Rakornas Pilkada Serentak 2018, Arief Ingatkan Netralitas ASN

Tanggal : 20 Feb 2018 14:41:48 • Penulis : admin • Dibaca : 2096 x


Jakarta, kpu.go.id - Ratusan pejabat daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (20/02/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkoolhukam) Wiranto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, para gubernur, bupati dan walikota serta KPU dan Bawaslu provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyampaikan pandangannya mengenai data kepemiluan. Menurut dia , Pilkada serentak 2018 yang digelar 27 Juni nanti akan melibatkan 569 pasangan calon, berdasarkan data statistik 156 orang diantaranya memiliki latar belakang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Untuk kita yang berada di sini perlu jadi perhatian soal latar belakang PNS (yang) 156 orang ini, karena kalau dia bukan pensiunan tapi PNS aktif yang ajukan pengunduran diri tentu dalam beberapa kesempatan mereka punya peluang mengajak PNS yang aktif. Sebagaimana semangat pertemuan hari ini, nah hal ini yang perlu jadi perhatian kita yaitu netralitas PNS,” ujar Arief.

Penjelasan juga disampaikan Arief saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta rakor yang meminta keterangan terkait aturan media sosial (medsos) bagi PNS. Arief mengatakan jika pihaknya sebagai penyelenggara pemilu hanya dapat mengeluarkan aturan terkait penggunaan medsos bagi paslon peserta pemilu saja, yakni dengan membatasi lima akun medsos bagi setiap paslon.

“Di luar itu Undang-undang (UU) lain lah yang mengatur, selebihnya diatur UU Keterbukaan Informasi Publik, ITE dan sebagainya, sanksinya juga akan ikuti itu,” pungkas Alumni Universitas Airlangga itu. (bili/ed diR. Foto Dosen/Humas KPU)

 


Post Terkait

  • FGD Pemilihan 2018 untuk Bekal Pemilu 2019
    Tanggal : 2018-10-23 15:58:43

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (23/10/2018) ...Selengkapnya...


  • Ini Lima Hal Perlu Diperhatikan Divisi Teknis KPU Daerah
    Tanggal : 2018-10-23 13:26:00

    “Sebisa mungkin itu (daerah bermasalah) menjadi perhatian khusus tapi jangan lengah juga untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada masalah bisa saja jadi masalah,”pungkasnya. ...Selengkapnya...


  • Tips Sukses Rekapitulasi, Kordinasi Antar Penyelenggara
    Tanggal : 2018-10-23 13:17:00

    “Melalui bimtek ini, bukan hanya kita memastikan pemahaman utuh dan baik tapi bagaimana kita sampaikan kepada mitra kita yaitu rekan kita Bawaslu melalui Panwas sampai di tingkat bawah,” ujar Viryan ...Selengkapnya...


  • Hindari Kesalahan Prosedur Tungsura
    Tanggal : 2018-10-23 12:26:00

    Kemarin walaupun tidak ada permasalahan dalam penghitungannya tapi kemudian dinegasikan oleh MK karena tidak sesuai prosedur ditulisnya C1 plano di kardus misalnya, walaupun itu disepakati, tapi MK menganggap prosedural itu penting. ...Selengkapnya...


  • Bimtek Kupas Persoalan Seputar Tungsura
    Tanggal : 2018-10-22 23:35:00

    Dalam konteks lainnya, Ketua DKPP Harjono mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama proses tungsura. Di sejumlah proses pemilihan terdapat laporan dugaan pelanggaran akibat penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Jejak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas

Kode Verifikasi
 jumlah 5+3 =

Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...