Peserta EVP Dapat Penjelasan Pilkada 2018

Tanggal : 26 Jun 2018 13:51:33 • Penulis : admin • Dibaca : 750 x


Surabaya, kpu.go.id - Hari kedua Election Visit Program (EVP) 2018 diisi dengan pemaparan para narasumber baik dari sisi penyelenggara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional maupun dalam negeri. 

Dari sisi penyelenggara pemaparan pertama disampaikan tiga institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Hadir sebagai narasumber dari KPU, Komisioner Ilham Saputra, dari Komisi II DPR, Ketua Zainuddin Amali serta dari DKPP,  Anggota Hasyim Asy'ari. 

Dalam paparannya, Ilham menjelaskan tugas KPU hingga proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu). Dipenjelasannya dia juga menerangkan tentang landasan kerja penyelenggara yang tertuang dalam Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 sementara landasan penyelenggaraan pilkada diatur dalam UU 10 Tahun 2016. "KPU punya peran keseluruhan bertanggungjawab dalam proses pilkada dan pemilu," ujar Ilham di Surabaya Selasa (26/6/2018).

Dipenjelasan yang lain, Ilham juga menerangkan tentang pola pengajuan anggaran untuk pilkada di Indonesia. Menurut dia dana untuk menjalankan semua program pilkada berasal dari APBD setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerah. "Mekanisme sumber anggaran dari local government budget yang melaksanakan pilkada, ada proses politik anggaran disitu, KPU memberikan masukan terkait gambaran anggaran sehingga diketahui masing-masing pihak," ucap Ilham. 

Sementara itu dalam paparannya Zainuddin Amali menegaskan komitmen DPR mendukung semua kebutuhan yang diperlukan KPU saat menjalankan pilkada maupun pemilu. Tidak hanya itu DPR menurut dia juga memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang memudahkan penyelenggara maupun pemilih. "Kita memberikan dukungan diawal hulunya, pembuatan aturan hingga hilir dukungan dari pemerintah," kata Zainuddin. 

Zainuddin pun mengungkapkan setiap anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu pada prinsipnya DPR selalu memberikan dukungan. "Kita belum pernah mencoret apa yang diajukan KPU-Bawaslu karena pembahasannya sungguh-sungguh. Kalaupun ada pemotongan biasanya setelah itu di Kemenkeu," tambah Zainuddin.  

Dipaparan terakhir sesi pertama, Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang pola kerja DKPP. Dia menjelaskan bahwa menerima laporan dugaan pelanggaran etik dari masyarakat. "Jadi kami tidak mencari tapi berdasarkan laporan," ujar Hasyim. 

Hasyim menambahkan bahwa anggota DKPP terdiri dari perwakilan KPU dan Bawaslu serta tokoh masyarakat. (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)

Post Terkait

  • Nol Gugatan, Pemilu Berkualitas
    Tanggal : 2018-11-16 23:50:12

    Rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019 juga berlangsung di hotel Discovery Ancol Jakarta (16/11/2018). Ditempat tersebut, materi disampaikan kepada peserta yang dibagi menjadi dua kelas ...Selengkapnya...


  • Komitmen Tingkatkan Pemahaman TI
    Tanggal : 2018-11-16 23:46:04

    Komisioner KPU, Viryan menyampaikan pentingnya pemahaman Teknologi Informasi (TI) dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu ditiap tingkatan guna menunjang kerja-kerja kepemiluan. Sejauh ini pemahaman akan TI sudah jauh lebih baik ...Selengkapnya...


  • Bak Selimut, Divisi Hukum Kawal Proses Tahapan Pemilu
    Tanggal : 2018-11-16 23:37:10

    “Divisi hukum sebagai selimut KPU, harus mengawal seluruh proses tahapan. Pastikan tidak ada yang terlewat, jangan sampai ada proses tahapan yang bolong-bolong,” tutur Hasyim di depan peserta ...Selengkapnya...


  • Penyelenggara Siap, Pemilu Sukses
    Tanggal : 2018-11-16 23:32:57

    Pentingnya hajatan demokrasi ini sampai mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan dan menyelenggarakannya dengan baik guna menghasilkan pemimpin berkualitas ...Selengkapnya...


  • DPTHP-2 Berlanjut 30 Hari
    Tanggal : 2018-11-15 23:29:55

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan penambahan waktu 30 hari untuk perbaikan dan pembersihan daftar pemilih yang akan digunakan pada Pemilu 2019 ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Jejak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas

Kode Verifikasi
 jumlah 2+12 =

Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...