Revisi Und Bimtek klik di sini Seleksi Terbuka Eselon IIb klik di sini SE 591 RPP klik di sini Und 556 Rakornas klik di sini SE 1166 Lap Website klik di sini 

Semangat Layani Publik dari PPID KPU Kabupaten Klaten

Tanggal : 24 Feb 2017 17:03:05 • Penulis : admin • Dibaca : 965 x


Klaten, kpu.go.id-Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel. Aura positif demokrasi telah menghiasi kehidupan politik Indonesia sejak bergulirnya reformasi pada Mei 1998, berimplikasi pada tumbuhnya keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi yang lebih baik. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi baik secara prosedural maupun substansial. Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan salah satu langkah perubahan yang diharapkan banyak pihak, terutama dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan  berkehandak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mendasari hal tersebut, kebebasan informasi diharapkan menjadi salah satu semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara simultan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan strategis. Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran  Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan informasi sebagai perwujudan kebebasan memperoleh informasi dijamin dalam UUD 45 pasal 28F. Untuk menunjang asas keterbukaan , maka lahirlah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten. Mengacu UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan juga Peraturan KPU No. 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, PPID KPU Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan pelayanan informasi sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam menjamin kebebasan memperoleh informasi dan juga perwujudan akuntabilitas lembaga dalam rangka penerapan good governance. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Klaten mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2015. Sebagaimana diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.  PPID KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) serta telah melakukan pelayanan baik permintaan informasi secara langsung maupun melalui website.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Klaten menggunakan ruangan Media Center. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet (free wifi) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat  www.kpu-klatenkab.go.id. PPID KPU Kabupaten Klaten juga melakukan pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu.

PPID KPU Kabupaten Klaten senantiasa melaksanakan update informasi publik. Salah satu indikatornya adalah penetapan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3310/Kab/II/2017 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017. PPID KPU Kabupaten Klaten memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 jam dan seminggu 35 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk  menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID KPU Kabupaten Klaten, dengan menggunakan fasilitas e-PPID atau langsung mengunduh data-data yang diperlukan, dengan semangat pelayanan prima yaitu: kesederhanaan; kejelasan; kepastian waktu; akurasi; keamanan; tanggung jawab; kelengkapan sarana dan prasarana; kemudahan akses; kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. Lebih jauh lagi, atas saran dan masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Klaten terus berbenah untuk menyiapkan sistem data terbuka (open data system).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PPID KPU Kabupaten Klaten telah menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016 dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Tengah, dikirimkan dalam bentuk softcopy by email. Pada ujung tahun 2016 lalu, KPU Kabupaten Klaten bersama KPU Kabupaten Demak, KPU Kabupaten Banyumas, KPU Kabupaten Kudus, dan KPU Kabupaten Sragen, mendapatkan penghargaan untuk tata kelola layanan informasi publik terbaik se-Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kategori Badan Publik Vertikal.



Post Terkait

  • MENANTI PARTISIPASI WARGA DALAM PILKADA
    Tanggal : 2017-10-22 08:00:00

    Partisipasi masyarakat dalam sebuah proses demokrasi adalah sebuah keharusan. Prinsip ini sejalan dengan makna dasar dari demokrasi itu sendiri, yaitu “dari, oleh dan untuk rakyat.” ...Selengkapnya...


  • Penetapan Paslon Terpilih dan Sikap Demokrasi Terpuji
    Tanggal : 2017-05-03 12:56:59

    Namun ujian masih menanti KPU Musi Banyuasin di tahapan rekapitulasi, tanggal 23 Februari 2017 tersebut. Ternyata Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 hadir dalam rapat pleno terbuka itu dan kemudian menyatakan tidak bersedia mengikuti rapat hingga tuntas ...Selengkapnya...


  • Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Menikmati Perkuliahan Di UNPAD
    Tanggal : 2017-04-12 11:13:13

    Tidak terasa waktu begitu cepat, para pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) penerima beasiswa tata kelola pemilu ...Selengkapnya...


  • Rekayasa Sistem Pemilu
    Tanggal : 2017-03-30 09:57:57

    Pemilihan sistem pemilu menyongsong pemilihan umum serentak Tahun 2019 harus didasarkan pada studi empiris dari pemilu ke pemilu. Problem selanjutnya adalah penentuan varian sistem proporsional yang akan digunakan. Dalam penentuan varian tersebut, tentu saja harus dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden karena ...Selengkapnya...


  • Pertarungan Pilkada 2017
    Tanggal : 2017-01-09 14:07:49

    Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tahun 2017 akan dilaksanakan secara langsung dan serentak (rabu tanggal 15 Februari 2017) ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...