Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertekad untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU, baik KPU, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota. Komitmen itu dilandasi dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan terhadap informasi publik.

Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Diklat Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pengelolaan Informasi/Dokumentasi, yang diikuti oleh perwakilan dari 33 KPU provinsi se-Indonesia,  26-30 Juni, di Bogor, Jawa Barat.

“Penyebarluasan informasi Pemilu dan pendidikan pemilih merupakan bagian penting dari tugas KPU. Hal ini menjadi lebih penting lagi pada saat terjadinya perubahan sistem Pemilu dan menurunnya angka tingkat partisipasi dalam Pemilu,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam sambutan pembukaan diklat, Selasa (26) malam, yang dihadiri oleh anggota KPU, Ida Budhiati, dan Sekretaris Jenderal KPU (Sekjen), Suripto Bambang Setyadi.

Husni berharap, diklat tersebut dapat menyikapi berbagai permasalahan kehumasan yang dihadapi KPU, antara lain, kurang mendalamnya pemahaman akan filosofi, substansi maupun muatan teknis operasional dari setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; kurang optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU; serta belum solidnya dukungan Biro/Inspektorat terkait penyediaan data dan informasi dalam setiap tahapan Pemilu yang dapat dipublikasikan kepada seluruh masyarakat.

“Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU merupakan salah satu unsur pokok pendukung keberhasilan Pemilu dan fungsi-fungsi penyelenggara Pemilu,” imbuh Husni.

Selain kebijakan pengelolaan informasi/dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Diklat yang akan berlangsung selama 5 (lima) hari itu juga membahas beberapa materi, yakni organisasi pengelola standar layanan publik; penyelesaian sengketa informasi publik; tahapan pemilu; pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara; penyusunan daftar pemilih tetap; penentuan daerah pemilihan; dan verifikasi partai politik.

Narasumber dalam Diklat tersebut, antara lain, Abdul Rahman Ma’mun (Ketua Komisi Informasi Pusat), dan Hasyim Asy’ari (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). (dd/red)