Korelasi Partisipasi, Pemimpin dan Legitimasi Pemilu

Tanggal : 13 Mar 2018 16:39:02 • Penulis : admin • Dibaca : 1407 x


Bandar Lampung, kpu.go.id – Partisipasi pemilih penting disiapkan sejak awal tahapan pemilu, untuk lingkungan kampus yang penuh kaum intelektual, partisipasi berkorelasi dengan menyiapkan calon pemimpin sekaligus memperkuat legitimasi pemilu.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik saat menjadi pembicara diskusi KPU Goes to Campus (KGTC) yang dikemas dalam acara “Ngobrol Bareng KPU Sambil Makan Durian” di halaman belakang Gedung Rektorat Universitas Negeri Lampung (Unila) Selasa (13/3/2018).

Menurut Evi, partisipasi bisa diawali dengan cara mengecek hak pilih baik secara online melalui laman KPU pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) maupun mendatangi kelurahan/desa ditempat tinggalnya masing-masingDengan sadar hak pilih sama saja belajar memahami pentingnya satu suara di pemilu nanti. “Melalui Sidalih kita bisa langsung mengecek nama kita terdaftar atau belum dengan NIK e-KTP, bahkan kita bisa mengetahui nama kita terdaftar di TPS mana untuk menggunakan hak suara kita,” tutur Evi dihadapan sekitar 300 mahasiswa Unila.

Apalagi di Pemilu 2019 yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, keserentakan harus disikapi dengan kesiapan pemahaman yang cukup. Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan bersamaan akan memunculkan lima surat suara di TPS. “Untuk itu, kita berharap virus dari acara KPU goes to campus ini bisa ditularkan ke keluarga, teman, dan orang terdekat kita untuk pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada,” jelas Evi.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengatakan bahwa di daerahnya pada 2014 lalu juga sempat menggunakan empat surat suara yaitu pada saat untuk pemilu serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Meski begitu dia tetap berpesan agar masyarakat menyiapkan pengetahuan yang cukup pada pelaksanaan pemilu dengan lima surat suara.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Karomani menambahkan, pihaknya mendukung kegiatan sosialisasi KPU dan berharap bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kampusSeperti pemilihan di Unila yang akan dilakukan berbasis IT. “Dengan kartu tanda kehadiran perkuliahan dan pemilihan di kampus, saya berharap ini bisa menjadi role model kampus di Indonesia,” ujar Karomani.

Karomani juga menyatakan kampus Unila harus bebas dari ajang politik, apabila ada kegiatan yang mengundang elit politik, pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, agar tidak terjadi pelanggaran. Kampus Unila harus menjadi bagian yang tetap kritis dan non partisan.

Senada dengan Karomani, Dosen Hukum Tata Negara Unila Budiono juga menegaskan sudah menjadi tugas mahasiswa untuk menjadi penggerak, karena mahasiswa mash punya idealisme. Kalau mahasiswa tidak ikut koreksi dalam politik dan pemilu, maka apabila politik diserahkan kepada orang jahat, maka hasilnya juga tidak baik. (Arf/red. Foto Arf/Humas KPU/ed diR)


Post Terkait

  • FGD Pemilihan 2018 untuk Bekal Pemilu 2019
    Tanggal : 2018-10-23 15:58:43

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (23/10/2018) ...Selengkapnya...


  • Ini Lima Hal Perlu Diperhatikan Divisi Teknis KPU Daerah
    Tanggal : 2018-10-23 13:26:00

    “Sebisa mungkin itu (daerah bermasalah) menjadi perhatian khusus tapi jangan lengah juga untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada masalah bisa saja jadi masalah,”pungkasnya. ...Selengkapnya...


  • Tips Sukses Rekapitulasi, Kordinasi Antar Penyelenggara
    Tanggal : 2018-10-23 13:17:00

    “Melalui bimtek ini, bukan hanya kita memastikan pemahaman utuh dan baik tapi bagaimana kita sampaikan kepada mitra kita yaitu rekan kita Bawaslu melalui Panwas sampai di tingkat bawah,” ujar Viryan ...Selengkapnya...


  • Hindari Kesalahan Prosedur Tungsura
    Tanggal : 2018-10-23 12:26:00

    Kemarin walaupun tidak ada permasalahan dalam penghitungannya tapi kemudian dinegasikan oleh MK karena tidak sesuai prosedur ditulisnya C1 plano di kardus misalnya, walaupun itu disepakati, tapi MK menganggap prosedural itu penting. ...Selengkapnya...


  • Bimtek Kupas Persoalan Seputar Tungsura
    Tanggal : 2018-10-22 23:35:00

    Dalam konteks lainnya, Ketua DKPP Harjono mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama proses tungsura. Di sejumlah proses pemilihan terdapat laporan dugaan pelanggaran akibat penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Jejak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas

Kode Verifikasi
 jumlah 17+0 =

Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...