Und 540 Bimtek Silon Klik di sini SE 1299 Pengusulan PNS Dpk klik di sini Update Parpol Mendaftar Klik di sini Und SE 1166 Lap Website klik di sini 

Pramono : Logistik Bukan Divisi Pelengkap

Tanggal : 05 Oct 2017 11:53:36 • Penulis : admin • Dibaca : 516 x


Kota Tangerang, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang membidangi Divisi Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi dalam pemaparan pada acara sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemilihan 2018 mengatakan, KPU mesti memahami definisi dasar dari pemilihan umum, tentang bagaimana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi, Kamis (5/10).

“Kita harus ingat bahwa definisi dasar dari pemilu adalah bagaimana mengkonfersi suara-suara rakyat para pemilih menjadi kursi. jadi suara setiap pemilih yang datang di setiap tempat pemungutan suara (TPS) itu nanti dihitung sampai selesai, sampai di atas dan diubah menjadi kursi. Entah itu kepala daerah, presiden dan wakil presiden, anggota DPD atau DPR dan DPRD," kata dia.

Untuk mengkonversi itu, Pramono mengatakan dibutuhkan alat kelengkapan, yakni logistik pemilu. Karena pentingnya logistik pemilu, ia mengatakan pemilu tidak akan terjadi tanpa adanya logistik.

“Karena definisi dasar pemilu adalah mengkonversi suara, untuk mengkonversi suara itu dibutuhkan alat-alat bantu perlengkapan. Perlengkapan alat-alat bantu itulah logistik pemilu, jadi kalau tidak ada logistik pemilu, pemilunya tidak mungkin ada,” lanjut Pramono.

Oleh karena itu, Pramono mengatakan kepada peserta sosialisasi divisi logistik untuk bekerja dengan serius, karena logistik merupakan salah satu inti penting dalam pemilu.

“Jadi divisi ini, biro ini, bagian ini, sub bagian ini di setiap-setiap provinsi maupun kabupaten/kota jangan berpandangan ini adalah divisi, atau biro, atau bagian, atau sub bagian pelengkap saja di dalam penyelenggaraan pemilu kita. Bukan, logistik ini adalah salah satu inti dari bagaimana proses pemilu dapat berjalan dengan baik,” ujar dia.

Pramono secara khusus meminta jajaran KPU untuk bekerja cermat, sehingga proses konversi suara sebagaimana yang ia katakan dapat berjalan baik, tanpa ada manipulasi.

“Agar tidak terjadi manipulasi dalam konversi suara menjadi kursi tadi, maka kita sudah tahu semua di dalam penyelenggaraan logistik ini. Ada soal ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan spesifikasi. Jadi ini diawali dengan cara berpikirnya, jangan menganggap bahwa logistik ini hanya sekedar bagaimana mengadakan surat suara dengan benar, bagaimana mengadakan bilik suara, kotak suara dan sebagainya. Tapi harus dipahami dulu kaitan antara logistik dengan inti dari penyelenggaraan pemilu itu, jadi harus dipahami soal itu dulu,” tandas Pramono.

Sementara itu Ketua KPU RI, Arief Budiman dalam arahan dan sekaligus menutup kegiatan sosialisasi dan bimtek ini mengatakan bahwa ada 3 tahapan penting dalam pemilihan, diantaranya perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.

Untuk itu ia meminta jajaran KPU untuk melaksanakan tahapan pemilihan sesuai dengan jadwal dan program yang telah ada di dalam PKPU.

“Semua diatur di dalam peraturan KPU, karena undang-undang memerintahkan kapan surat suara harus tiba, kapan kotak suara harus tiba. karena semua diatur dalam UU untuk perlengkapan pemungutan suara, maka peraturan KPU mengatur kapan selesai pengadaannya, produksinya, distribusinya sampai dengan hari pemungutan suara,” kata dia. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...