Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

Segera Pilih Anggota KPU

Tanggal : 14 Mar 2017 08:37:36 • Penulis : admin • Dibaca : 1434 x


JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi II untuk segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau yang biasa disebut fit and proper test kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal tersebut disampaikan dirinya karena menurut Titi, masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017 akan segera berakhir pada 12 April 2017.

“Padahal, nama 14 calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu periode 2017-2022 sudah diserahkan oleh Presiden kepada DPR pada pertengahan Februari 2017 yang lalu,” kata Titi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/3). Titi menuturkan banyaknya agenda politik dan pemilu yang akan dihadapi, seharusnya Komisi II DPR dapat segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu karena transisi dan keberlanjutan kelembagaan KPU dan Bawaslu adalah salah satu kunci sukses dan tantangan, agar Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak untuk pertama kalinya berjalan dengan jurdil dan demokratis.

Jika tidak, dikhawatirkan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 akan mengalami kesulitan dalam hal transisi bila proses uji kelayakan dan kepatutan berhimpitan dengan tenggat berakhirnya masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 pada 12 April. “Apalagi, secara teknis, tidak ada hal yang menghambat Komisi II DPR untuk bisa melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Juri Ardiantoro, mengatakan pihaknya mengharapkan proses uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPU dapat segera dilaksanakan. “Sebaiknya segera saja fit and proper test. Sebab, sesuai dengan jadwal, masa jabatan kami akan berakhir pada 12 April,” ujar Juri saat dihubungi di Jakarta. Menurutnya aturan yang baku sudah menetapkan masa tenggat waktu penerimaan nama calon komisioner oleh DPR dari Presiden Joko Widodo.

Karenanya, hingga saat ini KPU masih menanti ditetapkannya jadwal uji kelayakan dan kepatutan itu. Namun bilamana DPR belum juga menjadwalkan, maka pihaknya akan menyerahkan semua proses yang ada kepada pemerintah. “Itu tergantung kebijakan DPR dan pemerintah, apakah mereka punya kebijakan lain dari sistem saat ini atau seperti apa,” paparnya.

Usai Reses


Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan dan uji kelayakan kepatutan usai masa reses ini. Dirinya mengaku telah menerima 14 nama calon anggota KPU dan Bawaslu dari pemerintah. “Kami akan membahas, tetapi setelah reses kami akan bahas,” kata Ketua Komisi II, Zainudin Amali, di Jakarta.

Dia mengatakan, sebelum membahas 14 calon KPU dan Bawaslu tersebut, Komisi II DPR terlebih dulu akan mengundang panitia seleksi guna mendapatkan penjelasan terkait alasan mereka dapat meloloskan sejumlah nama-nama tersebut. “Untuk anggota baru KPU dan Bawaslu kami DPR juga menghormati sikap pemerintah dan Pansel, tapi saya ingin tegaskan juga pemerintah dan pansel hormati sikap DPR.

Kami ingin pemerintah dan Pansel mengklarifikasi namanama yang diajukan dan kami juga ingin memastikan kenapa nama-nama 14 anggota KPU dan 10 anggota Bawaslu ini dihadirkan,” pungkasnya. Dirinya menilai pemerintah dan pansel telah mengesampingkan DPR dalam hal penentuan calon anggota KPU dan Bawaslu. Lalu seakan-akan memaksa DPR tanpa memperhatikan prosedur yang sudah berlaku selama ini. fan/AR-3 Sumber: Koran Jakarta

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...