SE 1 Apel Pagi klik disini  SE 163 Daftar Pemantau  klik disini SE 164 Pemantauan Setkab klik disini Surat Sekjen 206 Daftar Inventarisasi Masalah SDM klik disini


Evaluasi Hak Pilih TNI setelah Pemilu 2024

Tanggal : 14 Dec 2016 16:01:58 • Penulis : admin • Dibaca : 587 x


JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berpendapat bahwa evaluasi hak politik prajurit TNI di pemilu baru bisa dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2024.

Pandangan Panglima TNI ini berbeda dengan wacana yang digulirkan DPR yang menginginkan evaluasi hak memilih TNI tersebut dilakukan setelah Pemilu 2019. Panglima TNI beralasan, pertimbangan mengapa evaluasi dilakukan setelah 2024 karena itu merupakan tahun yang krusial. Pada tahun itu diselenggarakan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada seluruh daerah secara serentak.

”Setelah 2024 saja. Kan itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan seluruh kepala daerah. Setelah itu baru dievaluasi. Mengenai kapannya (pengembalian hak pilih TNI) tidak tahu juga, itu kan harus dievaluasi,” kata Gatot di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Gatot mengatakan, banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan sebelum hak politik TNI diberikan.

Salah satunya menyangkut tingkat kedewasaan masyarakat Indonesia. Terlepas ada atau tidak hak pilih bagi TNI, Gatot menjamin prajuritnya akan terus berusaha profesional dalam menjaga keutuhan NKRI, termasuk saat pemilu serentak digelar pada 2019. Isu pengembalian hak politik TNI ini kembali muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Panglima TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung di Gedung DPR kemarin.

Rapat kerja tersebut dilakukan guna meminta masukan dari tiga institusi tersebut mengenai RUU Pemilu. Gatot melontarkan pernyataan soal hak pilih TNI tersebut guna menjawab pertanyaan yang diajukan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria. Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, di negaranegara maju, angkatan bersenjata dan aparat kepolisiannya sudah punya hak pilih saat pemilu.

”Menurut Bapak kapan waktu yang tepat TNI dan Polri siap untuk memilih? Apakah 5, 10 atau 15 tahun?” tanya Riza kepada Gatot di tengah-tengah berlangsungnya rapat kerja. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy berpandangan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa negara tidak boleh menghilangkan hak dipilih dan memilih prajurit TNI karena itu bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, jika Panglima TNI menyatakan evaluasi hak pilih TNI sudah bisa dilakukan pada 2024, dia menilai pada 2019 evaluasi tersebut sudah bisa dilaksanakan karena itu masa transisi untuk mencapai keserentakan pemilu dan pilkada pada 2024.

”Karena itu wajar kita kembangkan soal perlunya evaluasi terhadap hak pilih TNI/Polri itu di 2019,” kata Lukman. Kemudian, lanjut Lukman, jika hasil evaluasi pada 2019 menyatakan masyarakat Indonesiasiapuntukmengembalikan hak pilih TNI/Polri, pada pemilu dan pilkada serentak 2024 sudah dapat diimplementasikan.kiswondari Sumber: koran sindo

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://www.kpu-kaltimprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...