Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

Pembekalan Bimtek terakhir di Kota Semarang

Tanggal : 10 Nov 2017 09:09:24 • Penulis : admin • Dibaca : 361 x


Semarang, kpu.go.id - Peserta bimtek terpadu gel. IV yang merupakan gel. Terakhir, yang di bagi menjadi 2 kelas, masing-masing kelas terdiri dari 55 satuan kerja (satker) dan 54 satker. Setiap kelas diisi dengan penyampaian materi yang disampaikan para narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jumat (10/11).

Setiap kelas dibimbing materi mengenai tahapan pilkada, norma, standar, prosedur, kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan pelaksanaan kampanye pilkada, pelaporan dana kampanye, pencalonan, pelaporan harta kekayaan dan proses pemeriksaan kesehatan dalam pilkada.

Dalam pemaparan materi tahapan pilkada, yang disampaikan Pramono Ubaid, "penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 dilaksanakan pada 171 daerah itu terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota,” ujarnya.

Pramono juga menambahkan “Dalam penyelenggaraan pilkada secara garis besar itu dibagi 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, di dalam Pilkada 2018 kita (KPU) tidak bisa santai-santai sedikitpun, karena kita memang harus melaksanakan dua bahkan tiga melakukan pemilu sekaligus, di banding pemilu sebelumnya yang tidak ada pemilu nasional,” lanjut Pramono.

Disampaikan oleh Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI),  Proses kebijakan yang diambil dalam pembentukan badan ad hoc, adanya pembatasan perekrutan anggota yang masa jabatannya sudah 2 periode, tetapi juga kita (KPU) membuka peluang seluas-luasnya dalam perekrutan usia yang lebih muda (17 tahun).

”KPU Provinsi yang banyak berperan di dalam proses perekrutan anggota badan ad hoc ini , yang diharapkan dalam perekrutan ini bisa menghasilkan kualitasnya tidak terlalu jomplang, tidak adanya perbedaan satu dengan yang lainnya, tentu yang diharapkan tidak lagi menghasilkan orang-orang yang sama yang ternyata kinerjanya tidak ada perubahan, artinya petugas bekerja dengan baik," tegas Evi

“KPU sebagai suatu lembaga sudah harus bisa menunjukkan kemampuan dan kekuatan. KPU perlu mempunyai kader-kader penggerak pemilu, jangan berpatokan juga kepada Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP),  ke depan nanti KPU tidak perlu lagi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dengan makin banyaknya orang terlibat dalam proses langsung dalam penyelenggara untuk mengembangkan virus-virus demokrasi dalam masyarakat," tambah Evi. 

Dalam sesi kelas materi substansi pencalonan, yang dibawakan Ilham Saputra (Anggota KPU RI) mengatakan, “KPU menunggu saran dari DPR RI, mengenai beberapa perubahan PKPU nomor 3 tahun 2017, terkait pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota,” kata Ilham.

Dalam sesi yang berbeda Wahyu Setiawan (anggota KPU RI) dalam pemaparan materi terkait pelaksanaan kampanye. PKPU Kampanye ini di susun salah satunya berdasarkan hasil evaluasi kampanye Pilkada gelombang I tahun 2015 dan Pilkada gelombang II tahun 2017 sehingga ada norma-norma baru dalam rangka menyempurnakan.  

Terkait pada metode kampanye, seperti diketahui metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU adalah debat publik, iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik, penyebaran bahan kampanye, kemudian pemasangan alat peraga, metode lain meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, masih juga kita lakukan.

"Yang perlu mendapat perhatian terkait metode kampanye adalah kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan dan dimungkinkan dalam PKPU, yang pertama adalah rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan, kegiatan olah raga," tutur Wahyu. 

“yang perlu mendapat perhatian kita adalah jangan sampai kegiatan olah raga ini dijadikan media untuk melegalisasi politik uang oleh kandidat," lanjut Wahyu. (ieam/irul/ FOTO KPU/ieam/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...