Hasil Tes Alih Status bagi PNS Dipekerjakan Klik Disini Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu klik di sini Pemberian Penghargaan Bagi PNS klik disini Lelang Majalah Suara KPU klik disini

KPU Rancang PKPU Manajemen SDM

Tanggal : 09 May 2017 12:34:09 • Penulis : admin • Dibaca : 1520 x


Jakata, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah merancang Peraturan KPU (PKPU) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Peraturan tersebut akan mengatur dua bagian, yaitu manajemen SDM bagian Komisioner KPU dan bagian Kesekretariatan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya.

Selama ini, peraturan yang mengatur dua bagian tersebut tidak ada, dan peraturan untuk PNS di KPU juga masih parsial. Persiapan peraturan tersebut masih didasarkan pada aturan yang lama, sehingga begitu ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang telah terbit, maka KPU akan menyesuaikannya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI Lucky Firnandi Marjanto pada kegiatan Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, Selasa (9/5) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI.

“Kebutuhan kebijakan ini harus cepat, karena dalam PP yang baru ini pasti akan ada turunannya, misalnya peraturan presiden atau peraturan menteri, sehingga ini juga menjadi bagian dari Setjen KPU sejauh mana bisa melaksanakan jga,” tutur Lucky di hadapan pejabat dan staf d lingkngan Setjen KPU RI.

Lucky juga menambahkan, KPU menginginkan adanya jabatan fungsional tata kelola pemilu. Selain itu, diharapkan ke depan pada setiap satuan kerja (satker) terutama di daerah memiliki minimal satu fungsional, seperti analis kepegawaian atau pranata komputer.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Aba Subagja dalam sosialisasinya menyampaikan bahwa PP 11 Tahun 2017 tersebut memuat 15 bab dan 364 pasal.

Bab dan pasal tersebut tersebut antara lain tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi dan SIM karier, penilaian kinerja dan disiplin, pemberhentian, cuti, perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, penggajian, tunjangan, dan fasilitas, serta ketentuan lain yang menyangkut manajemen PNS.

“Terkait pengembangan karier dan kompetensi, setiap lembaga ada sistem karier yang nasional dan instansional. Sehingga nantinya PNS tidak harus di pusat atau daerah terus menerus, tetapi bisa dipindah-pindahkan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi menjadi ranah LAN,” papar Aba.

Aba juga menjelaskan terkait pemberhentian, misalnya soal penggunaan ijazah palsu yang bisa diberhentikan dan dikenakan pidana, karena pemalsuan dokumen. Ijazah palsu ini kategorinya ada tiga, yaitu ijazah palsu dari percetakan dengan mengatasnamakan perguruan tinggi, ijazah asli tetapi tidak pernah kuliah, dan kuliah tetapi perguruan tingginya tidak diakui.

Selain itu, Aba juga menyoroti pentingnya jabatan fungsional di lembaga. Selain kebutuhan untuk lembaga tersebut, pejabat yang memegang jabatan eselon dua ke atas, seharusnya fungsional terlebih dahulu. Hal ini terkait level jabatan, sehingga pada saat nanti tidak menjabat lagi, tidak langsung jatuh levelnya ke staf pelaksana, tetapi tetap ke fungsional tersebut. (Arf/red. Foto KPU/Arf/Humas)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...