Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

Desain TPS Harus Memperhatikan Kebutuhan Pemilih

Tanggal : 20 Dec 2016 16:05:23 • Penulis : admin • Dibaca : 1676 x


Pontianak, kpu, go, id—Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meminta KPU Kabupaten/Kota memastikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mendesain tempat pemungutan suara (TPS) memperhatikan aksesibilitas pemilih, terutama penyandang disabilitas. Aksesibilitas TPS bagi pemilih menyangkut kondisi lokasi dan akses menuju lokasi TPS tersebut.

“Desain TPS harus mudah dicapai dan mudah dimanfaatkan, termasuk oleh penyandang disabilitas,” kata Komisioner KPU RI Divisi Teknis Kepemiluan Hadar Nafis Gumay pada acara Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2017 di Kota Pontianak, Selasa (20/12).

Petugas KPPS, kata Hadar, mesti mengetahui dan mengimplementasikan standar-standar teknis desain TPS di lapangan. Ukuran TPS yang ideal adalah 8 x 10 meter dan jauh dari lokasi yang rawan bencana seperti banjir dan longsor. Selain itu penyandang disabilitas dapat dengan leluasa dan mandiri memberikan suara di bilik suara. Karena itu, meja yang terdapat dalam bilik suara sebagai tempat melakukan pencoblosan harus terdapat ruang di bawahnya setinggi satu meter sehingga pemilih yang menggunakan kursi roda dapat bergerak dengan bebas di dalam bilik suara.

Penempatan kotak suara juga mesti diperhatikan ketinggiannya. “Kotak suara jangan ditarok di tempat yang terlalu tinggi. Kalau akan ditarok di atas meja atau kursi, maka tempat kedudukannya paling tinggi 35 centimeter sehingga pemilih dapat memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak secara mandiri tanpa harus dibantu petugas,” terang Hadar.

Di luar persoalan aksesibilitas, pelayanan hak pilih di TPS kepada pemilih mesti mengacu kepada kategori pemilih yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemilih yang diberi hak untuk memilih hanya mereka yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pelayanan hak pilih juga diberikan kepada pemilih yang pindah memilih dan pengguna KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Khusus mereka yang akan pindah memilih karena sesuatu dan lain hal maka harus dilengkapi formulir A5 atau pindah memilih yang diterbitkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat asal. Sementara pengguna KTP elekronik adalah mereka yang tercecer dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kategori pemilih dengan surat keterangan dari Disdukcapil adalah mereka yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik atau belum tetapi datanya terdapat dalam data base kependudukan Disdukcapil. “Pengguna KTP elektronik dan surat keterangan dilayani pada satu jam terakhir menjelang TPS di tutup. Kalau mereka datang di awal ya jangan dilayani dulu. Pelayanan pada pukul 07.00 sampai pukul 12.00 hanya untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT dan pemilih pindahan,” tegasnya.

Hadar juga menambahkan pelayanan untuk memilih terhadap pengguna KTP elektronik dan surat keterangan dapat dilakukan sepanjang surat suara masih tersedia di TPS tersebut. Kalau surat suaranya tidak lagi tersedia, petugas mengarahkan pemilih ke TPS terdekat. Jika surat suara di TPS terdekat juga sudah habis digunakan pemilih, maka hak pilih mereka tidak dapat dilayani. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemilih yang tidak masuk dalam DPT.

Hadar meminta petugas KPPS ekstra hati-hati dalam mengadministrasikan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ketika pemilih datang ke TPS, maka petugas KPPS yang bertugas melakukan registerasi pemilih wajib menerima dan memeriksa nama pemilih. “Jika petugas meragukan orang tersebut sebagai pemilih, petugas dapat meminta pemilih itu menunjukkan identitasnya untuk dikroscek dengan formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih yang dibawanya ke TPS,” kata Hadar.

Komisioner KPU RI Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan petugas KPPS terutama yang berada di pintu masuk TPS harus benar-benar memahami tugas, pokok dan fungsinya. “Kalau misalnya pemilih datang tanpa membawa formulir C6 dan hanya membawa KTP, jangan buru-buru dimasukkan ke dalam pengguna KTP elektronik. Bisa jadi pemilih tersebut sebetulnya ada dalam DPT. Karena itu, minta pemilih mengecek data dirinya pada DPT yang ditempelkan di papan pengumuman di luar TPS,” terang Ferry.

Pengecekan secara ketat terhadap identitas pemilih yang datang ke TPS, lanjut Ferry, bertujuan agar tidak terjadi duplikasi data dalam formulir C7 atau daftar hadir pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS.  Ketegasan petugas KPPS dalam mengimplementasikan regulasi dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tambah Ferry, merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan integritas proses dan hasil pemilihan. (gd/KPU/FOTO Hupmas/dosen)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...