Seleksi Terbuka Eselon IIb KPU RI klik di sini SE 591 Pembentukan RPP Klik di Sini Und 556 Rakornas Pilkada Klik di Sini SE 1166 Lap Website klik di sini 

Perencanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Harus Konsisten

Tanggal : 11 Oct 2017 20:24:26 • Penulis : admin • Dibaca : 317 x


Yogyakarta, kpu.go.id – Untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPU RI, Arief Budiman pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mengatakan bahwa perencanaan program dan penggunaan anggaran harus konsisten dengan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, Rabu (11/10).

“Sejak awal perencanaan, sampai dengan digunakan, sampai dengan dipertanggungjawabkan, anda harus konsisten kebaikannya,” kata Arief.

Arief mengatakan, saat ini KPU sudah sangat baik dalam melakukan perencanaan dan dalam penggunaan anggaran, namun masih lambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. 

Karena proses pertanggungjawaban keuangan mempengaruhi kualitas pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Arief meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban setelah KPU selesai menjalankan program yang sebelumnya telah direncanakan.

“Jadi kalau disuruh menggunakan anggaran itu cepat, kalau ditanya bulan ini berapa penyerapannya? dijawab 'sudah 20 persen pak', bulan depan ditanya 'sudah 50 persen'. Kemudian ditanya berapa yang sudah dipertanggungjawabkan, dicatat laporannya, dilaporkan, dijawab 'maaf pak baru 5 persen',” kata Arief.

“Nah hal semacam ini ke depan tidak boleh. Kalau bulan ini pakai 10 persen, maka bulan berikutnya pertanggungjawaban, pengumpulan dokumen, bukti segala macam harus 10 persen. Begitu seterusnya,” lanjut Arief.

Lebih lanjut Arief meminta ketua KPU dan sekretaris KPU yang hadir dalam bimtek tersebut agar mengontrol kinerja personilnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban secara berkala. Arief tidak ingin karena pelaporan pertanggungjawabannya tertunda, dampaknya menjadi temuan ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan keuangan KPU.

“Ketua KPU kan hadir di sini semua, mohon diingatkan, bapak dan ibu sekretaris diingatkan juga anggota nya, kalau bikin program laporannya harus harus selalu dikontrol, bendaharanya, PPK nya semua diingatkan. Kalau tidak nanti numpuk, dan akhirnya nanti jadi temuan BPK yang luar biasa,” tandasnya.

Meski dalam 2 tahun terakhir nilai temuan BPK dapat diselesaikan oleh KPU dengan baik, Arief tetap mewanti-wanti jajarannya untuk tetap cermat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Khususnya pada daerah yang nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nya besar.

“Saya berterima kasih dalam 2 tahun terakhir nilai temuan BPK itu bisa kita selesaikan lebih banyak, jadi nilai kerugian negara jauh lebih menurun. Nah mudah-mudahan tren ini terus menurun. Untuk daerah-daerah yang nilai NPHD nya banyak tetap harus hati-hati. Harus cermat. Jangan sampai laporannya nggak beres,” pesan dia. (rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...