SE 472 UD dan UKPPI klik disini SE 3 Laporan Prestasi melalui ELapkin klik disini Hasil Tes Wawancara Seleksi Terbuka Eselon II klik disini

Pilkada Pematang Siantar dalam Kerangka Demokrasi Lokal

Tanggal : 04 Jan 2017 08:29:34 • Penulis : admin • Dibaca : 826 x


Oleh : Novembri Yusuf Simanjuntak
Mahasiswa Tata Kelola Pemilu FISIP UNAIR Surabaya

Secara teoritik Pilkada Langsung merupakan suatu kebutuhan obyektif bangsa kita dalam mewujudkan demokratisasi di aras daerah dan pencapaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi di tanah air.

Demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (fairness competition) dalam memperebutkan suara rakyat.

Menurut Robert A. Dahl, pemerintahan yang demokratis akan menunjukkan kadar partisipasi rakyat yang tinggi, baik dalam memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya, hingga menentukan arah kebijakan umum pemerintahannya.

Kadar demokrasi suatu negara dapat ditentukan oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik melalui mekanisme partisipasi politik dalam pemilihan dan seberapa besar peranan warga masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat publik. Selain itu, diperlukan juga mekanisme kontrol yang mengharuskan para pejabat publik mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukannya.

Mereka yang terpilih menjadi pejabat publik merupakan cerminan pemilihnya. Maka jika para pemilih menyebut atau mengidentifikasi diri sebagai orang-orang yang pro-demokrasi, anti korupsi, mencita-citakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, serta menginginkan masa depan kehidupan yang lebih baik, seharusnya pilihan mereka pada calonpun adalah pilihan yang mencerminkan sikap, keinginan, dan cita-cita mereka.

Pilkada merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Tip O’Neil menyatakan  bahwa “all politics is local” yang dapat dimaknai sebagai demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu.

Maksudnya, demokrasi di tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk. Ini artinya kebangkitan demokrasi politik di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan Pilkada Langsung, yang disebut sebagai upaya dalam rangka membangun pondasi demokrasi di Indonesia.

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar selanjutnya disebut dengan Pilkada Pematang Siantar akan digelar pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016.

Pilkada Pematang Siantar adalah satu-satunya pilkada di Indonesia yang masih tertunda pelaksanaannya dari yang seharusnya yaitu tanggal 9 Desember 2015. Kabupaten Simalungun salah satu yang tertunda telah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 10 Februari 2016.

Pilkada Pematang Siantar mengisyaratkan bahwa rakyatlah yang akan menentukan secara langsung siapa yang akan dikehendaki menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar.

Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei) oleh karena itu pasangan calon yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi. Melalui Pilkada Pematang Siantar berarti rakyat secara langsung ikut berpartisipasi menentukan pemimpinnya.

Pilkada Pematang Siantar pada gilirannya akan memberikan pendidikan politik kepada rakyat Pematang Siantar untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri tanpa ada intervensi dari siapa pun. Keterlibatan rakyat dalam memilih pada gilirannya akan meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatan.

Selain itu pasangan calon terpilih diharap agar responsif dan peka terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sebagai konsekuensi dari program dan janji yang disampaikan pada waktu kampanye.

Persoalan yang selalu muncul dalam pilkada adalah politik uang (money politics). Masalah politik uang hadir ketika pemilih dengan 'tega' menukarkan pilihannya dengan sejumlah uang tawaran untuk memilih pasangan calon tertentu. Menjadi seorang individu pemilih yang menentukan, seharusnya menyadari bahwa transaksi tersebut bukan sekadar transaksi biasa, melainkan transaksi yang amat merugikan, menukar masa depan (lima tahun kedepan) dengan uang yang jumlahnya tidak akan pernah sepadan.

Untuk kasus ini seorang kakek pernah mengatakan kepada penulis “ambil saja uangnya, tapi jangan pilih mereka. Pilih sesuai dengan kehendakmu.”

Selain itu, masyarakat harus mengadopsi budaya demokrasi berupa kemampuan menjadi pemenang yang baik (good winner) dan pesaing kalah yang baik (good loser). Berkaitan dengan itu masyarakat pendukung dari masing-masing pasangan calon harus siap menerima kenyataan : menang atau kalah.

Voters atau Supporters?

Pilkada Pematang Siantar dapat dikatakan sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara eksekutif yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar. Yang pertama dan utama yang diperlukan untuk melakukan konversi ini adalah menentukan siapa yang dimaksud dengan rakyat tersebut.

Menurut Prof. Ramlan Surbakti, rakyat yang berdaulat dapat diklasifikasi dari segi normatif dan empirik.
  1. Secara nominal yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh warga negara Indonesia mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan nenek dan kakek yang karena berusia tua tinggal menunggu dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. 
  2. Secara politik yang dimaksud dengan rakyat adalah warga negara yang berhak memilih yaitu warga negara yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah atau pernah menikah, tidak sedang kehilangan hak pilih karena putusan pengadilan, dan tidak sedang hilang ingatan. 
  3. Warga negara yang berhak memilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. 
  4. Mereka yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya.
  5. Secara empirik, rakyat berdaulat tingkat lima yaitu suara pemilih yang dinyatakan sah dan diberikan kepada parpol yang mencapai ambang batas untuk masuk parlemen (Khusus untuk Pilkada Pematang Siantar yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar yang telah ditetapkan oleh KPUD Pematang Siantar).

Terkait dengan konteks pemilih terdaftar, namun tidak dapat menggunakan hak pilih karena kategori sebagai berikut: 
  1. Pemilih siluman (ghost votes) yaitu mereka yang sudah meninggal atau pindah tetapi masih terdaftar.
  2. Pemilih yang tidak ke TPS karena ada kegiatan lain saat pemilihan.
  3. Pemilih yang tidak tahu sudah terdaftar dalam DPT.
  4. Warga yang tidak memilih karena tidak percaya pada sistem Politik dan Pemilu.

Voters (pemilih) yang tak punya kesadaran bahwa memilih adalah menentukan masa depan mereka lima tahun ke depan, dan pemilih yang tidak mengetahui mengapa dan untuk apa pemilihan tersebut diadakan serta bagaimana mereka selayaknya berpartisipasi (menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih mereka), akan sangat mudah dimobilisasi.

Dalam posisi tersebut mereka hanya akan menjadi supporters dan bukan voters, tanpa terbangun kesadarannya bahwa pilihan-pilihan mereka bisa digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuat masa depan daerah menjadi mainan elit semata (elite capture).

Bila para pemilih masih tetap bersikap sebagai supporters (pendukung), mereka cenderung tidak akan kritis dan akan mengikuti dan mengiyakan apa yang didukung. Apabila ini yang terjadi, maka Pilkada Pematang Siantar yang diharapkan akan memperkuat demokrasi lokal secara substansif masih menjadi sebuah impian.

Agar Pilkada Pematang Siantar dapat menghasilkan pemerintahan lokal yang demokratis, maka beberapa hal penting yang harus dilakukan adalah:
  1. Bahwa partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas dan legitimasi pasangan calon terpilih.
  2. Para pemilih perlu diberikan pendidikan politik bahwa suara mereka sangat berarti, sehingga jangan sampai diberikan kepada kandidat yang tidak memiliki komitmen untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Pematang Siantar atau kandidat yang tidak menjamin akan menyejahterakan rakyat Kota Pematang Siantar.
  3. Selain Pengawas Pemilu, perlu dilakukan pemantauan yang melibatkan kerja semua pihak, perguruan tinggi juga mahasiswa, LSM dan masyarakat umum, untuk meminimalkan terjadinya politik uang, penggunaan uang untuk membeli suara massa serta kecurangan-kecurangan lainnya.
  4. Masyarakat Pematang Siantar yang terlibat dalam proses Pilkada Kota Pematang Siantar perlu membuat kontrak politik dengan kandidat dengan sanksi hukuman yang jelas agar setelah menjadi Walikota dan Wakil Walikota benar-benar menjalankan apa yang telah disepakati diantara mereka sebelumnya. 

Pilkada Kota Pematang Siantar memungkinkan terwujudnya penguatan demokratisasi di tingkat lokal, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa pasangan calon yang terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara pemilih nyata (real voters) yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih.

Legitimasi menjadi hal yang sangat penting (modal politik) dan diperlukan oleh suatu pemerintahan yang akan atau tengah berkuasa.

Pilkada Pematang Siantar diharapkan mampu membangun serta mewujudkan local accountability. Ketika Pasangan Calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota, maka mereka yang mendapatkan mandat akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya (pertanggungjawabannya kepada rakyat, khususnya konstituennya).

Apabila local accountability ini berhasil diwujudkan, maka optimalisasi equilibrium checks and balances antara lembaga-lembaga yang ada di daerah dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi di level lokal.

Pilkada Pematang Siantar diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesadaran politik serta kualitas partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Pilkada Pematang Siantar akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan kearifannya, kecerdasannya dan kepeduliannya guna menentukan sendiri siapa yang kemudian dianggap pantas dan layak menjadi pemimpin.

Selain itu, mekanisme ini pun memberikan jalan untuk me-melek-kan elit politik bahwasanya pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya adalah warga masyarakat Kota Pematang Siantar, bukan yang lain.

Melalui Pilkada Pematang Siantar rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, di mana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Post Terkait

  • Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Menikmati Perkuliahan Di UNPAD
    Tanggal : 2017-04-12 11:13:13

    Tidak terasa waktu begitu cepat, para pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) penerima beasiswa tata kelola pemilu ...Selengkapnya...


  • Rekayasa Sistem Pemilu
    Tanggal : 2017-03-30 09:57:57

    Pemilihan sistem pemilu menyongsong pemilihan umum serentak Tahun 2019 harus didasarkan pada studi empiris dari pemilu ke pemilu. Problem selanjutnya adalah penentuan varian sistem proporsional yang akan digunakan. Dalam penentuan varian tersebut, tentu saja harus dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden karena ...Selengkapnya...


  • Semangat Layani Publik dari PPID KPU Kabupaten Klaten
    Tanggal : 2017-02-24 17:03:05

    Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ...Selengkapnya...


  • Pertarungan Pilkada 2017
    Tanggal : 2017-01-09 14:07:49

    Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tahun 2017 akan dilaksanakan secara langsung dan serentak (rabu tanggal 15 Februari 2017) ...Selengkapnya...


  • Kekosongan Itu Masih Ada (Tinjauan UU Nomor 10 Tahun 2016)
    Tanggal : 2017-01-04 08:42:43

    Pemilihan Walikota dan Walikota Pematang Siantar susulan telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 yang lalu dengan sukses aman dan tertib. Sebagaimana diketahui Kota Pematang Siantar adalah salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang ditunda pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...