Undangan 202  Penghargaan  Pemenang Jurnalistik klik disini Pengusulan Penerima Lysa klik disini Pengumuman 01 Seleksi Pejabat Eselon II klik disini 

Penggugat Pilkada Lengkapi Berkas

Tanggal : 07 Mar 2017 00:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 267 x


JAKARTA – Pasangan calon (paslon) kepala daerah yang mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) masih punya waktu untuk melengkapi berkas perkara. Meski ada yang tidak memenuhi ambang batas selisih suara, mereka tetap berharap perkara tersebut masuk sidang pemeriksaan.

Hingga kemarin (6/3), para pemohon gugatan sengketa yang diwakili kuasa hukum masih berbondong-bondong datang ke gedung MK. Mereka menyerahkan berkas yang belum lengkap. Setelah berkas dilengkapi, mereka pun mendapatkan akta permohonan lengkap (APL). Namun, ada pula yang harus datang lagi untuk menyempurnakan berkas yang kurang.

Salah satu pemohon gugatan sengketa pilkada yang kemarin diwakili kuasa hukumnya untuk melengkapi berkas adalah paslon bupati dan wakil bupati Aceh Singkil Safriadi Manik-Sariman. Samsudin, kuasa hukum paslon nomor urut 1 itu, mengatakan bahwa pihaknya sudah melengkapi berkas. Menurut dia, berkas laporan kliennya sudah lengkap. ”Ini kami sudah dapat APL,” ucap dia sembari menunjukkan kertas yang berisi keterangan lengkap dari MK.

Menurut dia, kliennya mengajukan gugatan karena ada beberapa pelanggaran dan kecurangan selama pencoblosan. Misalnya, papar dia, penggelembungan surat suara serta rekapitulasi suara yang dilakukan dalam keadaan hujan deras dan lampu mati. ”Seharusnya rekapitulasi tidak boleh dilakukan dalam keadaan lampu mati. Kan nggak bisa dilihat,” terang dia setelah melengkapi berkas kemarin.

Selain itu, banyak pemilih yang mencoblos dua kali. Juga, banyak C-1 yang dicoret petugas TPS. Mereka beralasan khilaf saat mencoret C-1. Tentu, menurut dia, alasan itu tidak bisa diterima. ”Pencoretan itu pasti dilakukan dengan sengaja,” ucap dia.

Terkait dengan syarat ambang batas selisih suara, Samsudin menyatakan bahwa kliennya tidak memenuhi ketentuan tersebut. Sebab, selisih suaranya mencapai 4 persen. Namun, dia berharap hakim tidak hanya melihat ambang batas selisih suara. Bukti kecurangan yang diajukan juga harus menjadi pertimbangan. Dia berharap perkara yang dimohonkan bisa diuji di sidang pemeriksaan.

Salah satu paslon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Papua, juga mengajukan gugatan. Melalui kuasa hukum, paslon nomor urut 1 itu masih melengkapi berkas yang belum sempurna. Mereka adalah Yustus Wonda dan Kirenius Telenggen.

Kuasa hukum Yustus, Yahya Ola Lelang, mengatakan belum tahu apakah kliennya memenuhi ambang batas selisih suara. Gugatan diajukan karena ada kejanggalan dari penyelenggara pilkada. Yaitu, banyak distrik yang tidak direkapitulasi oleh KPU. Menurut dia, dari 26 distrik, ada 6 distrik yang tidak direkap.

Meski hasil pemilihan tidak direkap, ternyata sudah dikeluarkan nama paslon yang meraih suara. Yahya mengatakan, KPU beralasan bahwa rekapitulasi tidak bisa dilakukan karena ada berkas yang tidak lengkap. Dia berharap permohonan gugatan yang diajukan pihaknya dibawa ke sidang pemeriksaan untuk diuji oleh hakim MK.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, ada 49 permohonan sengketa pilkada yang masuk ke MK. Namun, dia belum mengetahui jumlah permohonan yang belum lengkap. (lum/c11/agm) Sumber: Jawa Post Halaman 2 Kol 2-5

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://www.kpu-kaltimprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...