Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu klik di sini Pemberian Penghargaan Bagi PNS klik disini Lelang Majalah Suara KPU klik disini Shortcourse India Pegawai KPU klik di sini  

Audiensi Dengan NEBE, KPU Jelaskan Mengapa Parpol Peserta Pemilu di Indonesia Jumlahnya Terbatas

Tanggal : 05 Jun 2017 16:31:49 • Penulis : admin • Dibaca : 815 x


Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pertemuan dengan para delegasi National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) untuk membahas tema-tema kepemiluan di Indonesia. Pada pertemuan di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor KPU RI, Menteng Jakarta tersebut, Anggota KPU RI memberikan penjelasan mengapa partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu) di Indonesia jumlahnya lebih sedikit dibanding parpol peserta pemilu di Ethiopia, Senin (5/6).

Ketua KPU RI, Arief Budiman menjelaskan, saat ini di Indonesia terdapat setidaknya 73 parpol. Namun tidak seluruhnya menjadi parpol peserta pemilu. Karena untuk bisa berpartisipasi sebagai peserta pemilu, parpol tersebut harus dapat memenuhi syarat-syarat tertentu.

“Sampai sekarang, kami memiliki 73 parpol. Tetapi tidak semuanya bisa berpartisipasi dalam pemilu. Karena jika mereka ingin berpartisipasi mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu,” terang Arief.

Dijelaskan oleh Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, salah satu penyebab mengapa parpol peserta pemilihan di Indonesia jumlahnya terbatas adalah karena parpol yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan harus memenuhi syarat yang cukup berat.

Pramono menambahkan, parpol yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus memiliki kantor dan kepengurusan baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, bahkan hingga tingkat kecamatan.

“Regulasi bagi parpol di Indonesia sekarang ini ketentuannya semakin ketat. Bagi yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus memiliki kantor resmi dan kepengurusannya di level nasional, memiliki kantor dan kepengurusannya sebanyak 100 persen di seluruh 34 provinsi di Indonesia, memiliki 75 persen kantor dan kepengurusan di setiap 514 kabupaten/kota, dan harus memiliki 50 persen kepengurusan di level kecamatan di Indonesia,” papar Pramono.

Pramono mengatakan, hal itulah yang membuat parpol peserta Pemilu 2014 lalu hanya diikuti oleh 15 parpol. 12 parpol tingkat nasional dan 3 parpol tingkat lokal (Aceh).

“Jadi ketentuannya sekarang semakin rumit dan ketat. Sehingga sekarang ini dibutuhkan upaya yang ekstra bagi partai politik untuk bisa berpartisipasi di dalam pemilihan di Indonesia. Itulah mengapa di 2014 hanya 15 partai politik yang berpartisipasi di pemilu,” lanjut Pramono.

Terkait keikutsertaan parpol tersebut pada pemilu tersebut, Arief mengatakan bahwa, jika parpol tersebut dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka parpol itu baru disebut sebagai parpol peserta pemilu, jika tidak, maka statusnya hanya sebagai parpol semata.

“Jika lolos partai politik itu bisa berpartisipasi dalam pemilu. Jika tidak status mereka hanya sebagai partai politik, bukan partai politik peserta pemilu,” tambah Arief.

Sementara itu, Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, mekanisme untuk menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia bukan perkara mudah. Ia mengatakan Indonesia pernah mengalami pergantian sistem sebelum diterapkannya sistem ambang batas parlemen bagi partai politik.

“Pada Pemilu Tahun 2004, ada yang namanya electoral threshold. Kemudian konsep ini berganti menjadi parliamentary threshold pada Pemilu 2009. Kami memiliki 48 parpol di Pemilu 1999, 2004 kita memiliki 24 parpol, dan pada 2014 kami memiliki 12 parpol (nasional) peserta pemilihan. Berdasarkan data ini sistem parliamentary threshold menjadi efektif untuk merampingkan jumlah partai politik peserta pemilihan, dan jumlah partai politik yang duduk di kursi parlemen,” tutur Hasyim.

Pada pertemuan tersebut, selain membahas isu-isu kepemiluan di Indonesia, para delegasi NEBE yang dipimpin oleh Ketua NEBE, Profesor Merga Bekana tersebut juga mengunjungi ruang operasional KPU untuk melihat cara kerja Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...