Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

Badan Adhoc Dalam Pemilihan Tahun 2018

Tanggal : 13 Oct 2017 16:08:40 • Penulis : admin • Dibaca : 2862 x


Kendari, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novita Ginting Manik dalam penyajian materi yang terkait dengan kebijakan KPU dalam rangka pembentukan badan adhoc ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedang berjalan dari 12 Oktober sampai 11 November 2017  diharapan sudah bisa merekrut panitia adhoc untuk pemilihan.

"Pertama sekali kami ingin bicara dulu tentang dasar hukumnya, KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU nomor 12 tahun 2017 yang berbentuk sebagai sebuah revisi dari PKPU nomor 3 tahun 2015 tentang KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun panitia adhoc nya sekaligus untuk pemilih, PKPU nomor 3 ini digunakan pada pilkada serentak tahun 2015 dan pilkada serentak tahun 2017 yang lalu," kata dia.

"Kemudian ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 keluar disana disebutkan PPK itu yang dibentuk untuk pemilu berjumlah 3 orang, tetapi KPU memutuskan PPK untuk pemilihan itu dibentuk berjumlah 5 orang, karena dasar hukum yang kita digunakan adalah undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah," lanjutnya.

Untuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam merekrut PPK dan PPS, yaitu usia 17 tahun KPU menyesuaikan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017.

"Jadi kita ikuti undang-undang nomor 7 tahun 2017, panitia adhoc itu bisa kita bentuk dengan merekrut mereka yang berusia 17 yang sebelumnya 25 tahun," ujar dia.

Selain itu terkait rekrutmen PPS, rekrutmen PPS di PKPU 3 tahun 2015 masih mengikuti undang-undang nomor 15 tahun 2011. Penggangkatan PPS itu diusulkan oleh kepala desa maupun kelurahan. Sementara di undang-undang nomor 10 tahun 2016 sudah berubah, cara rekrutmennya seleksi terbuka.

Perekrutan PPS dilakukan setelah pembentukan PPK, dan jika untuk keduanya dibentuk sekaligus meskipun kita belum mengeluarkan (PKPU)nya, kita bisa berpedoman kepada undang-undang yang tentu secara hukum lebih tinggi ada di dalam undang-undang pasal 19. 

Terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban PPK, PPS, dan KPPS tentu kita mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan itu yang akan kita ikuti, misalnya tugas wewenang dan kewajiban PPK terhadap pemutakhiran daftar pemilih, kemudian juga dalam penyelenggaraan seluruh tahapan, kemudian juga seperti penyampaian daftar pemilih, menyerahkan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih, dsb diatur secara eksplisit didalam peraturan KPU. (dosen/irul/ FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...