Perencanaan Pengadaan Menentukan Tujuan Pembangunan Bangsa

Tanggal : 13 Feb 2018 14:50:41 • Penulis : admin • Dibaca : 1640 x


Surabaya, kpu.go.id – Kebijakan Rencana Umum Pengadaan (RUP) itu sangat penting, dan itu tergantung dari cara pandang terhadap perencanaan tersebut, mengingat hal itu sangat strategis menentukan tujuan pembangunan banga dan negara.

Salah satu contohnya, tujuan bangsa dan negara untuk mencerdaskan bangsa, untuk mencapai itu memerlukan meja kursi, ruang kelas, dan jalan. Semua unsur itu memerlukan proses pengadaan dan membutuhkan perencanaan yang baik.

Hal tersebut disampaikan Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa saat memberikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan E-Proc yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan E-Tendering Pengadaan Logistik Pemilu 2019, Selasa (13/2) di Surabaya, Jawa Timur.

“Perencanaan juga menentukan tujuan visi dan misi organisasi. Tujuan pengadaan itu sendiri untuk bisa tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, tepat layanan, dan tepat penyedia,” tutur Patria di depan 548 peserta bimtek dari operator 34 KPU provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Pengadaan barang/jasa itu tergantung perencanaannya, tambah Patria. Salah satu contohnya lelang cepat tiga hari, meskipun bisa cepat tetapi hal itu belum bisa berjalan apabila KAK, spesifikasi, dan HPS belum siap. Untuk itu, perencanaan menjadi penting karena mempengaruhi fase berikutnya.

Patria juga mengingatkan agar berhati-hati dengan paket pengadaan, apabila ingin memecah paket harus ada justifikasi dan data dukungnya. Memecah sebuah paket besar menjadi dua paket semangatnya tetap untuk lelang, karena tidak diperbolehkan apabila dengan tujuan menghindari lelang.

“Soal penyebutan merk, tidak ada pelarangan penyebutan merk dalam UU, yang penting merk tersebut memang merk yang memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan. Hal yang tidak diperbolehkan itu monopoli merk secara vertikal,” jelas Patria.

Terkait swakelola atau penyedia, Patria menjelaskan yang dimaksud swakelola itu instansi atau kelompok masyarakat yang menyediakan sendiri barang/jasa. Contohnya, konsumsi rapat, jika membeli di warung itu termasuk penyedia, namun apabila masak sendiri itu swakelola. Apabila rapat tidak memakai jasa EO dan dilaksanakan sendiri, baru disebut swakelola.

Pada kesempatan tersebut, Patria menegaskan SiRUP itu wajib ditayangkan dan idealnya di akhir tahun anggaran. Tujuannya agar para penyedia barang/jasa dapat mengetahui sejak awal pengadaan apa saja yang akan dibutuhkan.

Sementara itu, Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto juga menegaskan seluruh satuan kerja (satker) KPU di provinsi dan kabupaten/kota wajib segera mengumumkan rencana umum pengadaan, mengingat belum semua satker mengumumkan ke dalam SIRUP.

“Sanksinya jelas, apabila ada satker yang tidak mengumumkan RUP, maka KPA akan mendapatkan teguran dan SKP sekretaris di satker KPU tersebut bisa tidak ditandatangani oleh Sekjen KPU RI,” tegas Purwoto. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)


Post Terkait

  • FGD Pemilihan 2018 untuk Bekal Pemilu 2019
    Tanggal : 2018-10-23 15:58:43

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (23/10/2018) ...Selengkapnya...


  • Ini Lima Hal Perlu Diperhatikan Divisi Teknis KPU Daerah
    Tanggal : 2018-10-23 13:26:00

    “Sebisa mungkin itu (daerah bermasalah) menjadi perhatian khusus tapi jangan lengah juga untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada masalah bisa saja jadi masalah,”pungkasnya. ...Selengkapnya...


  • Tips Sukses Rekapitulasi, Kordinasi Antar Penyelenggara
    Tanggal : 2018-10-23 13:17:00

    “Melalui bimtek ini, bukan hanya kita memastikan pemahaman utuh dan baik tapi bagaimana kita sampaikan kepada mitra kita yaitu rekan kita Bawaslu melalui Panwas sampai di tingkat bawah,” ujar Viryan ...Selengkapnya...


  • Hindari Kesalahan Prosedur Tungsura
    Tanggal : 2018-10-23 12:26:00

    Kemarin walaupun tidak ada permasalahan dalam penghitungannya tapi kemudian dinegasikan oleh MK karena tidak sesuai prosedur ditulisnya C1 plano di kardus misalnya, walaupun itu disepakati, tapi MK menganggap prosedural itu penting. ...Selengkapnya...


  • Bimtek Kupas Persoalan Seputar Tungsura
    Tanggal : 2018-10-22 23:35:00

    Dalam konteks lainnya, Ketua DKPP Harjono mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama proses tungsura. Di sejumlah proses pemilihan terdapat laporan dugaan pelanggaran akibat penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Jejak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas

Kode Verifikasi
 jumlah 11+10 =

Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...