Jambore Komunitas Demokrasi  Klik Disini Hasil Tes Alih Status bagi PNS Dipekerjakan Klik Disini Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu klik di sini Pemberian Penghargaan PNS klik disini

KPU Minta SK Pemilih

Tanggal : 09 Dec 2016 00:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1044 x


JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah daerah melaui Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memberikan surat keterangan (SK) bagi pemilih yang tak ada dalam database pemerintah. Pemilih yang belum sempat melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) itu masih bisa memilih pada pilkada serentak 2017 mendatang.

Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, pihaknya menemukan adanya pemilih di beberapa daerah yang belum bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, Disdukcapil setempat tidak dapat merespons temuan KPU itu dan belum bisa memastikan apakah data identitas pemilih tersebut terdapat di dalam database pemerintah.

Di beberapa daerah yang lain juga terjadi kondisi yang sama, tapi ada respons dari Disdukcapil setempatnya. Respons dinas menyatakan, identitas pemilih tersebut belum ada dalam database pemerintah. Akibatnya, pemilih yang seperti itu tidak bisa dibuatkan surat keterangan untuk dimasukkan ke dalam DPT.

"Ada warga belum masuk DPT, tapi kemudian tidak bisa dipastikan ada di database apa tidak, karena tidak dijawab penuh oleh Disdukcapil. Atau, dia tidak ada di database. Tapi, kan sebetulnya (data) warganya ada di kami (KPU), kemudian mau kita apakan? Nah, itu yang harus dicari jalan keluarnya," kata Hadar di kantornya, Kamis (8/12).

Jumlah warga pemilih yang seperti itu, diakui Hadar, memang sedikit dan bahkan tergolong minoritas. Namun, bagi dia, bukan berarti hak pilih yang mereka miliki itu harus diabaikan. Pemilih yang belum masuk DPT dan tidak ada dalam database pemerintah, tetap harus diberikan SK dari Disdukcapil sehingga bisa masuk DPT.

"Kalau KPU dan Bawaslu berpandangan seharusnya dia (pemilih belum masuk DPT) tetap bisa masuk DPT, tapi ini kan harus juga dapat dukungan dari pemerintah yang memang punya otoritas untuk mengeluarkan, mengelola data kependudukan, dan mengeluarkan SK dalam hal ini," ujar dia.

Hadar menambahkan, pemilih yang belum ada dalam database pemerintah pun tetap harus mendapat SK dari Dinas Dukcapil setempat sehingga bisa segera dimasukkan ke dalam DPT. "Kalau memang orang itu (pemilih potensial) betul-betul ada, jangan karena tidak ada dalam database kemudian hak pilihnya menjadi hilang," ucap dia.

Hadar juga mempertanyakan, jika memang semua orang Indonesia sudah ada dalam database, lantas mengapa ada Dinas Dukcapil yang mengatakan ada pemilih yang tidak tercatat dalam database pemerintah.

"Makanya, pemerintah kalau memang mengatakan semua orang Indonesia ini (ada dalam database), yang di dalam hutan, yang di atas gunung, ini semua ada di database, ya ayo, katakan itu. Tapi, kenapa ada di daerah tertentu, tidak banyak memang jumlahnya," tutur dia.  

Pada kesempatan itu, Hadar menuturkan, total jumlah DPT pada pilkada serentak 2017 hingga Rabu (7/12) petang sudah mencapai 40,9 juta DPT. Jumlah ini diperoleh berdasarkan laporan dari daerah kabupaten/kota yang masuk ke sistem data pemilih (Sidalih).

"Itu belum sempurna semuanya, tentu nanti jumlahnya akan lebih dari itu. Mungkin 41 juta sekian diperkirakan," kata Hadar.
 
Untuk diketahui, syarat pemilih pada Pilkada 2017 adalah memiliki KTP-el. Jika belum memiliki KTP-el, setidaknya nama pemilih itu telah terdaftar di Disdukacapil pemda setempat dengan melakukan perekaman KTP-el. Masalahnya, hingga akhir November, masih banyak pemilih yang namanya belum terekam dalam KTP-el.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, dari sekitar 42 juta pemilih potensial, ada satu juta calon pemilih dalam Pilkada 2017 yang belum merekam data untuk KTP-el.

"Sekitar satu juta calon pemilih tersebut akan diberikan surat keterangan pengganti KTP-el untuk dapat memilih," kata Tjahjo Kumolo.     rep: Umar Mukhtar, ed: Muhammad Hafil. Sumber: Republika

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...