Jakarta, 3 April 2003, KPU.go.id - BPS telah menyalurkan semua materi untuk pelaksanaan P4B di seluruh wilayah Indonesia. Kalaupun ada yang tertinggal itu hanya beberapa daerah terpencil di mana moda transportasi frekuensinya sekali dalam seminggu. frekuensinya sekali dalam seminggu. Khusus Pulau Natuna dan Galang seperti yang diberitakan Kompas tgl 31 Maret lalu, itu semua disebabkan keterlambatan pengiriman dari PT Ujung Lima yang diserahi KPU untuk melaksanakan pengriman bahan-bahan Pemilu termasuk bahan P4B.

Demikian disampaikan oleh Dr Mulyono Muah Deputi Metodologi dan informasi kependudukanBPS dalam kesempatan acara talkshow/dialog interaktiuf RRI Pro 3 FM hari Kamis 3 April 2003 Acara itu menampilkan 3 orang narasumber yaitu anggota KPU Dr Hamid Awaludin, Hadar Gumay dari CETRO dan Mulyono Muah dari BPS. Topik yang dibahas adalah soal P4B. Acara Talkshow itu disindikasikan dengan 54 stasiun RRI di seluruh Indonesia.

Menurut Mulyono, untuk daerah-daerah konfik dibutuhkan waktu dua minggu untuk mengirimkan bahan-bahan P4 B. Menurutnya hambatan itu sudah teratasi, meskipun laporan bahwa barangntya tidak sampai. Ketika ditanyakan laporan dari beberapa derah bahwa sosialisasi PSA, poster dan spanduk P4B agak sepi, Mulyono mengakuinya. Namun dalam dua minggu ke depan sampai tgl 30 April 2003, semua hal itu akan teratasi dan berjalan sesuai rencana

Sementara itu Hadar Gumay dari Cetro menganggap soall pendaftaran pemilih bukan hanya hajat KPU tapi juga hajat yang butuh partisipasi seluruh rakyat Indonesia,karena seluruh rakyat Indonesia dipastikan harus terdaftar. Kalau tidak hak pilihnya akan hilang dan tidak bisa ikut memilih dalam Pemilu 2004. Beberap daerah-menurut Hadar-malahan sangat proaktif dalam menyediakan poster dan spanduk. Misalnya di daerah GARUT yang termonitor olehnya. Begitu pula beberapa kabupaten/kota di selatan Jawa Barat.

Oleh karena itu setiap Pemda Kabupaten/Kota harus proaktif menyediakan sendiri spanduk, poster P4B karena apa yang dikirim KPU dan BPS dari Jakarta tidak cukup karena wilayah Indonesia yang demikian luas pasti tidak terjangkau oleh KPU pusat. KPU daerah harus aktif melakukan sosialisasi P4B serta tahapan Pemilu berikutnya

Sementara itu antusiasme partai politik untuk mensosilisasikan P4B dinilai kurang. Menurut Hadar Gumay,seharusnya Parpol sadar bahwa perolehan suaranya sangat tergantung pada konstituen dii daerah. Jadi kalau Parpol tidak mendukjuhg suksesnya P4B ,maka Partai Politik tidak bakalan dikenal oleh konstituen, apalagi parpol yang baru berdiri.

Jadi yang perlu adalah motivasinya, semangatnya bukan tujuannya.Karena tujuannya untuk kampanye semua pemilih akan menolak dan cenderung tidak setuju dengan cara seperti itu.

Seharusnya KPU mengajak Paprol mensukseskan sosialisasi P4B, asal Parpol tidak kampanye. Menurut Hadar Gumay, kendalanya adalah banyak dari parpol ini yang kurang percaya diri karena verifikasi Departemen Kehakiman/Ham belum tentu meloloskan parpolnya sebagai peserta Pemilu. Itu sebabnya mereka ogah-ogahan. Oleh karena itu Hadar Gumay menghimbau agar teman-teman dari parpol proaktif mensosialisasikan P4 B ini

Menanggapi pendapat Hadar Gumay, Anggota KPU Dr Hamid Awaludin mengatakan bahwa semakin besar proporsi daftar pemilih yang terdaftar maka semakin besar probabilitas Partai Politik untuk meraih suara . Sebaliknya apabila Parpol kurang peduli terhaap P4B maka kesempatan mereka untuk memperkenalkan diri akan terhalang dengan tidak dikenalnya mereka di mata pemilih. Seharusnya Parpol turut turun ke bawah membantu KPU mensosialisasikan P4B, Tapi di Sulawesi Selatan, beberapa Parpol yang mapan sangat proaktif menyebarluaskan poster P4B Semua nya menggunakan logo KPU.

Dari RRI NAD Aceh Darussalam dilaporkan oleh Teuku Haris mengenai adanya gangguan dari unsur GAM mengenai pelaksanaan P4B di Propinsi NAD Aceh Darussalam. Menurut RRI Aceh, sesungguhnya masyarakat NAD sangat berkeinginan mengikuti Pemilu 2004. Para petugas P4B dari BPS sebelumnya sudah melakukan pelatihan-pelatihan bagi petugas P4B yang mendatangi rumah-rumah penduduk. Warga desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dilatih BPS banyak dihalangi oleh unsure GAM. Unsur GAM menyatakan bahwa di Aceh tidak perlua da Pemilu yang penting adalah pemilu loka yang sama dengan referendum.

Tapi warga Aceh sendiri sadar bahwa yang dimaksud dengan Pemilu adalah Pemilu nasional 2004 bukan untuk referendum. Pelaksanaan P4B di Aceh tidak berjalan semulus dengan daerah lainnya.

Pelaksanaan P4B di Aceh ditangani oleh wakil Gubernur Aceh termasuk sosialisasi di kabupaten/kota. Meskipun ada ancaman dari unsure GAM, pihak HDC tidak bisa berbuat apa-apa sehingga hanya tNI yang secara hati-hati mengawasi jalannya pengiriman P4B ke wilayah konflik di Aceh. Baru tgl 1 April 2003 Gubernur Aceh melantik Sekretaris kPU Daerah di seluruh Aceh.

Menanggapi kemungkinan adanya gangguan GAM terhadap pelaksanaan Pemilu 2004, anggota KPU Dr Hamid Awaludin mengatakan bahwa seharusnya HDC dan TNI proaktif menangani persoalan keamanan di Aceh, karena masalah keamanan menjadi titik sentral dari persoalan politik dan ekonomi di Aceh. Hadar Gumay menyarankan agar KPU daerah di Aceh jangan segan-segan dan takut-takut melakukan sosialisasi Pemilu 2004 di Aceh.