Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

Menunggu ‘’Darah Muda’’ Pelayan Demokrasi

Tanggal : 26 Oct 2017 18:38:00 • Penulis : admin • Dibaca : 204 x


Menunggu ‘’Darah Muda’’ Pelayan Demokrasi
Oleh: Suparmin, SH, MH

PENGHAPUSAN Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diganti serta dileburkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan angin segar bagi Pelayan Demokrasi di tingkat kabupaten/kota terkait pembentukan dan perekrutan penyelenggara adhoc di tingkat kecamatan, kelurahan/desa maupun di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini dikarenakan ada perubahan penting yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terkait persyaratan usia minimal bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari sebelumnya minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun menjadi berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini secara jelas di atur dalam Pasal 72 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017.

Penurunan syarat usia penyelenggara adhoc para pelayan demokrasi di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan TPS ini tentu saja memberikan angin segar dan harapan baru bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sehingga persyaratan usia minimal yang selama ini menjadi momok dalam perekrutan tidak ada lagi. Kondisi ini membuat peluang WNI yang berumur 17-24 tahun atau saya sebut sebagai ‘’darah muda’’ yang ingin masuk menjadi pelayan-pelayan demokrasi negeri ini lebih besar. Tentu saja meski persyaratan usia sudah diturunkan, namun kualitas sumber daya manusia (SDM) ‘’darah muda’’ tersebut tetap harus memenuhi persyaratan yang ada di aturan perundang-undangan. Sehingganya langkah-langkah pendidikan politik, sosialisasi dan juga diskusi-diskusi kepemiluan terhadap generasi muda ini harus tetap dilaksanakan secara berkelanjutan oleh semua pihak. Baik jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun stake holder terkait lainnya, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi hingga pemerintah desa dan jajarannya. Agar harapan dan tujuan dari diubahnya persyaratan usia minimal tersebut bisa berdaya guna dan berhasil guna.

Apalagi KPU RI telah memperkuat regulasi mengenai persyaratan usia minimal bagi penyelenggara adhoc tersebut dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Artinya persyaratan minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun ini sudah mulai berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di 17 (tujuh belas) provinsi, 39 (tiga puluh sembilan) kota dan 115 (seratus lima belas) kabupaten. Dimana tahapan pembentukan PPK dan PPS dimulai sejak 12 Oktober 2017 hingga 11 November 2017 dan pembentukan KPPS pada 3 April 2018-3Juni 2018. 

Menurut pendapat saya, ada beberapa keuntungan dengan dibolehkannya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun mengikuti seleksi penyelenggara adhoc. Antara lain, pertama dapat memberikan pendidikan politik langsung atau politik praktis yang baik dalam rangka meregenerasi penyelenggara Pemilu. Ini dikarenakan penyelenggara Pemilu yang ada saat ini kebanyakan para pemain lama dan malas membaca serta memahami aturan. Sehingga kadangkala sering memicu kesalahan dalam proses penyelenggaraan dan cenderung tidak aktif dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan yang dibebankan kepada mereka. 

Kedua, memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada WNI ‘’Darah Muda’’ yang selama ini ingin menjadi penyelenggara Pemilu, tetapi dibatasi syarat umur. Sehingga nantinya akan banyak pilihan yang bisa dipilih oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan TPS. Dengan harapan nantinya si ‘’Darah Muda’’ bisa bekerja dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang ada serta lebih baik dari ‘’generasi tua’’ yang selama ini menjadi penyelenggara Pemilu/pemilihan.

Selanjutnya, ketiga, dengan perubahan syarat minimal umur ini diharapkan nantinya akan muncul penyelenggara-penyelenggara adhoc yang siap bekerja penuh waktu melaksanakan tahapan-tahapan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan TPS. Ini dikarenakan ‘’Darah Muda’’ yang produktif dan fokus pada tugas-tugas kepemiluan dan tidak lagi menjadikan penyelenggara pemilihan sebagai kerja-kerja sampingan. Apalagi secara honor ataupun gaji yang sudah mengalami kenaikan signifkan dibandingkan pemilihan dan Pemilu sebelumnya.

Manfaat keempat menurut saya adalah akan mengurangi potensi permasalahan-permasalahan maupun pengaduan-pengaduan terhadap penyelenggara yang sudah terpilih. Dengan minim pengalaman kepemiluan maupun kepartaian, tentu para ‘’Darah Muda’’ ini akan membuat mereka lebih fokus dalam bekerja dan minim peluang untuk diganggu dengan pengaduan-pengaduan, sebagaimana lazim terjadi terhadap ‘’pemain lama’’ yang menjadi penyelenggara Pemilu/pemilihan. Sehingga pergantian antar waktu (PAW) tidak sering terjadi dan dilakukan.

Kelima, dengan penyelenggara Pemilu/pemilihan yang didominasi ‘’Darah Muda’’ akan sangat membantu dalam rangka melakukan sosialisasi ke para pemilih pemula yang relatif seumur maupun sebaya. Apalagi dengan penguasaan teknologi informasi dan internet serta media sosial yang mumpuni akan sangat membantu dalam komunikasi dengan KPU kabupaten/kota maupun dengan para pemilih. Hal ini berbeda dengan generasi ‘’pemain lama’’ yang sulit untuk memahami IT maupun media sosial dan menghambat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh KPU RI dan jajarannya saat ini.

Saya berkeyakinan selain lima manfaat atau keuntungn-keungutungan merekrut penyelenggara Pemilu/Pemilihan dari ‘’Darah Muda’’. Masih banyak lagi manfaat dan juga harapan yang bisa diwujudkan dalam Pemilu, sebagaimana harapan dari para pembuat undang-undang. Sehingga nantinya Pemilu maupun Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan dapat terlaksana secara murni dan baik. Tentunya dengan harapan hasilnya akan dapat terpilih para pemimpin terbaik di daerah masing-masing dan pemimpin nasional yang terbaik. Mari kita sampaikan bersama kepada para ‘’Darah Muda’’ yang punya potensi untuk ikut seleksi calon anggota PPK, PPS maupun KPPS. Jika di penyelenggara Pilkada Serentak 2018 sudah terlambat. Masih ada peluang di seleksi PPK dan PPS Pemilu Serentak 2019 pada 9 Januari 2018 hingga 8 Maret 2018 dan seleksi KPPS Pemilu Serentak 2019 pada 28 Februari 2019 hingga 27 Maret 2019.

Mari kita belajar kepemiluan secara bersama di era keterbukaan informasi saat ini. Kami jajaran KPU sangat terbuka jika ada generasi muda yang ingin belajar mengenai Pemilu. Atau bisa melalui halaman resmi website kami, media sosial kami maupun mendatangi kami langsung. Jangan takut gagal, Insya Allah jika SDM ‘’Darah Muda’’ mumpuni tentu kami dan rekan-rekan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia akan dengan senang hati menjadikan generasi muda ini menjadi penerus penyelenggara kepemiluan di negeri ini. Salam #KPU melayani. (Penulis adalah Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Muaro Jambi 2013-2018)



Post Terkait

  • Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula
    Tanggal : 2017-11-16 12:28:00

    Tentu saja menjadi sebuah kebanggaan, karena mahasiswa Tata Kelola Pemilu FISIP Unair yang merupakan pegawai KPU diberdayakan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kampus ini. ...Selengkapnya...


  • MENANTI PARTISIPASI WARGA DALAM PILKADA
    Tanggal : 2017-10-22 08:00:00

    Partisipasi masyarakat dalam sebuah proses demokrasi adalah sebuah keharusan. Prinsip ini sejalan dengan makna dasar dari demokrasi itu sendiri, yaitu “dari, oleh dan untuk rakyat.” ...Selengkapnya...


  • Penetapan Paslon Terpilih dan Sikap Demokrasi Terpuji
    Tanggal : 2017-05-03 12:56:59

    Namun ujian masih menanti KPU Musi Banyuasin di tahapan rekapitulasi, tanggal 23 Februari 2017 tersebut. Ternyata Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 hadir dalam rapat pleno terbuka itu dan kemudian menyatakan tidak bersedia mengikuti rapat hingga tuntas ...Selengkapnya...


  • Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Menikmati Perkuliahan Di UNPAD
    Tanggal : 2017-04-12 11:13:13

    Tidak terasa waktu begitu cepat, para pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) penerima beasiswa tata kelola pemilu ...Selengkapnya...


  • Rekayasa Sistem Pemilu
    Tanggal : 2017-03-30 09:57:57

    Pemilihan sistem pemilu menyongsong pemilihan umum serentak Tahun 2019 harus didasarkan pada studi empiris dari pemilu ke pemilu. Problem selanjutnya adalah penentuan varian sistem proporsional yang akan digunakan. Dalam penentuan varian tersebut, tentu saja harus dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden karena ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...