Surat Sekjen 1090 klik di sini Undangan 445 Raker klik di sini SE 515 Paslon Perseorangan Pemilihan 2018 klik di sini  Surat 504 Perkembangn NPHD klik di sini 

Sekjen KPU RI Lantik Pejabat Eselon 2 Setjen KPU

Tanggal : 06 Jul 2017 13:19:58 • Penulis : admin • Dibaca : 1359 x


Jakarta, kpu.go.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim melantik dua Pejabat Eselon II/a dan satu Pejabat Eselon II/b melalui Keputusan Sekjen KPU RI Nomor: 455/Kpts/Setjen/TAHUN 2017, tanggal 4 Juli 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II Pada Sekretariat Jenderal KPU, Kamis (6/7).

Pejabat yang dilantik yakni, Sigit Joyowardono sebagai Kepala Biro Hukum, Nur Syarifah sebagai Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, serta Sri Parkhatin sebagai Wakil Kepala Biro Umum. Pelantikan tersebut berlangsung di ruang sidang utama kantor KPU RI, Menteng, Jakarta.

Dalam sambutannya, Sekjen KPU RI, Arif Rahman Hakim mengatakan, pelantikan tersebut merupakan langkah awal untuk mengatur SDM dan struktur kelembagaan KPU. Arif menjelaskan, guna melakukan penataan itu, Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU selanjutnya akan melakukan lelang terbuka untuk jabatan eselon II/b, serta melakukan proses mutasi dan promosi bagi pejabat eselon 3 di  lingkungan Setjen KPU RI.

“Proses ini merupakan rencana penataan SDM Sekretariat Jenderal KPU yang akan kami laksanakan dalam beberapa tahap. Berikutnya, nanti akan kami isi Eselon II/b pada biro-biro yang memang tugas dan fungsinya mendesak untuk segera dilengkapi. Nanti juga akan ada promosi dan mutasi beberapa pejabat eselon 3,” papar Arif.

Arif menambahkan, proses lelang jabatan untuk mengisi pejabat eselon II/b tersebut akan dibuka untuk posisi wakil kepala biro keuangan, wakil kepala biro perencanaan dan data, serta wakil kepala biro hukum.

“Diantaranya akan dilakukan lelang jabatan wakil kepala biro keuangan, wakil kepala biro perencanaan dan data, serta wakil kepala biro hukum,” kata dia.

Arif memaparkan, proses tersebut direncanakan akan rampung paling lambat bulan Agustus mendatang. “Ini prosesnya akan kami lakukan paling lambat awal bulan Agustus harus sudah terisi semuanya,” terang Arif.

Tingkatkan Kedisiplinan

Dalam kesempatan tersebut, Arif juga mengingatkan seluruh pejabat di Setjen KPU RI untuk melakukan pembinaan kepada seluruh staf di masing-masing unit kerja yang dipimpinnya.

Arif menjelaskan, seorang pimpinan setidaknya harus menjalankan dua fungsi pembinaan kepada stafnya. Diantaranya fungsi pembinaan kompetensi, dan pembinaan kedisplinan.

“Untuk jabatan ini, (kepala biro & wakil kepala biro) dan jabatan struktural lainnya juga melekat fungsi sebagai pembina. Pembina kompetensi teknis kepegawaian di masing-masing unit kerjanya dan pembinaan kinerja seluruh stafnya,” ujarnya.

Oleh karenanya, Arif meminta pejabat struktural untuk dapat memperhatikan dua fungsi tersebut secara baik.

“Jadi jangan sampai ada yang tidak bertanggungjawab pada kemampuan teknis staf nya. Jangan sampai ada atasan yang membiarkan stafnya tidak masuk kantor lebih dari 1 hari tanpa ijin. Ini tidak boleh. Jadi mohon benar-benar diperhatikan,” pesan dia.

Ia beranggapan, kontrol tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan KPU. Sebaliknya, Arif mengatakan bahwa hal tersebut boleh saja diabaikan jika jajaran KPU menginginkan salah satu lembaga penyelenggara pemilu ini dipandang sebelah mata oleh pihak lain.

“Ini perlu apabila kita sama-sama ingin KPU ini menjadi lembaga yang lebih maju. Tapi kalau kita ingin KPU menjadi lembaga yang tidak membanggakan kita semua, ya diabaikan saja apabila ada staf-staf kita yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya,” tandas Arif.

Karena pentingnya fungsi pembinaan tersebut, Arif mengungkapkan, dirinya akan memberikan sanksi kepada pejabat struktural apabila para staf nya kedapatan melakukan tindakan indisipliner saat menjalankan tugas kedinasan.

"Konsekuensinya apabila ada staf yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka yang akan dikenai sanksi adalah atasan langsungnya," pungkas dia. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...