Fakta menunjukkan 51% pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Semarang adalah kaum perempuan, dimana 70% dari jumlah tersebut hadir menggunakan hak pilihnya. Namun hasil survey juga membuktikan bahwa dalam menentukan pilihan, para ibu tidak berbeda dengan pasangan hidupnya. Hal tersebut membuktikan peran strategis perempuan dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu pada 16 Mei 2012 di Rumah Makan Indah Sari, Ungaran, dengan peserta 35 orang dari unsur Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) diadakan sosialisasi dengan kemasan kelas pemilu metode Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE).

 

Acara ini didahului dengan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU Kabupaten Semarang dengan PKK, GOW serta Dinas Pendidikan dengan disaksikan oleh Bupati Semarang dr. Mundjirin, ES, SpOG. Dalam sambutannya, Bupati Semarang menegaskan bahwa hak politik merupakan hak dasar manusia yang perlu dipenuhi lewat sistem demokrasi yang baik. Ketua KPU Kabupaten Semarang, H. Agoes Hasto Oetomo, Bsc, menambahkan bahwa diharapkan peran perempuan sebagai agen sosialisasi mampu memberikan pencerahan di bidang politik untuk keluarganya.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi tentang “Peran Perempuan dalam Demokrasi” oleh nara sumber dari komisioner KPU Provinsi Jateng, Drs. Andreas Pandiangan, M.Si. Kemudian disusul dengan pola permainan BRIDGE yang dipandu oleh ke empat komisioner KPU Kabupaten Semarang (Deny Ariawan, S.Psi, MM., Rinaldi, SP., Ridho Pakina, SH, MH., dan Guntur Suhawan, A.Md.) serta fasilitator BRIDGE Kartini Tjandra Lestari, SH, MM.

Acara berlangsung meriah dan penuh tawa, sehingga fullday meeting yang diselenggarakan hingga sore hari tidak terasa. Pola permainan partisipatif yang diikuti oleh seluruh peserta mampu meningkatkan kualitas pemahaman peserta akan seluk beluk pemilu. Komisioner Divisi Sosialisasi, Rinaldi SP, yang “mandegani” acara ini menyatakan bahwa pola “kelas pemilu” inilah yang akan digunakan dalam sosialisasi yang merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Semarang. Dengan menandatangai MoU diharapkan PKK dan GOW menjadi garda terdepan KPU memberikan sosialisasi pemilu kepada lapisan masyarakat yang paling bawah, yaitu keluarga. (Dny).