Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu klik di sini Pemberian Penghargaan Bagi PNS klik disini Lelang Majalah Suara KPU klik disini Shortcourse India Pegawai KPU klik di sini  

KPU Gelar Evaluasi Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Hasil Pilkada 2017

Tanggal : 11 Jul 2017 15:31:30 • Penulis : admin • Dibaca : 850 x


Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama dengan Bawaslu RI, DKPP RI, LSM pegiat pemilu, serta Ditjen Polpum Kemendagri menggelar focus group discussion (FGD) evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada tahun 2017 di ruang rapat utama gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (11/7).

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk penyempurnaan cara kerja KPU baik dari segi penyusunan regulasi, maupun penerapan regulasi tersebut di lapangan.

“KPU terus memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu dalam tiap tahapnnya. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Maka catatan evaluasi kita hari ini terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara itu menjadi penting bagi penyempurnaan KPU, bukan hanya dalam proses pembuat regulasinya, tetapi juga dalam implementasi di lapangan,” tutur Arief.

Selain penyempurnaan, FGD itu juga bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan, serta sebagai sarana mempersiapkan regulasi dalam menghadapi tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

“FGD ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan, pemghitungan dan rekapitulasi pada pemilu sebelumnya. Kedua sebagai masukan bagi kita untuk mempersiapkan regulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, dan Pemilu Serentak 2019,” terang Arief. 

FGD yang berlangsung satu hari tersebut akan membahas isu-isu mengenai tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan, diantaranya meliputi overview tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2017; Diskusi tentang mekanisme dan permasalahan yang muncul dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2017, serta usulan dan masukan untuk pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan Pilkada 2018; dan Diskusi tentang mekanisme dan permasalahan yang muncul dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2017, serta usulan dan masukan untuk pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2018.

Dalam overview penyelenggaraan pemilihan serentak 2017 yang disampaikan Komisioner KPU RI yang membidangi Teknis Kepemiluan, Ilham Saputra, terdapat sejumlah persoalan dalam pemilihan serentak 2017 baik yang mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) maupun bentuk pelanggaran lainnya. Sejumlah pelanggaran yang berdampak pada PSU, yaitu pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur, surat suara yang ditandai,  pemilih memilih lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara (TPS), pemilih memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dan masalah lainnya.
 
Sementara pelanggaran yang tidak berdampak pada PSU, yaitu ketua KPPS tidak menandatangani surat suara, terdapat pemilih di bawah umur yang belum berstatus kawin, pemilih memilih dengan menggunakan formulir C6 orang lain, kotak suara yang dilarikan masyarakat, selisih penggunaan hak pilih dengan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara, pemungutan suara tidak dihadiri saksi pasangan calon dan pengawas pemilu di TPS dan lainnya.
 
KPU juga mencatat pada pemilihan serentak 2017, terdapat kekurangan surat suara akibat membludaknya pemilih tambahan, pelayanan terhadap pemilih di rumah sakit, rutan, rumah sakit jiwa belum maksimal, terdapat daerah seperti DKI Jakarta yang membuat aturan tambahan dalam pelayanan hak pilih untuk pemilih tambahan sebagai fungsi kontrol tetapi pada akhirnya menghambat pelayanan kepada pemilih dan lain sebagainya.

Untuk menyiasati kekurangan surat suara akibat membludaknya pemilih tambahan, peraturan KPU sebenarnya sudah mengantisipasi dengan cara mengarahkan pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat. Tetapi dalam implementasinya di lapangan, pengaturan tersebut belum cukup efektif dalam menjamin pelayanan hak pilih warga.

Komisioner KPU DKI Jakarta, M Fadlilah yang menjadi peserta aktif dalam FGD tersebut mengungkapkan adanya sejumlah problem dalam penyelenggaraan pilkada di DKI, salah satunya problem untuk mendapatkan formulir A5 atau surat keterangan pindah memilih di TPS lain bagi saksi pasangan calon. “Peraturan KPU menyebutkan pengurusan pindah memilih di PPS asal paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara, sementara penunjukan saksi pasangan calon terkadang baru dilakukan oleh pasangan calon pada H-1,” ujarnya.

Komisioner Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin mengatakan Bawaslu masih mendapati adanya anggota KPPS yang kebingungan dalam memahami tentang waktu pelaksanaan pemungutan suara dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00. Akibatnya terdapat pemilih yang sudah datang ke TPS sebelum pukul 13.00 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena panjangnya antrian pemilih yang akan menggunakan hak pilih pada jam terakhir tersebut.

Komisioner KPU RI Periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay yang juga hadir dalam FGD tersebut menyarankan perlunya dibuat TPS khusus di rumah sakit agar hak pilih pasien maupun keluarga pasien dapat terlayani dengan baik. Untuk pengurusan formulir A5, menurut Hadar untuk masyarakat umum tetap harus ada batasan. “Pengurusan pada H-1 itu sebaiknya hanya diberlakukan untuk mereka yang berada di rumah sakit,” ujarnya.

Sementara pelayanan hak pilih bagi pemilih tambahan di TPS terdekat akibat kehabisan surat suara di TPS asal, menurut Hadar pengaturannya harus diperbaiki. Hadar menyarankan bukan pemilih yang mendatangi TPS terdekat, tetapi petugas yang memintakan kebutuhan surat suara ke TPS terdekat. Selain itu permintaan surat suara itu harus disertai berita acara sehingga perpindahan surat suara tersebut terkontrol dan teradministrasi dengan baik. 

Prof Syamsudin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menekankan pentingnya meningkatkan kualitas tata kelola pemilu di TPS. Salah satunya dengan memastikan ketua dan anggota KPPS memiliki pemahaman yang sama dan benar terhadap regulasi pemungutan dan penghitungan suara.

Kaka Suminta dari KIPP Indonesia menyarankan untuk memastikan distribusi formulir C6 sampai ke tangan pemilih, maka pengirimannya dilakukan melalui pos. “Dalam surat yang dikirimkan itu selain berisi formulir C6 juga disertakan bahan-bahan untuk kebutuhan voter education atau pendidikan pemilih,” ujarnya. (gb/rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...