SE 472 UD dan UKPPI klik disini SE 3 Laporan Prestasi melalui ELapkin klik disini Hasil Tes Wawancara Seleksi Terbuka Eselon II klik disini

Kekosongan Itu Masih Ada (Tinjauan UU Nomor 10 Tahun 2016)

Tanggal : 04 Jan 2017 08:42:43 • Penulis : admin • Dibaca : 2179 x


Oleh : Novembri Yusuf Simanjuntak
Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu FISIP UNAIR Surabaya

Pemilihan Walikota dan Walikota Pematang Siantar susulan telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 yang lalu dengan sukses aman dan tertib. Sebagaimana diketahui Kota Pematang Siantar adalah salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang ditunda pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015.

Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Pematang Siantar yang dilaksanakan oleh KPU Pematang Siantar pada tanggal 23 November 2016 secara berurut perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu:

Hulman Sitorus, SE. - Hefriansyah, SE, MM. memperoleh 59.401 suara; Wesly Silalahi, SH, M.Kn. - H. Sailanto memperoleh 25.609 suara; Teddy Robinson Siahaan - Zainal Purba memperoleh 18.836 suara; Sujito - Djumadi, SH. memperoleh 4.046 suara.

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Setelah KPU Pematang Siantar menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar susulan, Pasangan Calon Nomor Urut 4. Wesly Silalahi, SH, M.Kn. dan H. Sailanto mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut tercatat dalam register perkara nomor 156/PHP.KOT-XIV/2016.

Dalil pemohon adalah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Pelanggaran ini diduga terjadi di Kecamatan Siantar Timur, Siantar Sitalasari dan Siantar Selatan. Bentuk pelanggaran itu adalah tidak didistribusikannya sebanyak 30 ribu formulir C6 kepada para pemilih (sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Sidang kedua yang digelar pada tanggal 8 Desember 2016 lalu membantah dalil pemohon oleh termohon yaitu KPU Pematang Siantar melalui kuasa hukum Elisabet Juniarti.  Kuasa hukum menyatakan bahwa ada sebanyak 25.571 formulir C6 dari 53 kelurahan yang tidak terdistribusikan dan dikembalikan karena beberapa alasan diantaranya karena meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak ditemui dan lain-lain.

Selain itu, termohon juga mengatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih penghitungan suara 1,5% dan bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 158 ayat 2 huruf b junto pasal 135 A UU Nomor 10 tahun 2016 juncto PMK nomor 1 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 huruf b. Dimana selisih suara peringkat 1 dengan peringkat 2 adalah : 33.792 yang seharusnya 1.618 (1,5%).

Sidang yang dipimpin oleh Patrialis Akbar dengan Hakim Anggota Aswanto dan Suhartoyo tersebut akan kembali digelar pada hari Rabu, 14 Desember 2016 dengan agenda pembuktian.

Wafatnya Hulman Sitorus, SE

Saat proses tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi, masyarakat Kota Pematang Siantar mengalami duka mendalam karena wafatnya Hulman Sitorus, SE. pada tanggal 8 Desember 2016 yang lalu. Kepergiannya menjadi sebuah kesedihan kepada warga masyarakat terutama keluarga yang ditinggalkan.

Betapa tidak, Hulman Sitorus, SE adalah sosok yang dekat dengan masyarakat, ramah dan mudah bergaul. Selain itu almarhum juga merupakan calon peraih suara terbanyak bersama dengan pasangannya Hefriansyah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar susulan.

Banyak pertanyaan masyarakat terkait dengan bagaimana tahapan berikutnya setelah meninggalnya Hulman Sitorus, SE. Siapakah yang akan ditetapkan sebagai calon terpilih dan siapa nantinya yang akan menjadi Walikota jika seandainya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pemohon.

Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita harus mengacu kepada regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terdapat pasal yang mengatur kondisi apabila calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota meninggal dunia atau berhalangan tetap sejak rekapitulasi sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam pasal 164 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Dalam hal calon Bupati dan Calon Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan."

Kemudian dalam pasal 64 ayat 1 PKPU No 15 tahun 2016 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa “Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.

Kedua pasal tersebut hanya mengatur jika salah satu dari pasangan calon meninggal atau berhalangan tetap dan mengundurkan diri sejak pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan pasangan calon terpilih saja. Akan tetapi tidak mengatur bagaimana mekanisme jika salah satu dari pasangan calon meninggal atau berhalangan tetap sejak tahap rekapitulasi sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Terkait dengan kondisi dimana meninggalnya salah satu dari pasangan calon sebelum hari pemungutan suara, dalam Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan  “Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara."

Dalam ayat 7 kemudian disebutkan “Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan."

Jika merujuk kepada beberapa pasal yang disebutkan diatas, secara sederhana masyarakat berpendapat bahwa pasangan calon nomor urut 2 akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (jika MK menolak gugatan pemohon) dan akan dilantik Wakil Walikota tanpa Walikota. Setelah itu maka mekanisme untuk memilih/mengangkat Walikota akan dilaksanakan merujuk pada peraturan yang mengatur Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Di sisi lain masyarakat bisa saja berpendapat lain. Bahkan mungkin saja berpendapat dengan ekstrim bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung dapat mengusulkan calon penggantinya sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Hal itu bisa saja terjadi karena ketiadaan aturan yang jelas yang mengaturnya. Artinya bisa jadi “sesuai selera” jadinya. Siapa yang kuat dia yang menang.

Akan tetapi yang diperlukan adalah kepastian. Semua aspek yang diatur harus pasti aturannya. Tidak boleh mereka-reka dan menafsir-nafsir.

Hukum Pemilu

Menurut Prof. Ramlan Surbakti, MA, Ph.D Dalam Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance) yang baik secara umum mencakup 4 aspek yang harus diperhatikan. Keempat aspek tersebut adalah Hukum Pemilu (Electoral Law), Proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu (Electoral Procesess), Badan Penyelenggara Pemilu (Electoral Management Body) dan Sistem Penegakan Hukum serta Penyelesaian Sengketa Pemilu (Law Enforcement).

Aspek Hukum Pemilu adalah yang sangat penting karena pemilu adalah sebuah persaingan maka perlu ada hukum yang mengatur agar tidak terjadi konflik dan ada jaminan bahwa seluruh peserta pemilu berangkat dari start yang sama atau kondisi yang sama. Diantara peserta Pemilu harus ada aturan yang mengatur tentang apa hal-hal yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Selain itu juga agar terdapat keadilan dan kepastian kepada seluruh peserta pemilu.

Sebagai sebuah kepastian, hukum pemilu bermakna, yaitu: peraturan tentang Pemilu tersebut tidak boleh multi tafsir, peraturan tentang Pemilu tidak boleh ada kekosongan (seluruh aspek harus diatur), peraturan tentang pemilu tidak kontradiktif satu dengan yang lain dan peraturan tentang Pemilu dapat dijalankan/dilaksanakan.

Penulis melihat bahwa dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 masih terdapat “kekosongan” dalam mengatur aspek-aspek yang perlu diatur. Salah satunya adalah terkait dengan kondisi dimana salah satu dari pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kemudian meninggal atau berhalangan tetap namun masih terdapat proses sengketa dan belum ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Seandainya calon tersebut meninggal sejak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sampai dengan pengusulan untuk dilantik, jelas ada aturannya. Namun jika meninggal sebelum penetapan pasangan calon terpilih apalagi masih dalam tahap perselisihan di Mahkamah Konstitusi diperlukan aturan hukum yang jelas.

Sebaiknya ditambahkan pasal  yang berbunyi “Dalam hal sejak pemungutan suara sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon yang memperoleh suara terbanyak dan atau terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.

Jika masih terdapat kekosongan, semua bisa berpendapat dan berbuat. Alasannya karena belum atau tidak ada yang mengatur. Bisa menjadi keriuhan, apalagi menyangkut dengan calon yang memperoleh suara terbanyak. Agar masyarakat memperoleh kepastian maka langkah yang dilakukan oleh penyelenggara adalah segera melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Republik Indonesia. Setelah mendapat hasil, secepatnya dilakukan sosialisasi dengan mengundang pihak-pihak terkait terutama pasangan calon nomor urut 2 dan partai politik pengusungnya.

Peristiwa yang pertama sekali terjadi di Indonesia dimana seorang calon peraih suara terbanyak dan “memiliki” kesempatan untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih dan dilantik menjadi Walikota tidak dapat membendung keinginan Yang Maha Kuasa, yaitu kematian. Wafatnya Hulman Sitorus, SE menunjukkan bahwa masih terdapat ‘kekosongan” dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai aturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Semoga ke depan peraturan yang ada terus diperbaiki, sehingga pemilu yang demokratis di Indonesia meningkat kualitasnya. Karena dalam pemilu demokratis terdapat prinsip predictable procedure and unpredictable result artinya adalah bahwa semua prosedur dalam pelaksanaan pemilu harus diatur dengan jelas (predictable) dan harus mengandung kepastian hukum.

Semua hal yang menyangkut pemilu harus diatur secara lengkap, tidak ada kekosongan hukum, konsisten dan tidak saling bertentangan dengan yang lain, mempunyai makna tunggal dan tidak multi tafsir, dan harus dapat dijalankan. Sedangkan hasil (result) dari pemilu tersebut tidak dapat di prediksi atau ditentukan sampai dengan penetapan calon terpilih.

Post Terkait

  • Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Menikmati Perkuliahan Di UNPAD
    Tanggal : 2017-04-12 11:13:13

    Tidak terasa waktu begitu cepat, para pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) penerima beasiswa tata kelola pemilu ...Selengkapnya...


  • Rekayasa Sistem Pemilu
    Tanggal : 2017-03-30 09:57:57

    Pemilihan sistem pemilu menyongsong pemilihan umum serentak Tahun 2019 harus didasarkan pada studi empiris dari pemilu ke pemilu. Problem selanjutnya adalah penentuan varian sistem proporsional yang akan digunakan. Dalam penentuan varian tersebut, tentu saja harus dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden karena ...Selengkapnya...


  • Semangat Layani Publik dari PPID KPU Kabupaten Klaten
    Tanggal : 2017-02-24 17:03:05

    Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ...Selengkapnya...


  • Pertarungan Pilkada 2017
    Tanggal : 2017-01-09 14:07:49

    Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tahun 2017 akan dilaksanakan secara langsung dan serentak (rabu tanggal 15 Februari 2017) ...Selengkapnya...


  • Pilkada Pematang Siantar dalam Kerangka Demokrasi Lokal
    Tanggal : 2017-01-04 08:29:34

    Demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (fairness competition) dalam memperebutkan suara rakyat. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...