Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

KPI Sarankan KPU Agar Publikasikan Media Plan Kampanye

Tanggal : 15 Jun 2017 15:29:08 • Penulis : admin • Dibaca : 936 x


Jakarta, kpu.go.id – Untuk meningkatkan pengawasan dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penayangan iklan kampanye yang beredar di lembaga penyiaran, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Nuning Rodiyah menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengumumkan rencana penayangan iklan kampanye yang akan ditayangkan oleh media.

Nuning mengatakan publikasi itu bisa digunakan oleh KPI maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai rujukan untuk memberi sanksi kepada kontestan pemilihan maupun media apabila melakukan penayangan materi publikasi yang berbeda dengan yang sebelumnya telah direncanakan.
 
Hal tersebut disampaikan Nuning pada forum Evaluasi Kampanye Pilkada 2017, yang diikuti oleh 25 KPU provinsi, (15/6).

“Kami (KPI) memberikan masukan untuk KPU agar meng-upload media plan di website. Ditayangkan media mana saja, frekuensinya, berapa spot, dan sebagainya. Agar semua orang bisa mengakses. Pasang di TV ini jam sekian, jam sekian, berapa kali. Sehingga kami kasih info ini ke pemantau dan analis kami untuk ngecek jika ada perbedaan dan penambahan di luar yang dijadwalkan,” kata Nuning.

“Nah informasi itu akan menjadi input bagi kami, dan Bawaslu, KPU untuk melakukan teguran. Bisa menegur televisi, bisa menegur pasangan calon. Sehingga ke depan ini bisa diawasi dengan ketat,” lanjut dia.

Hal itu berkaca pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, di mana televisi tidak menayangkan iklan kampanye dari masing-masing pasangan calon dengan frekuensi yang sama.

“Karena temuan kami banyak, dan ini tidak hanya oleh salah satu stasiun TV. contohnya kemarin di salah satu TV penayangan iklan calon A 13 kali, calon B 7 kali, calon C 11 kali, ini kan sudah menyalahi aturan. Karena harusnya KPU itu pasangnya semua pasangan calon 7 kali,” lanjut Nuning.

Nuning mengindikasikan, perbedaan frekuensi penayangan iklan kampanye tersebut bisa dipengaruhi oleh kedekatan pasangan calon dengan kepemilikan media. Selain itu, Nuning juga berpendapat hal itu dipengaruhi oleh oknum yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada media, sehingga pihaknya mendapat porsi tambah.

“Penambahan frekuensi penayangan oleh oknum ini, bisa jadi oleh partai politik, bisa jadi tim sukses, bisa jadi TV yang bersangkutan. Ada permainan untuk nambah insert, lobi sama TV dan sebagainya, atau tim marketingnya TV main-main, bisa jadi juga karena TV yang punya afiliasi kepada pasangan calon tertentu, sehingga frekuensinya ditambahi sendiri,” ujar dia.

Untuk menjaga ketenangan suasana dalam penyelenggaraan pemilihan, Nuning meminta lembaga penyiaran untuk berkomitmen menjaga independensi, keberimbangan, non diskriminatif, serta proporsional sesuai kaidah dan prinsip jurnalistik.

“Untuk pemberitaan, kita meminta kepada lembaga penyiaran untuk komitmen menjaga independensi, menegakkan prinsip-prinsip jurnalistik, keberimbangan dan proporsional, dan tidak mendiskreditkan kelompok tertentu,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi mengatakan, media perlu diawasi dalam penayangan dan pemberitaan, khususnya saat momen penyelenggaraan pemilihan yang syarat dengan konflik kepentingan.

“Media ini sangat penting untuk kita awasi. Jika sudah memasuki pilkada, teman-teman media ini mulai mencoba untuk berselingkuh dengan kandidat, dengan kontestan, apakah itu pasangan calon, partai politik. Akhirnya apa yang menjadi ekspektasi masyarakat terkait dengan proses yang harusnya diedukasi oleh media itu tidak terjadi, yang ada keberpihakan,” kata Jimmy.

Jimmy menambahkan, seharusnya media menjadi bagian yang bisa memberikan pencerahan, sehingga dapat menurunkan tensi politik yang relatif meningkat pada saat penyelenggaraan pemilihan.

“Media-media profesional mestinya terikat dengan kode etik jurnalistik. Tapi justu orientasinya malah provokatif kepada masyarakat, bukan edukatif. Apa nilai yang diambil oleh masyarakat dengan hal-hal seperti ini? Ini kan pesta demokrasi, harusnya ini menjadi pesta yang dinikmati oleh semua orang. Bukan pesta ketakutan dengan pemberitaan seperti ini,” lanjut Jimmy.

Jimmy berpandangan, agar bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilihan, seluruh pihak yang terkait dengan pemilihan perlu berkonsolidasi dan bersama-sama mensosialisasikan praktek-praktek kampanye yang baik, beradab dan mencerahkan.

“ini harus menjadi kampanye yang masif. KPU, Bawaslu, pemerintah, KPI, dewan pers, media watch bagaimana caranya menyampaikan terus-menerus kepada masyarakat, misalnya ‘Anda ingin wakil rakyat dan pemimpin yang bersih dan berkualitas? Gunakan hak pilih secara tepat, Hindari isu SARA dan jaga ketertiban’. ini yang sama-sama dilakukan, muncul di koran, muncul juga di adlips radio, muncul juga di running text TV,” kata Jimmy. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...