Demi Laporan Keuangan Baik, KPU Diminta Perhatikan BMN

Tanggal : 08 Feb 2018 18:53:38 • Penulis : admin • Dibaca : 1567 x


Jakarta, kpu.go.id - Hari kedua pelaksanaan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pemilu Terkait Rekonsiliasi (e-Rekon) dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2017 membahas sejumlah hal menarik.

Pada pemaparan pertama, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fauzan Yudho Wibowo mengingatkan pentingnya perhatian lembaga negara terhadap penggunaan barang milik negara (BMN) dalam laporan keuangannya. Agar laporan keuangan baik, maka BMN menurut dia harus diposisikan sebanding dengan Laporan Hasil Penilaian (LHP) dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Intinya disana, kita akan laksanakan yang nilai baru, kita sesuaikan. Yang penting untuk bapak/ibu perhatikan adalah terkait pemeriksaan intern dan akun-akun yang bermasalah,” ujar Fauzan di hadapan peserta rapat, di Hotel Grand Mercure, Jakarta Kamis (8/2/2018).

Pada pemaparan kedua, Inspektur KPU, Adiwijaya Bakti menekankan pentingnya Whistle Blowing System (WBS) dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sedangkan Kasi BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Titiek Wijayanti meminta KPU untuk terus melakukan rekonsiliasi BMN. “Ada beberapa hal yang perlu diperhatian, pertama terkait penatausahaan BMN, kemudian kami mohon Bapak Ibu aktif juga dalam pengawasan dan pengendalian BMN,” ujar Titiek.

Di pemaparan selanjutnya perwakilan Direktorat Jenderal Pelaksanaan Anggaran (DJPA), Hari Utomo menerangkan alur pengelolaan dana hibah dan pagu minus. Sedangkan Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Chandra Wibowo mengingatkan KPU untuk meningkatkan kualitas Operator SIMAK dan SAIBA. “Sebab keduanya merupakan ujung tombak dari validitas data yang dilaporkan,” kata Chandra.

Kendati demikian, Chandra yang juga merupakan Ketua Tim Pembina Laporan Keuangan KPU sejak tiga tahun terakhir mengapresiasi lembaga penyelenggara pemilu ini dalam upayanya meningkatkan kualitas laporan keuangan disetiap tahun. “Kami di sini berkomitmen untuk terus membantu KPU supaya kualitas laporan keuangan KPU terus meningkat tiap tahunnya,” tambah Chandra. (Bil/ Foto:Ieam/ed diR)

Post Terkait

  • FGD Pemilihan 2018 untuk Bekal Pemilu 2019
    Tanggal : 2018-10-23 15:58:43

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (23/10/2018) ...Selengkapnya...


  • Ini Lima Hal Perlu Diperhatikan Divisi Teknis KPU Daerah
    Tanggal : 2018-10-23 13:26:00

    “Sebisa mungkin itu (daerah bermasalah) menjadi perhatian khusus tapi jangan lengah juga untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada masalah bisa saja jadi masalah,”pungkasnya. ...Selengkapnya...


  • Tips Sukses Rekapitulasi, Kordinasi Antar Penyelenggara
    Tanggal : 2018-10-23 13:17:00

    “Melalui bimtek ini, bukan hanya kita memastikan pemahaman utuh dan baik tapi bagaimana kita sampaikan kepada mitra kita yaitu rekan kita Bawaslu melalui Panwas sampai di tingkat bawah,” ujar Viryan ...Selengkapnya...


  • Hindari Kesalahan Prosedur Tungsura
    Tanggal : 2018-10-23 12:26:00

    Kemarin walaupun tidak ada permasalahan dalam penghitungannya tapi kemudian dinegasikan oleh MK karena tidak sesuai prosedur ditulisnya C1 plano di kardus misalnya, walaupun itu disepakati, tapi MK menganggap prosedural itu penting. ...Selengkapnya...


  • Bimtek Kupas Persoalan Seputar Tungsura
    Tanggal : 2018-10-22 23:35:00

    Dalam konteks lainnya, Ketua DKPP Harjono mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama proses tungsura. Di sejumlah proses pemilihan terdapat laporan dugaan pelanggaran akibat penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Jejak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas

Kode Verifikasi
 jumlah 6+0 =

Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...