Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

KPU RI Terima Audiensi dari Tim Ombudsman RI

Tanggal : 14 Nov 2017 18:15:00 • Penulis : admin • Dibaca : 238 x


Jakarta, kpu.go.id – Anggota Ombudsman Republik Indonesia yang di wakili oleh Dr. Laode Ida dan tim dari Ombudsman kunjungi KPU RI, , Selasa (14/11) di gedung KPU RI.

Ombudsman yang juga membidangi kepegawaian, ketenaga kerjaan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Energi (SDE), terkait mengenai kepegawaian karena masih menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ombudsman RI yang membidangi ASN, bertujuan untuk memastikan persoalan terkait pencalonan. Ombudsman RI juga sudah meminta klarifikasi kepada pihak KPUD, dan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), untuk memberikan justifikasi, mengenai status kepegawaian yang mendaftar sebagai calon anggota partai politik.

Dari pihak KPURI yang disampaikan Ketua KPU RI (Arif Budiman), “kami perlu sampaikan dokumen pendaftaran untuk calon Anggota DPR RI dan DPD RI, tapi kalau DPRD Provinsi itu dokumen pendaftaran dan pemeriksaan segala macam ada di KPU Provinsi dan begitu juga             pencalonan DPRD Kaupaten/Kota itu di KPU Kabupaten/Kota”, ujar Arif.

Kunjungan Ombudsman RI ke KPU RI, dalam rangka audiensi untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelapor-pelapor, “karena ombudsman tidak memfokuskan siapa pelapornya tapi substansinya benar atau tidak, dan akan di tindak lanjuti, tapi klau memang tidak benar tidak perlu ditindak lanjuti”, tegas  Tumpal Simajuntak, Asisten Ombudsman RI.

Dan Arif menambahkan “Prinsip-prinsip, teknis pelaksanaan di lapangan yang dijalankan oleh KPU, yang pertama yang diurusi oleh KPU adalah tentang calonnya, pencalonannya bahwa kalau mau menjadi calon itu harus terdaftar sebagai anggota politik, soal dia PNS nya sudah mundur atau tidak itu diluar kewenangan KPU, karena itu institusinya yang menetapkan dia sudah mundur hari itu atau tidak, tapi prinsip PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik tapi kalau merujuk ke tahapan pencalonan, kapan dia mundur, berapa hari kemudian surat kemunduran dirinya disampaikan ke KPU dan sterusnya itu diatur tim dalam pelaporan KPU”, ujar Arif.

Sebagai gambaran saja klau sekarang pada saat dia mendaftar harus sudah dilampirkan kesediaan untuk pengunduran diri pada saat mendaftar, karena ketika partai itu mendaftar, mendaftarkan calon sampai dengan kemudain di tetapkannya, jadi ketika daftar kemudian keluar Daftar Calon Sementara (DCS) sampai keluar Daftar Calon Tetap (DCT) itu rentan waktunya sampai 3 bulan, pada waktu mendaftar melampirkan kesediaannya mengundurkan diri yang tidak di cabut kembali.

“Kalau regulasi sekarang, surat pengunduran diri tidak dapat di tarik kembali”, tegas Arif (Ieam. FOTO KPU/Ieam/Hupmas)

 


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...