Surat Sekjen 1090 klik di sini Undangan 445 Raker klik di sini SE 515 Paslon Perseorangan Pemilihan 2018 klik di sini  Surat 504 Perkembangn NPHD klik di sini 

FGD Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017

Tanggal : 19 May 2017 17:24:13 • Penulis : admin • Dibaca : 1175 x


Purwokerto, kpu.go.id-Salah satu tahapan pemilihan umum (pemilu) yang krusial adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih. Sorotan masyarakat dan peserta pemilu yang muncul dari penyelenggaraan pemilihan umum adalah terkait dengan penyusunan daftar pemilih seperti tingkat validitas data pemilih, banyaknya pemilih tambahan yang tidak masuk tercantum dalam daftar pemilih ataupun pemilih pindahan antar daerah yang belum dilakukan sinkronisasi sehingga muncul sebagai pemilih ganda.

Hal ini menjadi dasar pembahasan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema  “Dinamika Regulasi Teknis Mutarlih, menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Nasional Serentak Tahun 2019” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Jum’at (19/5).

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dindukcapil Kabupaten Banyumas, Lily Listiani menyampaikan bahwa tujuan administasi kependudukan adalah terciptanya tertib database kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta, Catatan Sipil, dan lain-lain). Sebab dengan tertibnya data kependudukan maka Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) yang diserahkan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk kemudian digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi valid.

Hal yang menjadi kendala mengenai administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Banyumas antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik karena adanya kekurangan blangko E-KTP. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, instansi yang berhak mengeluarkan surat keterangan domisili adalah Kantor Dindukcapil Kabupaten bagi warga yang belum memiliki KTP Elektronik, yang merupakan salah satu syarat penting agar terdaftar sebagai pemilih pada pemilu.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti, menyampaikan masalah pemutakhiran yang terjadi selama pilkada serentak tahun 2017, yang diikuti oleh 7 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perubahan peraturan pada pilkada serentak 2017 adalah sumber data pemutakhiran mengunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir sebagai sumber data utama dan DP4 sebagai data sekunder (referensi) dan jenis identitas kependudukan mengunakan KTP Elektronik atau surat keterangan dari Dindukcapil. Permasalahan yang dihadapi saat pemutakhiran pada pilkada serentak 2017 adalah banyaknya pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik setelah ditetapkannya Data Pemilih Sementara (DPS). Konsekuensinya, KPU sebagai penanggungjawab kegiatan penyusunan daftar pemilih melakukan koordinasi dengan Dindukcapil Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bertempat di Aula KPU Kabupaten Banyumas, kegiatan FGD dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas Unggul Warsiadi dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Banyumas dan Anggota KPU Kabupaten Purbalinga dan diikuti oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, perwakilan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, perwakilan Camat dan Kepala Desa / Kelurahan, serta perwakilan Anggota PPK Divisi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2014.
Dari hasil diskusi pada acara tersebut diharapkan KPU Kabupaten Banyumas dan Dindukcapil Kabupaten Banyumas dapat mengintensifkan komunikasi dan kerjasama untuk bersama-sama menyusun data pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Nasional Serentak 2019, sehingga tersusun sebuah daftar pemilih yang valid dan mutakhir. (Baroto/Sari)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...