Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

KPU Maros Gelar Sosialisasi Regulasi Pemilu 2019

Tanggal : 13 Nov 2017 17:25:13 • Penulis : admin • Dibaca : 273 x


Maros, kpu.go.id - Senin, (13/11/2017) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menggelar sosialisasi regulasi Penyelenggaraan dan Mekanisme Pendaftaran Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 , di Hotel Darma Nusantara 2 Bandara baru Maros.

Acara dibuka Ketua KPU Kabupaten Maros Ali Hasan pukul 09.30 WITA dan dipandu oleh  Azis Pata sebagai moderator. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabag Ops. Polres Maros, Panwas Kabupaten Maros, Perwakilan Partai-partai dan Organisasi Perempuan dan Kemasyarakatan kabupaten Maros.

Yang menarik dari kegiatan ini adalah KPU Maros menghadirkan narasumber yang merupakan Ketua dan mantan Ketua KPU Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin Jayadi Nas menjadi narasumber pertama yang membawakan materi Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia. Pada kesempatan ini Jayadi menyampaikan, jika ingin mencapai pemilu yang berkualitas, maka semua yang terlibat dalam  sistem, konsisten kepada aturan main, siap menang siap kalah dan menempatkan hukum diatas segalanya.

Sementara itu, Khaerul Mannan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Hukum menyampaikan materi Jadwal dan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi dan penetapan Partai Peserta Pemilu 2019. Khaerul menekankan bahwa ada tiga hal penting dalam verifikasi, yaitu struktur partai politik, keterwakilan perempuan dan juga sekeretariat partai. Khaerul mengingatkan, agar partai memperhatikan kegandaan anggota partai yang ditemukan, dan mencermati penyangkalan yang dilakukan oleh anggotanya ketika diverifikasi.  

Selanjutnya, Nur Imran yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Maros menyampaikan materi Telaah Kritis Regulasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia menjelaskan, perbedaan  yang sangat mendasar dalam undang-undang ini adalah adanya sanksi pidana untuk pelanggaran tertentu yang sebelumnya tidak diatur. (160-TknsHpms)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...