Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

KPU Ingin Seluruh Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Melalui Pemeriksaan Administrasi

Tanggal : 28 Aug 2017 17:58:26 • Penulis : admin • Dibaca : 1838 x


Jakarta, kpu.go.id – Dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, seluruh partai politik (parpol) calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 tetap harus melewati fase penetilian administrasi, karena hal itu merupakan amanat undang-undang (UU), Senin (28/8).

Pramono mengatakan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang beberapa waktu lalu telah disahkan, pada tahapan verifikasi parpol terdapat dua istilah yang berbeda. Yakni penelitian administrasi dan verifikasi.

Ia menjelaskan, jika DPR menghendaki parpol yang telah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya tidak perlu melewati tahapan verifikasi, maka pada fase penelitian administrasi seluruh parpol tetap harus melewati fase tersebut.

“Saya kira di undang-undang ini dijelaskan. Terutama pasal 174 dan 178, karena itukan menggunakan 2 istilah yang berbeda. Ada penelitian administrasi, ada verifikasi. Itu jelas ada di 174, dan 178. Tentu ke dua proses itu berbeda, nah karena ada dua istilah tadi, maka penelitian administrasi tentu tetap harus dilakukan,” terang Pramono.

Sementara itu, Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, seluruh parpol yang hendak mendaftarkan sebagai peserta pemilu tetap harus menyerahkan dokumen persyaratan. Hal tersebut penting karena menurut Hasyim selama kurun waktu tertentu, kepengurusan parpol kemungkinan akan mengalami perubahan.

Hasyim melanjutkan, perubahan tersebut perlu diserahkan kepada KPU, sehingga KPU memiliki data yang legal dan faktual terhadap kelengkapan dokumen partai politik, terutama kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

“Partai mendaftar perlu disertai dokumen persyaratan yang jelas. Ini pemikiran logisnya. Mengapa ini penting, karena partai misalkan, 5 tahun yang lalu ketua umumnya beda dengan yang sekarang. Bagaimana kami bisa tahu kalau dokumen itu tidak diserahkan ke KPU. Kepengurusan provinsi, kabupaten/kota juga saya kira ada dinamikanya di masing-masing partai,” jelas Hasyim.

Hasyim melanjutkan, pengaturan tersebut bukanlah inisiasi dari KPU untuk mempersulit proses verifikasi bagi parpol yang pada pemilu sebelumnya telah lolos tahap verifikasi, tetapi semata-mata menjalankan norma sebagaimana tercantum di dalam UU.

“Sebetulnya bagi kami, di draf peraturan KPU ini tidak ada yang kemudian niat atau rumusan tentang partai yang telah lolos verifikasi yang lalu kemudian menjadikannya tidak lolos. Tetapi secara administratif dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana di undang-undang juga diperlukan dan diamanatkan di undang-undang untuk diserahkan kepada KPU,” papar dia.

Mengenai verifikasi kepengurusan parpol khusus di daerah otonomi baru (DOB), Ketua KPU RI, Arief Budiman memaparkan, seluruh parpol tetap perlu dilakukan verifikasi, karena untuk wilayah baru tersebut, kepengurusan parpol belum terverifikasi.

“Bagaimana kita menempatkan provinsi ke 34 dan kabupaten/kota yang baru? itu kan belum pernah diverifikasi, baik untuk partai baru, partai lama, kalau menggunakan istilah partai baru dan partai lama. Jadi tetap ada bagian yang memang partai itu mengalami verifikasi, khusus untuk DOB kan semua harus melewati fase itu,” terang Arief.

Pada kesempatan yang sama, Arief juga mengatakan, KPU telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi dinamika di dalam penyusunan peraturan KPU. Salah satunya skenario jika uji materi undang-undang mengenai aturan verifikasi parpol yang dianggap diskriminatif dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"KPU punya pengalaman seperti ini, besok pemilu, hari ada putusan hukum baru. Besok verifikasi (parpol), hari ini ada fakta hukum baru. KPU harus menjalankan itu, maka kami sudah menyiapkan berbagai macam skenario," ujar Arief. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...