Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula

Tanggal : 16 Nov 2017 17:17:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1444 x


Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula

Oleh Novembri Yusuf Simanjuntak
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu 
Universitas Airlangga Surabaya.
KPU Kabupaten Simalungun

Awal  November 2017 yang lalu saya diundang oleh Departemen Politik Universitas Airlangga untuk menjadi fasilitator dalam acara sosialisasi pemilih pemula. Tentu saja menjadi sebuah kebanggaan, karena mahasiswa Tata Kelola Pemilu FISIP Unair yang merupakan pegawai KPU diberdayakan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kampus ini. Acara ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pesertanya adalah siswa-siswi kelas XII SMA/MA/SMK dari beberapa sekolah di Kota surabaya. Yang diundang 100 orang namun yang hadir hanya 40 orang saja. Hal ini tentu menjadi catatan bagi panitia yang seluruhnya adalah mahasiswa S1 Ilmu Politik Unair agar kedepan dapat menghadirkan peserta lebih banyak lagi. 

Hadir dalam acara itu anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Nurul Amalia, dosen Departemen Politik Unair, mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu dan mahasiswa S1 Departemen Politik Unair. Defenisi pemilih pemula dan bagaimana pemilih pemula agar dapat terdaftar dalam DPT secara lugas disampaikan oleh Nurul Amalia sebagai pembicara pertama. 

Pembicara kedua, Dr. Kris Nugroho menjelaskan bahwa acara ini merupakan bentuk tanggung jawab kampus dalam upaya memperbaiki nasib pemilu ke depan. Pembicara lainnya, Yuyun Dwi Puspitasari mengajak pemilih pemula untuk mengetahui setiap tahapan pemilu. Saya sendiri, memberikan sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Saya menekankan bagaimana tata cara memberikan hak pilih dengan baik dan benar kepada peserta yang sama sekali belum pernah menggunakan hak pilih. 

Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya (KPU : 2010). Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Dalam UU No. 7 tahun 2017, syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah (1) Umur sudah 17 tahun, (2) Sudah/pernah kawin, (3) Purnawirawan/Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian dan (4) tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.

Pemilih pemula merupakan partisipan politik yang akan memilih calon-calon pemimpin elit-elit politik di masa depan, baik pada tingkal lokal (DPRD atau kepala daerah) maupun nasional (DPR atau Presiden/Wakil Presiden). Pada pilkada serentak nasional yang akan diselenggarakan tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, suara pemilih pemula akan diperebutkan peserta pemilu atau calon. Jumlahnya yang mencapai sekitar 20-30% dari seluruh jumlah pemilih membuat suara mereka sering dijadikan untuk mendongkrak perolehan suara dan bisa menentukan kemenangan pihak yang berkompetisi dalam pemilu. 

Mengacu pada data KPU untuk pemilu 2014, diketahui jumlah pemilih pemula yaitu rentang usia 17 tahun hingga 20 tahun sebesar  14 juta orang.  Sedangkan pemilih usia 20 tahun hingga 30 tahun sebesar 45,6 juta jiwa. Dibandingkan dengan data dari KPU pada pemilu 2004,  jumlah pemilih pemula mencapai sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih.  Pada pemilu 2009  ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih. 

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari (Suhartono : 2009). Jiwa muda dan cenderung coba-coba kerap mewarnai alur berpikir para pemilih pemula. Sebagian besar dari mereka hanya melihat momen pemilu sebagai ajang partisipasi dengan memberikan hak suara kepada partai politik dan tokoh yang mereka sukai. Antusiasme mereka untuk datang ke TPS tidak bisa langsung diterjemahkan bahwa kesadaran politik mereka sudah tinggi. 

Pemilih pemula biasanya antusias untuk datang ke tempat pemungutan suara  karena untuk pertama kali menggunakan hak pilihnya dan cenderung dimobilisasi. Budaya politik parokial mewarnai kebanyakan pemilih pemula dalam pemilu. Mereka membutuhkan pendewasaan politik sehingga mampu berpartisipasi aktif dan dapat berkontribusi positif dalam upaya menjaga dan menyukseskan demokratisasi. 

Dengan jumlah pemilih pemula yang banyak, jangan sampai hak mereka sebagai warga negara dalam menggunakan hak pilihnya menjadi tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan. Misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, akibatnya suaranya menjadi tidak sah.

Sosialisasi Pemilih Pemula

Sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula sangat diperlukan agar mereka menggunakan hak suara secara tepat dan berkualitas. Mereka perlu didorong untuk antusias datang ke tempat pemungutan suara guna memilih partai politik atau calon-calon pemimpin sesuai dengan aspirasinya, tidak golput atau tidak memberikan suara pada pemilu dan termakan ajakan politik uang.   

Pemilih pemula harus didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak suara mereka. Pemilih pemula harus tahu bagaimana mencoblos partai politik atau calon secara benar dan tepat agar suara mereka menjadi sah sesuai peraturan dalam pemilu. Pemilih pemula juga perlu diperkenalkan dengan nilai-nilai demokrasi di balik proses pemilu. Artinya, antusias untuk memilih saja tidak cukup jika antusiasme untuk memilih ini tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara tepat dan berintegritas.

Penyelenggara pemilu dari tingkat atas sampai bawah harus memberikan sosialisasi dan  memberdayakan pemilih pemula agar berpartisipasi dalam proses pemilu. Mereka harus mampu membuat pemilih pemula tidak hanya menjadi massa labil yang dapat dimobilisir. Pemilih pemula harus didorong untuk menjadi pemilih otonom yang steril dari mindset money politics, kolusi, maupun nepotisme. 

Partai politik seharusnya tidak hanya berpikir bagaimana mendulang perolehan suara dari kalangan ini. Namun lebih dari itu partai politik harus berpikir juga bagaimana menumbuhkan kesadaran politik anak muda yang suatu saat nanti juga akan menjadi kader-kader mereka. Sebab pemilih pemula merupakan embrio masa depan demokrasi Indonesia. Untuk itu, sosialisasi dan pendidikan politik oleh partai politik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada pemilih pemula.

Oleh karena itu, saatnya mahasiswa dan adik-adik pemilih pemula ikut serta tidak hanya menjadi pemilih pasif tetapi juga menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam pemilu. Memantau proses pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menjadi penyelenggara pemilu (PPK,PPS,KPPS) serta menggunakan hak pilih dengan berkualitas merupakan contoh partisipasi aktif. Karena pemilih pemula ikut menentukan nasib bangsa Indonesia tercinta.

Post Terkait

  • Penetapan Paslon Terpilih dan Sikap Demokrasi Terpuji
    Tanggal : 2017-05-03 13:08:00

    Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin telah melaksanakan Tahapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017. ...Selengkapnya...


  • REKAYASA SISTEM PEMILU
    Tanggal : 2017-03-30 17:26:00

    ........dalam negara hukum, hukum memiliki “saudara kembar” yang sering disandingkan dalam percaturan tatanan kehidupan setiap negara, yakni “politik”. Akan tetapi, negara Indonesia bukanlah merupakan negara politik, melainkan negara hukum. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...