E-Katalog Tekan Biaya Logistik Hingga 85 Persen

Tanggal : 03 May 2018 17:55:31 • Penulis : admin • Dibaca : 2661 x


Jakarta, kpu.go.id – Pemanfaatan katalog elektronik atau e-katalog dalam proses pengadaan barang/jasa logistik pemilu dapat menekan biaya hingga 85 persen dari Harga Penghitungan Sendiri (HPS) kebutuhan logistik pemilu.

Selain efisiensi, melalui e-katalog kebutuhan logistik pemilu ini mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, kepastian penyedia, jaminan kualitas dan standarisasi spesifikasi teknis barang, menghemat Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya membutuhkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pejabat Pengadaan, serta dapat mengurangi resiko pengadaan dan dampak hukumnya.

“Yang paling signifikan adalah efisiensi anggaran, kalau pengadaan biasanya biaya hanya selisih sedikit dengan HPS, sekarang melalui e-katalog ini bisa hanya 15 persen dari HPS,” tutur Kepala Subbagian Standar Barang/Jasa Biro Logistik Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI Fandu Dwiadma dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait logistik pemilu, Kamis (3/5/2018) di Jakarta.

Pada pemilihan serentak 2018, Fandu juga menjelaskan dalam katalog sektoral kebutuhan pemilihan serentak 2018 terdapat tujuh jenis barang, yaitu surat suara, tinta, segel, hologram, kotak suara, bilik suara, dan buku panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Proses pengadaan katalog tersebut dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan atau ULP KPU RI, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melakukan pesanan pembelian barang di prakatalog.lkpp.go.id, seperti halnya jika kita melakukan belanja online,” jelas Fandu.

Sementara itu, Inspektur KPU RI Adiwijaya Bakti menjelaskan pentingnya Sisem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindakan dan kegiatan yang integral untuk memastikan tujuan dan sasaran kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel, baik untuk pengadaan logistik maupun kegiatan lainnya.

“Prinsip dasar SPIP ini untuk menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban ke publik. Kita semua diberi amanah untuk penyelenggaraan pemilu, jadi amanah tersebut yang harus kita jawab dengan baik ke publik,” terang Adiwijaya. (hupmas/arf/foto JAP/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...