Revisi Und Bimtek klik di sini Seleksi Terbuka Eselon IIb klik di sini SE 591 RPP klik di sini Und 556 Rakornas klik di sini SE 1166 Lap Website klik di sini 

Keberhasilan KPU Tidak Hanya Diukur Oleh Angka Partisipasi

Tanggal : 08 Aug 2017 19:26:44 • Penulis : admin • Dibaca : 2053 x


Jakarta, kpu.go.id – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, tingkat keberhasilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan tidak bisa hanya diukur oleh persentase angka partisipasi pemilih semata, Selasa (8/8).

Hal tersebut dikatakannya saat KPU RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) formulasi penghitungan tingkat partisipasi masyarakat di ruang rapat lantai 1 gedung KPU RI, Menteng, Jakarta.

“Saya salah satu yang kurang sreg kalau angka partisipasi itu betul-betul dijadikan ukuran berhasil atau tidaknya pemilu. Keberhasilan KPU itu tidak diukur dari situ, kalau KPU sudah melakukan semua hal, sudah melakukan banyak kerja tapi kemudian pemilih tidak mau datang ke TPS karena calonnya gimana dong? Karena risetnya LIPI dan kemarin terakhir Puskapol UI itu sebagian besar pemilih tidak mau ke TPS ya karena memang calonnya dianggap tidak mampu mengubah apapun,” papar Titi.

Titi melanjutkan, ada kalanya angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan itu diluar jangkauan KPU. Oleh sebab itu, Ia berpandangan bahwa keberhasilan pemilihan tidak hanya fokus pada angka atau persentase partisipasi masyarakat semata.

“Nah jadi perspektifnya bukan karena kita ingin memenuhi angka-angka itu, karena ada fakta bahwa angka partisipasi itu bahkan kadang-kadang di luar jangkauan KPU. KPU-nya sudah kerja bener, programnya sudah mengakar, semua kelompok sudah dilibatkan, tapi kalau calonnya nggak berkualitas ya akan sulit membawa pemilih ke TPS,” terang dia.

Justru, menurut Titi, kinerja KPU perlu juga dijadikan ukuran sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilihan, karena kinerja KPU mampu menjadi faktor bagi masyarakat untuk hadir ke TPS dan memberikan hak politiknya.

“Angka partisipasi yang tinggi itu adalah bonus dari kinerja baik KPU. Dan itu dikontribusikan menurut saya paling nyata karena inovasi keterbukaan dan transparansi yang membuat KPU berbeda. Dengan keterbukaan data, lalu keterbukaan akses itulah yang menjadi stimulus orang itu datang ke TPS. Nah kalau itu semua sudah dilakukan dan kinerjanya semakin baik dari KPU, tapi kalau angka partisipasinya menurun itu jangan menjadi ukuran bahwa KPU gagal,” kata Titi.

Sementara itu, Sigit Pamungkas, Anggota KPU RI periode 2012-2017 yang hadir sebagai narasumber mengatakan, KPU lebih perlu menyajikan data-data terkait dengan partisipasi pemilih ketimbang menggunakan satu formula untuk mengukur angka partisipasi masyarakat.

Kalau saya usul, tidak merujuk pada salah satu formula, tapi formula itu dibiarkan saja. Kita memang menyediakan rumusnya, tapi kita cukup menyajikan data saja. Nah data itulah yang kemudian disajikan, jadi kita tidak mematok pakai rumus apa, tetapi kita menunjukkan kalau ini dihitung dengan formula ini hasilnya seperti ini, kalau pakai rumus lain ketemunya semacam ini,” saran dia.

Menurut Sigit, publikasi macam itu lebih berguna untuk kepentingan studi-studi komparasi yang dapat menghadirkan bermacam hasil dari data-data partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dimiliki oleh KPU.

“Untuk keperluan studi komparasi, itu lebih masuk akal. Jadi mungkin kita tidak memakai rumus tunggal, sehingga bisa diolah menggunakan beberapa metode yang berbeda, tinggal kita mau menggunakan pendekatan seperti apa. Jadi menjadi apple to apple jika kita ingin mengkomparasi untuk kepentingan studi,” kata dia.

Selain dihadiri oleh Sigit Pamungkas dan Titi Anggraini, FGD formulasi penghitungan tingkat partisipasi masyarakat tersebut dihadiri pula oleh Anggota KPU RI periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Moch. Nurhasyim, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Sri Budi Eko Wardani, serta Usep Hasan Sadikin (Perludem). (rap/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...