Revisi Und Bimtek klik di sini Seleksi Terbuka Eselon IIb klik di sini SE 591 RPP klik di sini Und 556 Rakornas klik di sini SE 1166 Lap Website klik di sini 

Lebih Dari 80 Persen Satker KPU Gunakan E-Katalog Pada Pilkada 2017

Tanggal : 18 Apr 2017 16:03:26 • Penulis : admin • Dibaca : 1396 x


Jakarta, kpu.go.id – Dalam rapat kerja antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2017, Ketua KPU RI, Arief Budiman menerangkan, e-katalog yang digunakan oleh seluruh satuan kerja (satker) KPU dalam Pilkada 2017 lebih dari 80 persen, Selasa (18/4).

E-katalog tersebut digunakan untuk pengadaan alat-alat kelengkapan Pilkada 2017, diantaranya, surat suara, tinta sidik jari, segel, serta hologram.

"Prosentase satker yang menggunakan e-katalog, untuk pengadaan surat suara 87 persen itu pakai e-katalog, hanya 13 persen saja yang menggunakan metode pengadaan lain. Jadi tetap e-procurement, tapi barang-barangnya belum dibeli melalui e-katalog. Pengadaan tinta sidik jari sudah 81 persen pakai e-katalog, segel 86 persen, hologram 81 persen,” jelas Arief di Hotel Ayana, Jakarta.

Arief menjelaskan, penggunaan e-katalog dapat menekan harga pengadaan alat kelengkapan Pilkada 2017. Ia mencontohkan, KPU hanya mengeluarkan biaya Rp. 75 untuk satu lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

“Jadi 4 item dalam kebutuhan pemilihan kepala daerah itu sudah dilakukan pengadaannya melalui e-katalog. Sehingga harganya bisa menjadi sangat murah. Contohnya Pilkada DKI (Jakarta) surat suara itu harganya hanya 75 rupiah satu lembar,” terang Arief.

Sebelum menggunakan e-katalog, Arief menceritakan bahwa pengadaan satu lembar surat suara di daerah Jawa bisa mencapai Rp 300.

“Pemilukada sebelumnya, pengalaman kami itu di beberapa daerah Jawa harga surat suara bisa sampai 200, 300 per lembar. Sementara sekarang hanya 75 per lembar, jauh lebih murah,” lanjut dia.

Namun harga tersebut tidak berlaku bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan biaya distribusi yang besar. Arief menjelaskan, pengadaan surat suara di daerah Papua bisa mencapai Rp. 1.600.

“Kecuali yang di luar Jawa. Di Papua itu bisa sampai 1.500, 1.600 karena biaya distribusi yang mahal,” katanya.

Karena dinilai efektif, Arief mengutarakan bahwa KPU akan menambahkan 4 alat-alat kebutuhan pemilihan lainnya ke dalam e-katalog, seperti kotak suara, bilik suara, alat coblos, dan alas coblos.

“Ke depan kita mau memasukkan lagi item lain yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan ke dalam e-katalog. Misalnya kotak suara, bilik suara, alat coblos, alat coblos ini sedang dalam proses,” papar Arief. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Post Terkait

  • SIPOL Wujudkan Kesamaan Data di KPU, Bawaslu, dan Parpol
    Tanggal : 2017-10-24 17:36:30

    Pada pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memanfaatkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan tujuan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan parpol ...Selengkapnya...


  • KPU Akan Susun Kebijakan Untuk Pemerataan Anggaran
    Tanggal : 2017-10-23 23:33:38

    Setelah melakukan sinkronisasi tersebut, Pramono mengatakan, KPU akan menyusun kebijakan untuk mengalihkan 10 persen anggaran dari daerah yang akan melaksanakan pilkada, ke daerah yang pada tahun 2018 tidak melaksanakan pilkada. ...Selengkapnya...


  • KPU Harus Buat Perencanaan Dengan Cermat
    Tanggal : 2017-10-23 23:32:02

    Senada dengan Arief, Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU perlu melakukan perencanaan anggaran dengan cermat, dan tidak menganggap enteng tahap perencanaan anggaran terebut. Karena menurutnya, keberhasilan pemilihan diawali ...Selengkapnya...


  • Sukses Pemilu Harus Ada Quality Control
    Tanggal : 2017-10-23 23:15:00

    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi Hukum dan Pengawasan, Hasyim Asy’ari dalam sambutan acara Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah ...Selengkapnya...


  • Dana Hibah Pemda Menjadi APBN di DIPA KPU
    Tanggal : 2017-10-23 23:11:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...