerintah selalu siap membantu,” tandas Erik ...Selengkapnya...


  • Bimtek Tungsura, Cermati PKPU Hingga Kenali Situng
    Tanggal : 2018-10-22 19:06:46

    Meski tahapan rekapitulasi pemunggutan dan penghitungan suara (tungsura) Pemilu 2019 baru akan berlangsung beberapa waktu kedepan namun persiapan dan kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran terus dilakukan ...Selengkapnya...


  • Pemilih Milenial Cerdas, Kritis dan Bertanggungjawab
    Tanggal : 2018-10-20 17:14:03

    Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman pemilih milenial cerdas membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang kepemiluann. Mereka mampu memilah informasi yang bermanfaat untuk dirinya ...Selengkapnya...


  • Dua Timses Capres-Cawapres Sepakat Hindari Hoax
    Tanggal : 2018-10-20 16:27:58

    Dua tim sukses (timses) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019 sepakat bahwa hoax adalah sesuatu yang patut dihindari dan tidak dilakukan dalam proses kontestasi ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Jejak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas

Kode Verifikasi
 jumlah 17+0 =

Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...