Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu klik di sini Pemberian Penghargaan Bagi PNS klik disini Lelang Majalah Suara KPU klik disini Shortcourse India Pegawai KPU klik di sini  

Komisi 2 DPR RI Setujui Draf PKPU tentang Mutarlih Pilkada 2018

Tanggal : 07 Jun 2017 15:00:55 • Penulis : admin • Dibaca : 1382 x


Jakarta, kpu.go.id – Setelah sehari sebelumya, Selasa (6/6) Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, Komisi II DPR RI kembali menyetujui rancangan PKPU lainnya, yakni PKPU tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih (Mutarlih) Pilkada Tahun 2018, Rabu (7/6).

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy ketika memimpin rapat konsultasi yang dihadiri pula oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan.

“Baik, sudah bisa kita ambil kesimpulan, kita, Komisi II, Pemerintah, dan Bawaslu bisa menyetujui semua PKPU tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” kata Lukman.

Meski menyetujui rancangan PKPU tersebut, Lukman memberikan beberapa catatan mengenai PKPU yang telah disusun oleh KPU RI itu. Diantara catatan-catatan yang ada, Lukman Edy menginginkan KPU membuat pengaturan yang memuat norma pendataan daftar pemilih bilamana KTP elektronik sudah 100 persen dilaksanakan oleh pemerintah.

“Meminta kepada KPU untuk memuat norma tentang dalam hal KTP elektronik sudah dilakukan 100 persen oleh pemerintah maka bisa menjalankan sistem pendaftaran data pemilih berkelanjutan,” ujar Lukman.

Lukman mengatakan, dengan penggunaan basis data KTP elektronik dalam menyusun daftar pemilih, hal itu bisa meningkatkan efisiensi dalam penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU.

“Begitu pemerintah selesai 100 persen e-KTP, proses pemutakhiran data nya bisa dibuat sederhana. Nama peraturan dan cara nya terserah KPU, tapi kita sepakat kalau kita berhasil menyederhanakan sistem pendaftaran pemilih ini, maka ini signifikan untuk efisiensi,” lanjut Lukman.

Menanggapi isu efisiensi tersebut, Anggota KPU RI, Viryan mengatakan,bahwa sesungguhnya KPU telah membuat mekanisme untuk membuat penyusunan daftar pemilih lebih efisien melalui kegiatan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan, namun dalam peraturan mengenai penyusunan daftar pemilih yang saat ini berlaku, mekanisme yang berlaku hanya berbasis pada DPT pemilu atau pemilihan terakhir, dan DP4.

“Kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Namun ini belum masuk dalam undang-undang pemilihan. Kemarin waktu membahas ini kami ingin mengusulkan bagaimana pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tersebut bisa dicantumkan. Namun karena dalam undang-undang pemilihan tidak ada, dan hanya disebutkan berabasis DPT pemilu atau pemilihan terakhir, dan DP4, maka ini tidak kami masukkan. Nah kami berharap supaya pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan ini bisa dimasukkan,” terang Viryan.

Viryan mengatakan, jika mekanisme pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tersebut dapat berjalan lancar, ia mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2019 ada kemungkinan KPU tidak perlu lagi melakukan coklit terhadap data pemilih.

“Kami akan mengumumkan berapa jumlah pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan seluruh Indonesia. Tentu dengan banyak keterbatasan kami. Tapi ini adalah ikhtiar awal KPU untuk mengefisienkan pemilu kita ke depan. Kalau ini berjalan lancar, pada Pemilu 2019, KPU dimungkinkan tidak perlu menggunakan coklit,” papar Viryan. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...