KPU Bahas Tambahan Anggaran Dengan DPR

Tanggal : 02 Jul 2018 13:55:55 • Penulis : admin • Dibaca : 4009 x


Jakarta,kpu.go.id - Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-K/L) RAPBN 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum mulai dibahas.

Dalam pembahasan, KPU menyampaikan alokasi anggaran per pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp 15.673.799.070.000,- dengan rincian anggaran oprasional dan non oprasional yang terbagi dalam tiga program dan sumber daya mulai dari Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU ; Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU ; dan Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

"KPU RI telah melakukan pencermatan terhadap rencana kerja dan pagu indikatif tahun anggaran 2019," ucap Ketua KPU, Arief Budiman saat membacakan laporan di Gedung DPR, Senin (2/7/2018).

Atas hasil pencermatan tersebut, KPU RI menyampaikan tambahan anggaran sebesar Rp 13.754.427.522.000,- yang telah dsiampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Ketua KPU Nomor : 586/KU.02.1-SD/01/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 untuk membiayai dua kegiatan yaitu : Pembiayaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Putaran I sebesar Rp. 3.140.520.249.000,- ; dan Pembiayaan Pilpres Putaran II sebesar Rp. 10.613.907.273.000,- 

Usulan tambahan tersebut untuk memenuhi beberapa kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Kegiatan rutin KPU antara lain : 

1. Tambahan honor dan oprasional Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 6 bulan. Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 bahwa PPK dan PPS dibubarkan dua bulan setelah pemungutan suara.

2. Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

3. Audit dana kampanye terutama untuk membiayai kantor akuntan publik berdasarkan pemilu 2014 bahwa audiy dana kampanye dilaksanakan oleh KAP (1 KAP untuk 2 Parpol x 549 Satker).

4. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu.

5. Tambahan tenaga pendukung PPK (2 orang) yang masa tugasnya mengikuti PPK.

6. Biaya Pemilu Luar Negeri khususnya untuk pemilih via pos yang diprediksi 40% dari total pemilih 900.000 orang dan penambahan KPPSLN dari 498 orang pada pemilu 2014 menjadi 1.200 orang sehingga membutuhkan biata honor serta pembuatan TPSLN.

7. Pengadaan kendaraan bermotor dan sarana prasarana kantor sesuai dengan yang telah masuk dalam Rencana Kerja Barang Milik Negara.

8. Rehabilitasi Gedung di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan kondisi rusak berat.

9. Tambahan anggaran untuk honorarium KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Keuangan sehubungab dengan kenaikan pagu anggaran.

10. Pengelola keuangan dan pertanggungjawavab penggunaan anggaran khususnga untuk penyelesaian laporan pertanggungjawaban di tingkat Badan Penyelenggara Pemilu adhoc (PPK,PPS, dan KPPS). (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR) 

Post Terkait

  • Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng
    Tanggal : 2019-01-18 16:53:00

    "Ini cara KPU ntuk menunjukan kerja-kerja kepemiluan yang transparan, profesional, berintegritas dan berkualiitas. Jadi pemilu ini akan diercaya publik, bagian pentingnya kan itu, publik harus dibangun kepercayaannya sejak penyelenggara direkrut, prosesnya dijalankan, sampai hasilnya ditetapkan,” ...Selengkapnya...


  • Pengadaan Logistik Surat Suara Dilakukan Secara Terbuka
    Tanggal : 2019-01-18 16:35:00

    "Seluruh proses untuk logistik sangat transparan dan terbuka kita ingatkan penyedia jangan pernah bermain main soal anggaran. KPU tidak pernah minta uang Rp1 pun atas pekerjaan pengadaan logistik. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ini atas perintah pak Arief Budiman itu bohong ... ...Selengkapnya...


  • Debat Pilpres Strategis Bagi Pemilih Berdaulat
    Tanggal : 2019-01-17 23:59:00

    Di akhir sambutan Arief menyebut strategisnya debat bagi cita-cita mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. “Berdebat itu biasa, perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi, debat yang bermanfaat, pemilih berdaulat negara indonesia kuat,” tutupnya. ...Selengkapnya...


  • Rekam KTP-el Serentak Warga Binaan Tingkatkan Akurasi Data Pemilih
    Tanggal : 2019-01-17 21:26:00

    Arief berharap gerakan serentak yang dilaksanakan disemua lapas se-Indonesia ini juga terus digelorakan hingga ke tiap lini masyarakat. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang memiliki KTP-el sebagai syarat untuk bisa memilih nanti. ...Selengkapnya...


  • Ketua KPU Ajak Seluruh Masyarakat Saksikan Debat Pertama
    Tanggal : 2019-01-16 18:17:00

    “Saya mengimbau kepada seluruh pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 untuk menyaksikan debat. Karena ini penting bagi anda semua, untuk menjadikannya referensi untuk memilih pada 17 April 2019,” kata Ketua KPU Arief Budiman ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...