Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

Siapkan Pilkada & Pemilu, KPU NTB Lakukan Sosialisasi E-Katalog & Sirup

Tanggal : 06 Jun 2017 12:21:56 • Penulis : admin • Dibaca : 2213 x


Mataram, kpu.go.id – Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 KPU Provinsi NTB menyelenggarakan sosialisasi e-Katalog dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Selasa (6/6) dengan peserta Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di 10 satker KPU Kab/Kota di wilayah Provinsi NTB.

Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Provinsi NTB, Hesty Rahayu ketika membuka kegiatan mengatakan e-Katalog dan SIRUP sangat penting mendapat perhatian terutama bagi PPK dan Pejabat Pengadaan. Sebab pengadaan perlengkapan pemungutan suara pilkada dan p[emilu nantinya sebagian besar akan diproses dengan e-Katalog.

Perkembangan terakhir dalam pengadaan barang keperluan pemilu telah muncul kebijakan baru dalam dalam pengadaan Logistik. Kita cukup beruntung, kebijakan baru pengadaan barang dan jasa yang menerapkan e-Katalog akan menjadikan pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan sederhana. Tentu hal ini juga akan lebih memberikan jaminan keamanan dalam proses Pengadaan barang dan jasa.

“e-Katalog ini adalah sistem pemesanan yang jika dibahasakan lebih sederhana seperti online shop dengan tujuan agar KPU dapat mengindentifikasi barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan, dengan jaminan bahwa penyedia barang dan jasa lebih dijamin kualitas perusahaannya,” kata Hesty Rahayu.

Menurutnya, didorongnya penggunaan e-Katalog, kerena penyedia dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu mempunyai spesifikasi barang jasa dan dukungannya sama yang dibutuhkan KPU. Dengan e-Katalog akan dapat memangkas mata rantai pengadaan barang dan jasa, di mana KPU dapat langsung berhubungan dengan penyedia pertamanya, sehingga mengurangi resiko dan kegagalan pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa sangat rawan dengan tindak pidana, mulai dari proses perencanaan hingga proses pemeliharaan aset. Dengan adanya e-Katalog ini paling tidak dapat menghindarkan pejabat pengadaan KPU dari oknum yang dapat merusak proses pengadaan ini.

Selain itu dengan e-Katalog dapat membantu KPU dalam memperoleh harga dan spesifikasi terbaik. Dengan demikian pejabat pengadaan sudah selesai dengan masalah profil penyedia, sehingga KPU tidak berurusan lagi dengan hal-hal seperti penyedia yang terkena black list.

Pada Pilkada serentak tahun 2017 yang lalu, lanjut Hesty, beberapa KPU provinsi dan kabupaten/kota sudah mampu melaksanakan pengadaan surat suara, segel, tinta, dan hologram melalui e-Katalog. Rencananya pada Pilkada 2018 mendatang, KPU telah mengusulkan tambahan katalog yakni kotak suara, bilik suara, formulir, bahan kampanye dan buku panduan PPK dan KPPS. Tentu semua ini akan sangat membatu dalam proses pengadaan barang dan jasa pilkada.

Sementara itu, Pengelola LPSE KPU RI, Fandu Dwi Okta Firawan yang menjadi narasumber memaparkan, bahwa target sosialisasi ini adalah mengetahui gambaran tentang e-Katalog.

“Target kita tidak tinggi-tinggi amat, yang terpenting kita paham dan mengetahui dulu tentang e-Katalog, karena ini merupakan mainan baru bagi KPU,” tuturnya.

Sebelum paham dengan e-Katalog, pejabat pengadaan harus paham dan mengetahui terlebih dahulu tentang SIRUP. Dalam suatu rangkaian pengadaan melalui e-Katalog harus didahului dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaannya (RUP) terlebih dahulu melalui SIRUP.

SIRUP menjadi wajib dilakukan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa baik melalui e-purchasing dan e-tendering. Banyak pejabat pengadaan KPU provinsi dan kabupaten/kota ketika menjalankan proses e-Katalognya menjadi tidak siap dikarenakan belum melaksanakan peng-input-an ke dalam SIRUP. Hal ini yang menjadi salah satu kendala di beberapa satker KPU pada Pilkada 2017 yang lalu.

“Jadi setiap satker yang akan melaksanakan pilkada harus segera meng-input SIRUP, tetapi bukan berarti yang tidak pilkada, tidak melaksanakan input SIRUP. Jadi kewajiban meng-input SIRUP harus dilaksanakan setiap tahun anggaran oleh seluruh satker KPU,” ungkap Fandu.

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...