| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >> | ||||||||||
| Hasil 1 - 9 dari 368 | ||||||||||
|
 |
|
E-mail. redaktur@kpu.go.id |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
TRIBUNnews.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menegaskan akan mengklarifikasi verifikator yang memeriksa berkas bakal calon legislatif mantan tahanan politik, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kurang formulir BB2.
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, sampai saat ini belum ada partai politik yang menyerahkan perbaikan Daftar Caleg Sementara (DCS). Padahal batas akhir penyerahan perbaikan DCS adalah esok hari. 
Jakarta (ANTARA News) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam sengketa penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum memiliki perbedaan persepsi dalam menafsirkan ketentuan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.
 |
© 2013 Komisi Pemilihan Umum |
|