Undangan 202  Penghargaan  Pemenang Jurnalistik klik disini Pengusulan Penerima Lysa klik disini Pengumuman 01 Seleksi Pejabat Eselon II klik disini 

Situng KPU Hanya Data Pembanding, Hasil Resmi Tetap Rekapitulasi Manual

Tanggal : 16 Feb 2017 07:59:02 • Penulis : admin • Dibaca : 9439 x


Jakarta, kpu.go.id – Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pilkada 2017 yang dimuat dalam laman kpu.go.id merupakan data sementara untuk pembanding. Hasil resmi pilkada tetap menggunakan rekapitulasi manual dan berjenjang sesuai amanah UU.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, pada acara diskusi dan sharing experience bersama delegasi-delegasi dari luar negeri yang tergabung dalam Election Visit Program (EVP) 2017, Rabu (15/2) di Hotel Borobudur Jakarta.

“Publik harus mengetahui hasil pilkada ini. Situng ini juga sebagai alat kontrol bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat, supaya tidak terjadi kecurangan rekapitulasi di tingkat PPK, kabupaten/kota, dan provinsi,” tutur Arief di depan peserta EVP 2017.

Acara ini menjadi ajang sharing pengalaman dan kesan pasca meninjau TPS di wilayah DKI Jakarta, tambah Arief. termasuk mengkomparasi, apakah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah cukup baik, lancar, dan regulasinya sudah memenuhi. Peserta juga bisa memberikan ide-ide contoh baik pelaksanaan pemilu di negara masing-masing.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan aturan di Indonesia memperbolehkan partisipasi lembaga survey untuk melakukan exit pool dan quick count. Tetapi hasilnya pasti berbeda dengan KPU, karena mereka hanya menggunakan sampel beberapa tempat, sedangkan Situng KPU menggunakan hasil di semua TPS.

Komisioner KPU RI Ida Budhiati pada kesempatan yang sama juga menjelaskan penggunaan Karrtu Keluarga (KK), selain juga KTP. Hal ini untuk merespon kekhawatiran penggunaan KTP palsu, yang isunya muncul beberapa hari sebelum hari pemungutan suara.

“Terkait aturan pemenang harus 50%+1, karena DKI Jakarta satu-satunya provinsi yang tidak dibentuk kabupaten/kota dengan pilkada. Seperti halnya Aceh dengan syariat Islam, Papua dengan UU otonomi khusus. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada pilgub, tapi diserahkan kepada raja kraton. Hal itu terkait histori daerah tersebut,” ujar Ida.

Terkait target tingkat partisipasi 77,5 persen, Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan hal tersebut untuk menumbuhkan masyarakat agar ke TPS, mengingat dari pemilu ke pemilu ada penurunan. Mengenai pendirian TPS, Ferry menyampaikan bisa dimana saja, sekolah atau lapangan luas, yang penting akses diperhatikan, terutama bagi disabilitas.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menyampaikan pandangan KPU mengenai pilihan teknologi informasi yang harus bisa dipercaya masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Untuk itu tidak bisa terburu-buru, perlahan tapi pasti ke depan ada teknologi yang bisa menyelesaikan semua permasalahan.

Sementara itu, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa bangsa Indonesia memaknai pemilu sebagai pesta demokrasi, itu menjadi cara KPU mengelola demokrasi, agar inklusif dan membuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Bahkan untuk membangun TPS, terkadang masyarakat patungan swadaya agar TPS bisa semenarik mungkin.

“Banyak keunikan yang mungkin tidak ditemukan di negara lain. Indonesia terkenal dengan pesta demokrasi, maka ada musik, makanan, bazaar, souvenir, dan perlombaan pakaian petugas TPS. Seperti itulah Indonesia,” pungkas Juri yang sekaligus menutup kegiatan Election Visit Program 2017. (Arf/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://www.kpu-kaltimprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...