Seleksi Terbuka Eselon IIb KPU RI klik di sini SE 591 Pembentukan RPP Klik di Sini Und 556 Rakornas Pilkada Klik di Sini SE 1166 Lap Website klik di sini 

RUU Pemilu Harus Lebih Efisien

Tanggal : 20 Jul 2017 15:31:55 • Penulis : admin • Dibaca : 502 x


Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Lembaga Survei Manilka, Dani Akhyar, menyebut harapan masyarakat cukup tinggi terhadap pembahasan RUU Pemilu. Meski isu ini sempat terpinggirkan akibat adanya kisruh pembubaran ormas.

Dani menyebut dari diskusi grup yang ia lakukan bersama beberapa kalangan, tecermin bahwa masyarakat ingin RUU Pemilu cepat selesai.

"Mereka tidak begitu mengetahui isu-isu krusial yang saat ini diperdebatkan. Namun, masyarakat ingin agar RUU ini segera selesai dan membuat pemilu lebih efektif dan efisien. Terlebih penyelenggaraannya akan serentak," kata Dani dalam diskusi di Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, kemarin.

Tak hanya itu, masyarakat pun menginginkan calon presiden tidak perlu banyak agar tidak memboroskan anggaran, sehingga harapannya selain lebih hemat, pemilu pun berjalan lebih cepat. "Dari sini dapat disimpulkan masyarakat mendukung adanya ambang batas presiden karena tidak ingin pilpres berjalan beberapa putaran. Hal ini sama dengan yang ditakutkan pemerintah jika ambang batas presiden ditiadakan," kata Dani.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut pada 20 Juli--sesuai target baru yang dibuat pemerintah dan pansus--RUU Pemilu sudah harus disepakati dan diundangkan.

Menurut Titi, semakin mundur semakin banyak pihak yang tersandera tak terkecuali penyelenggara pemilu. "Harus ada kepastian mengenai infrastruktur hukum bagi pemilu mendatang. Tidak bisa mundur lagi. Silakan jika ingin kembali ke UU lama meski berisiko tinggi. Yang penting harus sudah ada kepastian hukum," kata Titi.

Jika pun harus ada proses pengambilan suara atau voting, Titi meminta prosesnya harus bisa diakses publik secara luas karena masyarakat berhak mengetahui.

Isu elite

Titi melihat pemerintah dan DPR saat ini hanya terkesan mementingkan isu elite karena mengesampingkan isu-isu lain. Seperti isu sumbangan bagi dana kampanye yang batasnya ternyata justru dinaikkan dengan alasan agar lebih mudah membuat laporan pertanggungjawabannya.

Seperti diketahui batas sumbangan dana kampanye bagi calon legislatif yang awalnya Rp1 miliar naik menjadi Rp2,5 miliar. Untuk sumbangan swasta atau korporasi kepada capres yang tadinya hanya Rp7,5 miliar menjadi Rp25 miliar.

Isu akuntabilitas caleg dan parpol ini bukannya diperhitungkan secara matang justru malah dibuat mudah saja dengan menaikkan dana kampanye.

Tak hanya itu, Titi juga menyoroti sanksi yang hanya diberikan kepada pemberi dana sumbangan dana kampanye apabila dana tersebut bermasalah. "Aturan pada pilkada yang memberi sanksi tak hanya pada pemberi, tapi juga penerima itu sudah lebih baik. Tapi, tidak diadopsi ke RUU Pemilu, sehingga pada isu akuntabilltas, RUU Pemilu ini justru lebih mundur.

'Terkait dengan RUU Pemilu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo terus melakukan lobi-lobi kepada fraksi dan pemimpin parpol untuk bisa menyepakati jalan musyawarah mufakat dan bukan melalui jalan voting. (P-2) Sumber: Metronews.com

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...