Hasil Tes Alih Status bagi PNS Dipekerjakan Klik Disini Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu klik di sini Pemberian Penghargaan Bagi PNS klik disini Lelang Majalah Suara KPU klik disini

Tahapan Awal PEMILU 2019 di mulai KPU NTB Laksanakan Bimtek SIPOL

Tanggal : 17 May 2017 22:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1785 x


Lombok Barat, kpu.go.id-Tahapan awal Pemilu 2019 segera dimulai. Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan persiapan dini, khususnya dalam menghadapi verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019. KPU NTB melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan dan bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan peserta Anggota Divisi Hukum, Kasubbag Hukum, dan operator SIPOL KPU Kab/Kota se-NTB, yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 15 sampai 17 Mei 2017, bertempat di Senggigi Lombok Barat.

Dalam sambutan pembukannya, Ketua KPU Prov  NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 akan berlangsung pada bulan Oktober 2017 hingga bulan Februari 2018. Sedangkan penetapan peserta pemilu dan sengketa pada bulan Maret - April 2018.

Pada bulan Mei 2017 ini KPU Kab/Kota se-NTB sudah harus membuat standard operating procedure (SOP) tentang pelayanan helpdesk SIPOL, dengan tujuan untuk mengatur tatacara pendampingan aplikasi SIPOL kepada partai politik peserta pemilu.

"Saat ini konstruksi SIPOL yang dibangun oleh KPU adalah syarat wajib bagi setiap parpol calon peserta pemilu 2019. Jadi kalau tidak pakai SIPOL maka tidak dianggap mendaftar sebagai peserta pemilu", kata Lalu Aksar.

Keberadaan SIPOL sangat penting bagi KPU, karena selain dapat mempermudah kerja-kerja verifikasi partai politik, SIPOL diharapkan dapat membangun akuntabilitas dan transparansi partai politik.

Menurutnya, hal-hal yang harus diperhatikan oleh partai politik pada saat tahapan verikasi partai politik, pertama adalah 30% keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan; kedua, status kepemilikan kantor partai politik, apakah sewa, pinjam pakai ataukah milik pribadi; dan yang ketiga terkait dengan jumlah keanggotaan partai.

Lalu Aksar mengingatkan KPU Kab/Kota untuk serius menindaklanjuti hasil bimtek dengan mentransfer ilmu dan skil kepada seluruh jajaran komisoner dan sekretariat serta membentuk helpdesk SIPOL untuk melayani konsultasi partai politik.

Sementara Ketua Divisi Hukum KPU Prov NTB H. Ilyas Sarbini mengungkapkan, dalam mamahami SIPOL, hendaknya ada kesatuan pemahaman dari KPU Prov hingga KPU Kab/Kota dalam proses verifikasi parpol. “Apa yang dipahami oleh Komisioner harus dipahami juga oleh Sekretariat KPU Prov dan Kab/Kota,” pesannya

KPU RI telah menyosialisasikan SIPOL dengan tipe pengguna partai politik kepada seluruh partai politik yang terdaftar hingga saat ini. SIPOL adalah alat bantu untuk mempermudah kerja KPU. “Melalui SIPOL ini KPU akan membimbing partai politik dalam pemenuhan kewajibannya terhadap SIPOL, karena SIPOL ini sifatnya wajib bagi calon peserta pemilu,” kata Ilyas.

Dengan SIPOL akan diverifikasi tiga jenis partai politik yaitu, parpol yang sesuai dengan ambang batas; parpol yang belum sesuai ambang batas; dan parpol baru yang telah mengantongi SK Kemenkumham. Tujuan dari verifikasi tersebut untuk menguji kelengkapan administrasi parpol, sah atau tidaknya parpol, dan kebenaran administrasi parpol.

Karenanya ia berharap agar KPU Kab/Kota se NTB mampu membimbing setiap partai politik yang berkonsultasi secara cepat, mudah dan sederhana sesuai dengan SOP serta dibuktikan dengan berita acara konsultasi yang ditandatangini bersama oleh partai politik dan helpdek SIPOL.

Ilyas menjelaskan, SIPOL berisi enam elemen yaitu: profil partai politik; keanggotaan partai politik; pengurus partai politik; kepengurusan partai politik; kantor partai politik; dan cek kegandaan.

Ia juga menyoroti isu 30 persen keterwakilan perempuan yang menjadi polemik pada tahun 2012 yang lalu, akan dipertegas kembali dalam struktur kepengurusan partai politik diberbagai level secara nasional dalam Peraturan KPU nantinya. Sebagai fasilitator dalam bimtek ini, dari Biro Hukum KPU RI dan Tim IT Univeritas Indonesia.


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...