Melayani Hak Pilih Warga Negara, KPU Lakukan Coklit Serentak

Tanggal : 20 Jan 2018 16:44:00 • Penulis : admin • Dibaca : 2213 x


Banyumas, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan menegaskan bahwa sebagai langkah awal melayani hak pilih warga negara dalam Pemilu/Pemilihan adalah dengan memastikan pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun masuk ke dalam Daftar Pemilih.  Oleh karena itu, KPU pada hari ini (20/1) KPU melakukan Gerakan Coklit Serentak (GCS) di 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah penyelenggara Pilkada Tahun 2018. 

“Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ini adalah upaya awal kita untuk melayani hak pilih. Ini sebagai bentuk pelayanan KPU terhadap hak konstitusional warga negara,” tegas Wahyu Setiawan di dalam apel kesiapan Gerakan Coklit Serentak di Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh seluruh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sekecamatan Purwokerto Timur.

Wahyu Setiawan menekankan kepada PPDP agar mencatat seluruh kejadian di lapangan. Misalnya, apabila ditemukan pemilih disabilitas. Informasi ini harus tercatat agar dapat merumuskan kebijakan terkait dengan pemilih disabilitas. 

Selain itu juga terkait kebijakan bagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “(coklit) ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi pemilih dengan segala varian. Bisa saja ada pemilih yang tidak memiliki e-KTP, mungkin hanya punya KK saja. Ini harus disampaikan ke kita. Data dan informasi itu akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan harus dicarikan solusinya agar yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilih,” ujar Wahyu. 

Wahyu Setiawan juga menegaskan PPDP harus berintegritas dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. PPDP harus bekerja secara profesional dalam melayani hak pilih warga negara sehingga menghasilkan Daftar Pemilih yang berkualitas. 

“Salah satu persyaratan PPDP itu harus independen dan netral. Tidak boleh kemudian memanfaatkan coklit ini untuk menunjukkan keberpihakan untuk menguntungkan pihak tertentu ataupun merugikan pihak tertentu,” tutur Wahyu.  

Gerakan coklit di Kabupaten Banyumas hari ini melibatkan 3.181 orang PPDP yang tersebar di 331 kelurahan dan 27 kecamatan. [ny/an]

Post Terkait

  • FGD Pemilihan 2018 untuk Bekal Pemilu 2019
    Tanggal : 2018-10-23 15:58:43

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (23/10/2018) ...Selengkapnya...


  • Ini Lima Hal Perlu Diperhatikan Divisi Teknis KPU Daerah
    Tanggal : 2018-10-23 13:26:00

    “Sebisa mungkin itu (daerah bermasalah) menjadi perhatian khusus tapi jangan lengah juga untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada masalah bisa saja jadi masalah,”pungkasnya. ...Selengkapnya...


  • Tips Sukses Rekapitulasi, Kordinasi Antar Penyelenggara
    Tanggal : 2018-10-23 13:17:00

    “Melalui bimtek ini, bukan hanya kita memastikan pemahaman utuh dan baik tapi bagaimana kita sampaikan kepada mitra kita yaitu rekan kita Bawaslu melalui Panwas sampai di tingkat bawah,” ujar Viryan ...Selengkapnya...


  • Hindari Kesalahan Prosedur Tungsura
    Tanggal : 2018-10-23 12:26:00

    Kemarin walaupun tidak ada permasalahan dalam penghitungannya tapi kemudian dinegasikan oleh MK karena tidak sesuai prosedur ditulisnya C1 plano di kardus misalnya, walaupun itu disepakati, tapi MK menganggap prosedural itu penting. ...Selengkapnya...


  • Bimtek Kupas Persoalan Seputar Tungsura
    Tanggal : 2018-10-22 23:35:00

    Dalam konteks lainnya, Ketua DKPP Harjono mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama proses tungsura. Di sejumlah proses pemilihan terdapat laporan dugaan pelanggaran akibat penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Jejak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas

Kode Verifikasi
 jumlah 1+12 =

Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...