Caleg 2019 Bisa Lapor LHKPN Lewat Aplikasi Online

Tanggal : 22 May 2018 13:14:18 • Penulis : admin • Dibaca : 3436 x


Tangerang, kpu.go.id – Salah satu syarat bagi calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019 adalah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui cashflow para calon tersebut. Pelaporan dapat disampaikan melalui Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN).

“Sekarang semua sudah memakai aplikasi, termasuk pelaporan LHKPN ini,” tutur Jeji Azizi, spesialis pendaftaran LHKPN dari KPK pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2019, Selasa (22/5) di Tangerang Banten.

“Stigma perubahannya pasti dianggap ribet, namun yang penting harus disampaikan kepada para calon tersebut, stigma itu hanyalah dulu memakai kertas, sekarang menjadi mengetik di aplikasi, yang berubah medianya saja,” jelas Jeji.

Tata cara pelaporan LHKPN itu ada dua sumber, yaitu dari calon yang dulunya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN, tambah Jeji. Bedanya, apabila bukan ASN bentuknya pelaporan biasa LHKPN, jika ASN maka maka ada dua kemungkinan yaitu pernah lapor dan belum, apabila belum lapor maka pelaporannya sama dengan yang non ASN.

“Bagi ASN yang sudah pernah lapor LHKPN, maka sudah memiliki username dan password, jadi cukup kirim email untuk mutasi data di KPK, misalnya data dari DPRD Tangerang ke KPU Tangerang,” ujar Jeji di depan peserta Bimtek.

Jeji juga menjelaskan, tata cara pelaporan awal dengan mengisi formulir aktivasi yang diserahkan ke KPK dilampiri fotokopi KTP, kemudian KPK yang akan meng-online-kan dan mengirim username dan password ke email yang bersangkutan.

Selanjutnya para calon bisa login dan isi LHKPN untuk disampaikan ke KPK, kemudian dinyatakan laporan selesai apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan kode token atau autentifikasi yang dikirim ke email dan nomor HP yang bersangkutan.

“Seluruh pengisian LHKPN secara elektronik, tetapi ada satu dokumen yang dikirim secara fisik, yaitu surat kuasa pada lembaga keuangan yang formatnya bisa diunduh di aplikasi. Khusus untuk bukti kepemilikan harta bisa disisipkan pada e-LHKPN, atau dikirim email, atau dikirimkan fisiknya ke KPK,” pungkas Jeji. (hupmas kpu Arf/Foto: Arf/ed diR)


Post Terkait

  • Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng
    Tanggal : 2019-01-18 16:53:00

    "Ini cara KPU ntuk menunjukan kerja-kerja kepemiluan yang transparan, profesional, berintegritas dan berkualiitas. Jadi pemilu ini akan diercaya publik, bagian pentingnya kan itu, publik harus dibangun kepercayaannya sejak penyelenggara direkrut, prosesnya dijalankan, sampai hasilnya ditetapkan,” ...Selengkapnya...


  • Pengadaan Logistik Surat Suara Dilakukan Secara Terbuka
    Tanggal : 2019-01-18 16:35:00

    "Seluruh proses untuk logistik sangat transparan dan terbuka kita ingatkan penyedia jangan pernah bermain main soal anggaran. KPU tidak pernah minta uang Rp1 pun atas pekerjaan pengadaan logistik. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ini atas perintah pak Arief Budiman itu bohong ... ...Selengkapnya...


  • Debat Pilpres Strategis Bagi Pemilih Berdaulat
    Tanggal : 2019-01-17 23:59:00

    Di akhir sambutan Arief menyebut strategisnya debat bagi cita-cita mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. “Berdebat itu biasa, perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi, debat yang bermanfaat, pemilih berdaulat negara indonesia kuat,” tutupnya. ...Selengkapnya...


  • Rekam KTP-el Serentak Warga Binaan Tingkatkan Akurasi Data Pemilih
    Tanggal : 2019-01-17 21:26:00

    Arief berharap gerakan serentak yang dilaksanakan disemua lapas se-Indonesia ini juga terus digelorakan hingga ke tiap lini masyarakat. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang memiliki KTP-el sebagai syarat untuk bisa memilih nanti. ...Selengkapnya...


  • Ketua KPU Ajak Seluruh Masyarakat Saksikan Debat Pertama
    Tanggal : 2019-01-16 18:17:00

    “Saya mengimbau kepada seluruh pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 untuk menyaksikan debat. Karena ini penting bagi anda semua, untuk menjadikannya referensi untuk memilih pada 17 April 2019,” kata Ketua KPU Arief Budiman ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...