SE 3 Apel Pagi Selama Ramadhan 2017 klik di sini SE 383 Jam Kerja Bulan Ramadhan klik di sini Pengumuman 567 Hasil Seleksi Auditor klik disini

RPP dan Penguatan Bangunan Demokrasi

Tanggal : 18 May 2017 16:02:45 • Penulis : admin • Dibaca : 433 x


Padang, kpu.go.id - Kedaulatan rakyat tidak saja menghendaki kekuasaan yang tertinggi pada rakyat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara bermusyawarah, melainkan menghendaki juga tanggung jawab rakyat yang seukuran dengan kekuasaan yang dilakukan itu.

Ucapan Muhammad Hatta dalam pidato peringatan dua tahun kemerdekaan RI 70 tahun lalu itu masih sangat relevan hingga saat ini. Sistem politik demokrasi tidak saja menghendaki tanggung jawab wakil rakyat atau pemimpin tetapi rakyat juga turut bertanggung jawab atas pilihan-pilihan politiknya.

Rakyat atau pemilih yang bertanggung jawab hanya bisa dilahirkan dari sebuah proses panjang bernama sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pada titik inilah keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang digagas oleh KPU sejak tahum 2015 menemukan relevansinya sebagai wadah untuk mengedukasi pemilih.

Ketua KPU RI Arief Budiman ketika meresmikan RPP KPU Provinsi Sumatera Barat, Kamis (18/5) mengatakan keberadaan RPP diharapkan dapat membuat makin banyak orang yang tertarik dengan pemilu. "Kalau sudah tertarik dengan pemilu, harapan kita mereka mau menggunakan hak pilihnya," kata Arief.

Meskipun sudah ada RPP, KPU bukan berarti bersifat pasif. KPU harus tetap aktif dan membangun komunikasi yang dialogis dengan pemilih. Ada dua pola yang digunakan untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pertama ; publik yang datang dan belajar pemilu di RPP. Kedua ; KPU yang keluar dan datang ke tempat-tempat publik.

Pemilih pemula dan pra pemilih adalah sasaran utama sosialisasi. KPU terus menyempurnakan konsep dan program sosialisasi serta pendidikan pemilih berkelanjutan. "Kita harapkan KPU di daerah bisa menyusun jadwal setiap minggu untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah," ujarnya.

Hingga saat ini telah terbentuk RPP di 34 provinsi dan 301 kabupaten/kota. KPU RI menargetkan hingga tahun 2019, RPP sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

Amnasmen menegaskan komitmen KPU Sumatera Barat menjadikan RPP lebih hidup dan dinamis dalam mengedukasi pemilih. "Ini bukan sekadar rumah yang berisi data dan dokumentasi tentang siklus pemilu. Kita akan berbuat lebih jauh untuk menjangkau pemilih agar mereka teredukasi. Target kita bukan sekadar meningkatkan partisipasi pemilih tetapi kualitas partisipasi juga," ujarnya.

Bagi warga Sumatera Barat demokrasi bukan barang baru. Demokrasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minang yang terefleksi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan baik di tingkat keluarga, suku, kaum, nagari dan masyarakat secara luas. "Perdebatan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan sudah lumrah dan dan menjadi bagian dari kehidupan orang Minang," kata Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat Jefrinal Arifin yang turut hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam peresmian RPP tersebut.

Ada satu pepatah Minangkabau yang menggambarkan begitu kuatnya tradisi musyawarah dan mufakat dalam menata kehidupan. Basilang Kayu dalam Tungku. Disinan Api Mangko Hiduik (bersilang kayu dalam tungku, di situ api dapat hidup).

Kayu bakar yang saling silang dalam tungku menggambarkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Nyala api menggambarkan kuatnya dinamika dan dialektika dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Periuk yang isinya telah dimasak merupakan keputusan yang diambil secara musyawarah dan mufakat setelah melalui perdebatan yang sengit.

Dewasa Berdemokrasi

Deputi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Andrian Habibi mengatakan RPP penting sebagai tempat belajar bagi rakyat untuk mendalami dan memahami proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga, pemilih mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang kepemiluan dan bangunan demokrasi Indonesia. "Ini akan membuat pemilih menjadi lebih dewasa berdemokrasi" ujar Andri.

RPP lanjut Andri dapat menjadi rumah klarifikasi terkait informasi-informasi kepemilaun yang bersifat hoax. "Patut diapresiasi sebagai ikhtiar KPU dalam meningkatkan kualitas pemilih sekaligus menjadi filterisasi pemberitaan atau isu yang hanya meresahkan masyarakat," kata Andri.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan RPP Andri menyarankan KPU membangun kerja sama dengan universitas, sekolah, media massa dan pemantau pemilu. "Media massa misalnya kita dorong agar menyediakan rubrik resensi buku-buku kepemiluan yang ada di RPP untuk mendorong minat baca pemilih terhadap isu-isu kepemiluan dan demokrasi," ujarnya.

KPU juga penting membangun komunikasi dan kerja sama dengan sekolah agar siswa dapat belajar pemilu di RPP. "Itu bisa dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler dalam upaya mengisi pengetahuan pemilih pemula," kata Andri. Selama ini, lanjut Andri, pemilih pemula diasumsikan menggunakan hak pilih atas dasar suka atau tidak dan atas dasar arahan keluarga atau lingkungan. Melalui RPP, pemilih pemula tidak saja menjadi cerdas dan rasional tetapi sekaligus menjadi agen sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

KPU Sumbar perlu menyiapkan sumber daya manusia yang fokus menyusun dan menjalankan program pendidikan pemilih melalui RPP. "Jangan sampai RPP ada, tetapi tidak ada petugas yang fokus mengelola program pendidikan pemilih melalui RPP," ujarnya. (Geb. Foto Arf/Humas KPU)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...