Surat Sekjen 1090 klik di sini Undangan 445 Raker klik di sini SE 515 Paslon Perseorangan Pemilihan 2018 klik di sini  Surat 504 Perkembangn NPHD klik di sini 

Penetapan Paslon Terpilih dan Sikap Demokrasi Terpuji

Tanggal : 03 May 2017 12:56:59 • Penulis : admin • Dibaca : 505 x


Tulisan oleh : 
PRATAMA 
(Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Banyuasin telah melaksanakan Tahapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017, pada tanggal 23 Februari 2017. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka ini sesuai Jadwal Tahapan dan Program yang diatur pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Produk yang dihasilkan dari Rapat Pleno Terbuka ini adalah suatu angka yang memastikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan mana yang memperoleh suara rakyat terbanyak, yang dihitung secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 1.464 TPS yang berada di 13 Kelurahan dan 227 Desa, kemudian direkapitulasi di tingkat 14 Kecamatan, sampai terakhir direkapitulasi di KPU Musi Banyuasin. Tiga jenjang penghitungan dan rekapitulasi ini diatur oleh KPU RI dan Pembuat Undang-undang sebagai prosedur terbaik untuk memperoleh angka hasil Pemungutan Suara yang realistis.

Pada setiap rapat pleno terbuka di setiap jenjang, KPU Musi Banyuasin memenuhi regulasi untuk mengundang sejumlah pemangku kepentingan, demi melaksanakan prosedur penghitungan maupun demi menyaksikan prosedur penghitungan. Mengundang para stakeholder ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan kebenaran kinerja penyelenggara di setiap jenjang. 

Rapat pleno terbuka di setiap jenjang juga menjadi arena diskusi bahkan menjadi perdebatan, karena KPU Musi Banyuasin memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh masyarakat, untuk menyikapi proses yang dikerjakan oleh penyelenggara supaya tidak ada satu pihak pun yang dirugikan secara konstitusional.

Tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara ini berlangsung di jenjang TPS di seluruh Musi Banyuasin mulai pukul 13.00 WIB pada Hari-H pemungutan suara dan diselesaikan 26 jam kemudian secara simultan, sehingga KPU Musi Banyuasin dicatat oleh KPU RI sebagai penyelenggara scan hasil tercepat ke-8. Kinerja ini akan diuji melalui rangkaian proses tahapan selanjutnya, yang dimulai pada saat sejumlah saksi paslon menyatakan tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat TPS, suatu kondisi yang memang dapat diterima, karena tercantum dalam regulasi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016.

Maka Penyelenggara di TPS harus tetap mematuhi regulasi mengenai tata cara Penetapan Hasil Pemilihan di tingkat TPS. Harus dicari solusi yang paling konstitusional dan tidak merugikan pihak manapun. Para Penyelenggara saling berkomunikasi antar jenjang KPPS-PPS-PPK-KPU, saling menelaah poin aturan yang harus diterapkan pada situasi tersebut, kemudian mengeksekusi tanpa keraguan. Spirit kinerja seperti inilah yang ditunjukkan secara konsisten oleh penyelenggara, menunjukkan kualitas penegak demokrasi yang berwibawa dan tangguh.

Namun ujian masih menanti KPU Musi Banyuasin di tahapan rekapitulasi, tanggal 23 Februari 2017 tersebut. Ternyata Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 hadir dalam rapat pleno terbuka itu dan kemudian menyatakan tidak bersedia mengikuti rapat hingga tuntas, karena tuntutannya tidak mampu dipenuhi oleh KPU Musi Banyuasin. Pada rapat pleno terbuka itu, di hadapan seluruh peserta rapat, Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 menyampaikan tuntutan supaya KPU Musi Banyuasin menghadirkan tiga orang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan, yang diduga melakukan tindakan politik praktis yang tidak netral dan tidak etis selama tahapan kampanye.

Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 menuntut kepada KPU Musi Banyuasin untuk menghadirkan ketiga ASN tersebut supaya dapat diadili secara terbuka pada saat itu juga di tengah rapat pleno tersebut. KPU Musi Banyuasin terpaksa menolak tuntutan tersebut, karena bukan tugas maupun fungsi KPU Musi Banyuasin untuk memenuhi tuntutan yang seperti demikian. Sehingga Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 menolak melanjutkan hadir dalam rapat pleno terbuka, kemudian keluar dari ruangan rapat pleno terbuka tersebut.

Postur penolakan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 ini telah ditunjukkan secara bertahap di tingkat saksi paslon TPS, di tingkat rapat pleno KPPS. Juga diterapkan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di PPK. Sehingga kemudian puncaknya disaksikan pada rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten tersebut. Suatu postur yang menunjukkan pemahaman demokrasi dan kedewasaan berpolitik memang semakin matang di Kabupaten Musi Banyuasin. Analisis ini tidak mungkin muncul apabila yang ditunjukkan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 adalah berupa emosi kemarahan atau emosi kesedihan semata. Yang ditunjukkan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 justru sikap pelaku politik demokratis yang mengakui dan menjunjung hak konstitusi setiap orang, terutama hak konstitusi para rival politiknya.

Bahkan faktor angka penghitungan perolehan suara, juga faktor sebaran perolehan suara, serta faktor suara sah/tidak sah yang diperoleh Paslon Nomor 2 telah menunjukkan warna kedewasaan masyarakat pemilik suara di Musi Banyuasin. Hasil akhir Rekapitulasi sebesar 58.244 suara (21,49%), adalah angka yang jauh lebih besar daripada jumlah Pernyataan Dukungan bagi Paslon Perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan) sebesar 40.983 dukungan yang ditetapkan KPU Musi Banyuasin pada tanggal 10 September 2016. Juga sebaran perolehan suara yang bahkan meliputi Kecamatan Lalan sebanyak 2.057 suara, walaupun Kecamatan Lalan tidak termasuk dalam data BA.7-KWK Perseorangan di atas.

Realitas demokrasi ini harus dimaknai bahwa masyarakat Musi Banyuasin siap dan mampu melakukan kegiatan politik secara demokratis di setiap jenjang. Secara demokratis dan sehat emosi, tidak hanya karena iming-iming money politics, melainkan karena akal sehat dan hati nurani. Jelas sekali situasi ini tercipta karena para Pasangan Calon Peserta Pemilihan Nomor 1 dan Nomor 2, telah menunjukkan kualitas serta energi persaingan yang sama hebatnya. Bahkan sebagai Paslon Perseorangan, Paslon Nomor 2 berhasil meningkatkan kepercayaan publik bahwa hukum bisa ditegakkan di Bumi Serasan Sekate. Perjuangan dan dinamika hukum yang dihadirkan, secara memuaskan telah menambah perbendaharaan sejarah yang sangat penting bagi database hukum dan kesadaran hukum KPU Musi Banyuasin. 

Sekelumit kajian di atas adalah tentang proses yang mengawali Tahapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017, mulai dari rapat pleno di jenjang TPS sampai menjadi produk hukum KPU Musi Banyuasin yang inkracht van gewijsde tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2017.

Semoga para pembaca dan pelaku yang menjadi stakeholder dapat memberikan masukan kepada KPU Musi Banyuasin untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Musi Banyuasin khususnya. Demi jihad kita mengurangi dan berusaha menghapus perilaku money politics, black campaign, atau negative campaign, atau tindakan melanggar kesepakatan netralitas, hanya karena nafsu politik untuk memenangkan suara rakyat.

Sehingga Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 dapat menjadi contoh teladan betapa kehidupan demokrasi akan semakin sehat dan indah jika para pemain politik kunci yang terlibat mau menunjukkan sikap menyampaikan tentang kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling menasihati dengan penuh kasih sayang (Watawa saubil haq watawa saubis sabr watawa saubil marhamah). Semoga Allah SWT memberikan pahala terbaik kepada kita semua. Wallahu’alam bisshawab.

Post Terkait

  • Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Menikmati Perkuliahan Di UNPAD
    Tanggal : 2017-04-12 11:13:13

    Tidak terasa waktu begitu cepat, para pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) penerima beasiswa tata kelola pemilu ...Selengkapnya...


  • Rekayasa Sistem Pemilu
    Tanggal : 2017-03-30 09:57:57

    Pemilihan sistem pemilu menyongsong pemilihan umum serentak Tahun 2019 harus didasarkan pada studi empiris dari pemilu ke pemilu. Problem selanjutnya adalah penentuan varian sistem proporsional yang akan digunakan. Dalam penentuan varian tersebut, tentu saja harus dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden karena ...Selengkapnya...


  • Semangat Layani Publik dari PPID KPU Kabupaten Klaten
    Tanggal : 2017-02-24 17:03:05

    Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ...Selengkapnya...


  • Pertarungan Pilkada 2017
    Tanggal : 2017-01-09 14:07:49

    Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tahun 2017 akan dilaksanakan secara langsung dan serentak (rabu tanggal 15 Februari 2017) ...Selengkapnya...


  • Kekosongan Itu Masih Ada (Tinjauan UU Nomor 10 Tahun 2016)
    Tanggal : 2017-01-04 08:42:43

    Pemilihan Walikota dan Walikota Pematang Siantar susulan telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 yang lalu dengan sukses aman dan tertib. Sebagaimana diketahui Kota Pematang Siantar adalah salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang ditunda pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...