Seleksi Terbuka Eselon IIb KPU RI klik di sini SE 591 Pembentukan RPP Klik di Sini Und 556 Rakornas Pilkada Klik di Sini SE 1166 Lap Website klik di sini 

Ace: Jangan lewatkan Pertanggungjawaban di Level Ad hoc

Tanggal : 11 Oct 2017 20:35:25 • Penulis : admin • Dibaca : 347 x


Yogyakarta, kpu.go.id – Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang hadir sebagai salah satu narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja serius sehingga tidak melewatkan penyelesaian kewajiban pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada petugas KPU di level adhoc, Rabu (11/10).

“Satu hal yang perlu saya ingatkan, ini yang saya rasa cukup serius di dalam proses pelaporan pertanggungjawaban kita semua adalah pada lembaga-lembaga adhoc misalnya KPPS, PPS, PPK itukan diadakan kalau mau ada event, baik pilkada maupun pilpres atau pileg,” kata Ace.

Karena pejugas tersebut bersifat sementara, maka Ace berhadap KPU tidak melewatkan proses pertanggungjawaban keuangannya sedikitpun. Meski honor yang diberikan kepada tiap anggota adhoc jumlahnya tidak banyak, tetapi jika pertanggungjawabannya terlewat, maka jumlah tersebut akan berlipat-lipat, mengingat jumlah petugas adhoc KPU berjumlah sangat besar.

“Prosesnya kan kita cari orangnya, rekrut, kemudian kita kasih honor jika tugas beliau telah selesai. Nah kita sering lupa bahwa kita kasih honor itu harus ada pertanggungjawabannya. Karena kita menganggap hal ini sepele akhirnya kita lupakan hal yang bersifat administratif,” tuturnya.

“Nah begitu ada masalah, kita sulit mencari orang-orang yang dulu kita rekrut untuk menuntaskan pertanggungjawaban. Saya kira ini menjadi hal yang sangat serius, yang seharusnya tidak terlewat oleh kita. Terutama untuk pembayaran pelaksana adhoc yang jumlahnya banyak, dan nomilanya tersebar kecil-kecil, kalau tidak detil dan ketat pertanggungjawabannya bisa berbahaya,” lanjut Ace.

Pada kesempatan tersebut, Ace secara khusus mengapresiasi KPU yang tetap menerima masukan yang diberikan oleh Komisi 2 DPR RI pada forum konsultasi penyusunan peraturan KPU (PKPU). meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa hasil konsultasi antara KPU dan Komisi 2 DPR RI tidak bersifat mengikat.

“Kami mengapresiasi komisioner yang sekarang. Kenapa demikian? karena meskipun kemarin di MK, bahwa DPR, Komisi 2 keputusannya itu konsultasi itu sifatnya tidak mengikat, tetapi kawan-kawan komisioner KPU selalu berkonsultasi dengan Komisi 2, dan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 itu selalu menjadi perhatian KPU,” ujar Ace. (rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...